Asing Ingin Hancurkan, Aceh Butuh Jokowi

ACEHTREND.COM,Lhokseumawe- Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014, sangat menganggu kapitalis asing di Nusantara. Sedangkan bagi Aceh, ketika Jokowi menjadi presiden, mendapatkan perhatian yang sangat besar.

Hal ini disampaikan oleh Muhammad MTA, Minggu (3/2/2019) di Coffee Timr, Lhokseumawe, pada acara Konsolidasi Pemuda dan Mahasiswa untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Juru bicara Sekber Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Aceh tersebut mengatakan, program nasionalisasi aset yang dilakukan oleh Jokowi sangatlah menganggu pihak asing yang berkepentingan menguasai Sumber Daya Alam Indonesia. Contohnya adalah kasus Freeport Papua dan beberapa perusahaan lainnya di Indonesia.

Langkah Jokowi selaku sipil murni, sangat meresahkan para pemodal asing nakal yang sebelumnya sangat nyaman bekerjasama dengan pemerintah dengan skema yang merugikan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Muhammad MTA juga mengatakan bahwa Indonesia sudah di gerbang kemajuan. Jokowi empat haun ini bekerja untuk mewujudkan kemandirian Indonesia di semua sisi.

Khusus untuk Aceh, selama Jokowi menjadi presiden sudah banyak hal yang diberikan. 14 proyek strategis nasional dibangun di Aceh, dalam rangka mengejar pembangunan yang tak dilakukan selama 30 tahun terakhir.

Infrastruktur itu menurut MTA adalah hal yang dibutuhkan di Aceh. Misal pembangunan waduk, PLTA, jalan dan sebagainya.

“Kenapa tol dibangun di Aceh? Karena kita butuh untuk memperlancar jalur distribusi hasil industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Jadi fungsi tol itu tidak boleh dilihat dari sisi kecil saja. Pelaku ekonomi besar membutuhkan tol. Kita harus melihat multi efek yang lahir dari aktivitas ekonomi besar,” kata MTA.

Di sisi penegakan HAM masa lalu, di masa Jokowi Qanun Aceh Tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi disahkan oleh DPRA dan tidak ditolak oleh Pusat.

Bahkan saat ini pihak KKR Aceh terus bekerja untuk melakukan serangkaian kerja penguatan korban dan kelembagaan.

MTA juga menyinggung tentang keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh yang akan habis pada 2027. Jokowi memiliki komitmen untuk melanjutkan dana tersebut. Jokowi sepakat bahwa Aceh harus dibantu dari segala lini.

Kalau soal isu ekonomi rakyat yang timpang, menurut MTA, Pemerintah di masa Jokowi sudah mengalokasikan Dana Desa, dana PKH, dan dana lainnya, diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Uang sudah diberikan langsung ke kampung. Dana Desa per gampong 800 juta paling sedikit. Itu untuk apa? Untuk membangun ekonomi rakyat. Apakah itu bukan bentuk perhatian pemerintah? ” terang MTA.

MTA juga menjelaskan, Indonesia memiliki banyak masalah, termasuk Aceh. Pembangunan masih timpang antara Jawa dan luar Jawa. Kehadiran Jokowi justru bekerja untuk memeratakan pembangunan.

“Apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu belum mampu menjawab semua persoalan. Beliau telah berkomitmen, tapi kan semuanya butuh waktu. Dalam waktu empat tahun, tidak semuanya tidak tercover dengan sempurna,” imbuh MTA.

Kegiatan konsolidasi tersebut dihadiri oeh seratusan mahasiswa dan pemuda.

KOMENTAR FACEBOOK