60% Kredit yang Tersalurkan di Aceh Konsumtif

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis mengatakan, keterlibatan pihak swasta akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan APBA semata.

“Untuk membangun perekonomian Aceh memang tidak cukup hanya APBA, pihak swasta harus dilibatkan penuh. Untuk menyerap tenaga kerja yang pertumbuhannya setiap tahun bertambah, swasta harus dilibatkan dengan baik. Saat ini swasta belum banyak berperan di Aceh,” kata Zainal Arifin usai talkshow di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh, Selasa (29/2/2019).

Menurutnya, perlu langkah-langkah yang strategis dan fokus untuk memgembangkan iklim usaha di Aceh, iklim usaha harus kondusif, keamanan terjaga, kebijakan yang konsisten, dan infrastruktur yang memadai.

Untuk mendorong sektor ini kata dia, pihak perbankan menyalurkan kredit dengan berbagai jenis, seperti kredit konsumtif, modal kerja, dan kredit untuk investasi. Untuk Aceh sendiri kata dia kredit yang tersalurkan umumnya masih didominasi oleh kredit konsumtif. Termasuk di dalamnya adalah kredit untuk para pegawai. Secara total di Aceh lebih dari 60 persen didominasi oleh kredit konsumtif (konsumsi kredit untuk pribadi).

“Ini tidak baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh, karena konsumsi di Aceh itu membutuhkan barang-barang yang sebagian besar di antaranya barang itu diproduksi di luar Aceh. Kalau konsumsi tadi itu barangnya dihasilkan di Aceh ini masih lebih baik, karena uang tadi akan berputar lagi. Jadi kredit konsumsi akan mencederai kredit untuk usaha, investasi, karena barang yang dikonsumsi dihasilkan di Aceh. Seluruh pengusaha di Aceh butuh pembiayaan dari bank maka akan terus bergerak tumbuh ekonominya, yaitu multiplayer efek,” katanya.

Untuk Aceh, tambahnya lagi, perbankan tidak boleh ditekan, tapi harus berjalan sebagaimana pelaku usaha. Prinsipnya perbankan dalam menjalankan usahanya harus profit, mendapatkan untung tapi wajar dan aman. Karena bank mengelola uang masyarakat, sehingga tidak bisa diharapkan membantu masyarakat yang bersifat sosial.

“Persoalannya apabila bank tadi tidak mampu memberikan kredit ke sektor ril, itu akan jadi persoalan. Namun ke sektor ril tidak hanya urusan bank. Bagaimana bila iklim usaha tidak kondusif, industri tidak tumbuh, tingkat resiko tinggi, kredit macet walaupun sekarang tidak lagi. Bank tidak bisa berdiri sendiri, semua pihak harus terlibat, termasuk para SKPA, untuk membimbing dan menyediakan infrastruktur bagi pelaku usaha, jika usaha semakin tinggi maka bank akan semakin mudah dalam memberi pembiayaan ke sektor ril,” katanya.

Ia menambahakan, solusi untuk Pemerintah Aceh ialah dengan meningkatkan sinergisitas antar-SKPA, agar usaha yang terkait dengan SKPA bisa tumbuh.

Ia mencontohkan di sektor perikanan, pemerintah bisa menyediakan cold storage untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro. Begitu juga dengan pembangunan dermaga yang memadai dan pendukung lainnya

“Sehingga pelaku usaha ini tidak menghadapi ongkos yang tinggi dalam berproduksi dan ini memungkinkan mereka untuk untung berkesinambungan. Bank juga akan mendorong usaha mereka semakin besar, jika tidak pelaku usaha tidak bisa membayar kreditnya tepat waktu,” jelasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK