Pemerintah Gelar Bakti Sosial Penanggulangan Bencana di Aceh Tenggara

ACEHTREND.COM, Kutacane – Pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dr. Dyah Erti Idawati, bersama sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait, melakukan bakti sosial penanggulangan sementara pascabanjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini akan berlangsung selama beberapa hari sejak Sabtu-Selasa (2-5/2019).

Selain melakukan bakti sosial, Pemerintah Aceh juga memberikan bantuan secara simbolis yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Tenggara. Bantuan yang diberikan berupa, perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan 400 paket dengan rincian untuk SMP 63 pasang (laki-laki 30 dan perempuan 33 pasang). Sementara untuk SD sebanyak 337 pasang, dengan rincian 150 pasang untuk laki-laki dan 187 pasang untuk perempuan.

Selain dari Dinas Pendidikan, BPBA juga menyalurkan 360 paket perlengkapan sekolah dengan rincian 180 laki-laki dan 180 perempuan. 300 paket bantuan pangan dan sandang dari Dinas sosial Aceh, 300 paket sembako dari Dinas ESDM, 410 paket sembako dari PKK, dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) 17.000.000 benih padi, serta beberapa bantuan lainnya dari pihak swasta.

Selain bantuan tersebut, pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh juga membuka dapur umum untuk para relawan yang mengikuti gotong royong baksos tersebut.

Untuk memudahkan pekerjaan gotong royong, pemerintah juga menyiapkan sandbag sebanyak 1. 250 lembar dari Balai Sungai 1.000 dan BPBA 250 lembar, serta cangkul dan skop 50 buah.

Dalam kunjungan di lapangan, Dyah Erti Idawati didampingi sejumlah Kepala SKPA turut memasukkan pasir yang menumpuk di bantaran sungai ke dalam karung di Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan.

Selanjutnya rombongan juga melakukan peninjauan bakti sosial kesehatan di Desa Bahagia dan Desa Kutacane Lama.

Dyah Erti Idawati mengatakan, Pemerintah Aceh sangat peduli terhadap korban bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara, bahkan Pemerintah Aceh rutin menggelar rapat dalam rangka mencari solusi terhadap penanggulangan bencana secara permanen.

“Bapak Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT ingin sekali turun tapi tugas yang beruntun membuat beliau belum bisa berkunjung kemari. Tapi saya tidak mau menunggu lama untuk turun kemari,” katanya.

Dyah Erti Idawati juga menyebutkan sebagai bentuk keseriusan dalam penanggulangan dan penanganan banjir bandang di Aceh Tenggara, untuk 2019, Balai Sungai menganggarkan Rp6 miliar untuk melakukan tiga titik normalisasi sungai, kemudian dari Dinas Pertanian Rp6 miliar, serta bantuan dari Balai Jalan.

Dyah Erti menuturkan, bakti sosial tersebut meliputi, gotong memasukkan pasir di pinggiran sungai ke dalam karung.

“Artinya ini normalisasi sementara karena belum masuk program 2019, mengingat ini musim mendung. Kita harapkan masyarakat untuk selalu waspada, apalagi air sungai masih sangat keruh,” katanya.

Kedua, pihaknya akan melakukan bantuan sandang pangan, sesuai dengan permintaan, seperti perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan, BPBA, dan Dinas Sosial Aceh, juga banyak dari Dharma Wanita dan organisasi lain yang prihatin dengan kondisi Aceh Tenggara.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada relawan yang gotong royong hari ini mencapai 300 lebih relawan dari berbagai dinas,” katanya.

Ketiga, Pemerintah Aceh juga menyediakan bantuan kesehatan dari Dinas Kesehatan dengan mendatangkan hampir 50 tenaga medis, di tiga titik terdampak, hingga ke Kecamatan Lauser.

“Kegiatan keempat, akan dilakukan zikir bersama. Kita meminta kepada Allah agar daerah ini dijauhkan dari bencana. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Ta’lim Aceh Tenggara,” katanya.

Menurut istri Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah itu, banjir bandang ini disebabkan akibat penebangan hutan secara ilegal dan alih fungsi hutan secara besar-besaran.

Dia mengaku sudah melaporkan ke Plt Gubernur Aceh agar bisa mengkoordinasikan terkait kondisi hutan ke pusat, dan berharap agar dilakukan pengawasan, dan mengajak semua pihak mengawal dan melakukan reboisasi hutan agar tidak lagi terjadi bencana.

“Semoga sistem yang kita lakukan dengan bersatunya seluruh SKPA dalam penanganan ini menjadi format yang permanen dalam penanggulangan bencana di Aceh Tenggara,” kata Dyah.[]

KOMENTAR FACEBOOK