Tantangan Elemen Sipil Aceh di Era 4.0

Elemen sipil, atau masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat adalah salah satu elemen terpenting yang membantu menjaga keseimbangan demokrasi. Bersamaan dengan lembaga think-thank, masyarakat sipil dalam hal ini termasuk didalamnya akademisi, mahasiswa, jurnalis, bisa dianggap menjadi katalis utama dalam menterjemahkan ide menjadi aksi-aksi advokasi bagi publik (Weaver, 2017). Di banyak negara, misalkan saja di Benua Amerika, masyarakat sipil senantiasa memainkan peranan penting secara sosial politik dalam melaksanakan agenda-agenda pengembangan strategis, meningkatkan partisipasi publik, dan menjadi penghubung lembaga-lembaga internasional untuk membantu perubahan sosial (Macdonald, 2016)

Di Indonesia sendiri, kemunculan reformasi 1998 memberi angin segar akan merekahnya era keterbukaan di era reformasi. Hal ini ditandai dengan terbukanya keran demokrasi dengan semakin banyaknya partai politik dan juga termasuk lembaga swadaya masyarakat. Namun disaat yang bersamaan pula, kecurigaan yang tak berujung membuat konsolidasi masyarakat sipil gagal mencapai konsensus terhadap bagaimana menyelesaikan problem kebangsaan sampai saat ini. Hal tersebut ditenggarai oleh salah satu peneliti LIPI, Syamsuddin Haris sebagai salah satu warisan kolonialisme, otoritarianisme Orde Lama dan Orde Baru serta gagalnya demokrasi warisan reformasi. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa, meski potensi elemen sipil Indonesia dikawasan Asia Tenggara cukup baik, tapi cenderung labil khususnya di level konsolidasi politik lokal, misalnya ketika Pilkada, maupun nasional saat Pilpres dan Pileg. Hal ini menurutnya lebih disebabkan semakin kuatnya cengkraman oligarki politik yang berpadu dengan oligarki ekonomi. Hampir senada dengan analisis terkini, AS Hikam (2001) pernah mencoba menjelaskan penyebab lemahnya konsolidasi elemen sipil, salah satunya adalah kuatnya politik identitas dan solidaritas primordial.

Dalam konteks Aceh, paska-konflik, MoU Helsinki, paska tsunami serta rehab-rekon, sebagaimana yang disampaikan oleh T. Banta Syahrizal pada tahun 2006 yang menekankan pentingnya keterlibatan elemen sipil dalam pembentukan rancangan undang-undang pemerintahan Aceh, kondisi yang dialami juga tidak terlalu jauh berbeda bila dibandingkan dengan suasana kebatinan masyarakat sipil di tingkat nasional. Hal ini diikuti dengan beberapa kegiatan seperti workshop konsolidasi elemen sipil untuk perdamaian Aceh berkeadilan yang dilakukan oleh LSM Kontras di Aceh di tahun 2007 misalnya. Namun demikian, tidak lama kemudian, ternyata konsolidasi elemen sipil di Aceh kembali melemah dalam mengawal UUPA (Akmal, 2009), dan bahkan kebanyakan LSM di Aceh tergoda untuk hijrah ke dunia politik praktis berhubung semakin seretnya dukungan finansial paska-konflik dan tsunami (Alfian, 2011). Akibatnya bisa ditebak, harapan konsolidasi elemen sipil strategis dan jangka panjang nyaris susah untuk diwujudkan. Jikapun ada, cenderung berbentuk aliansi taktis dan merespon isu-isu kontemporer dan belum bisa menuju ide, isu dan aksi bersama bagaimana tentang Aceh 20-25 tahun mendatang. Kondisi ini bisa menyebabkan check and balances sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi menjadi alpa, karena ada kekosongan generasi, degradasi ide dan keambiguan gerakan pada saat yang bersamaan sebagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini baik pada level nasional, lebih-lebih lagi lokal.

Aceh Institute (AI) sendiri sudah pernah mengupayakan agar masyarakat sipil di Aceh bisa bertemu dan menggagas isu bersama yang bisa diadvokasi pada awal tahun 2014. Dalam kegiatan yang bertajuk Konferensi Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh Pascapemilu 2014 dalam Perspektif Kepemimpinan Bina Damai Aceh Masa Depan yang dalam bahasa Saifuddin Bantasyam (2015) adalah sebagai prakondisi menuju agenda politik 2017 dan 2019. Kegiatan ini sebenarnya muncul dari hasil temuan riset dimana fragmentasi politik yang menajam dan kurang dewasanya praktik politik para elit saat itu. Saat itu tantangannya adalah pembentukan kelompok kerja advokasi dan pertemuan konsolidasi reguler yang digagas tidak terus berlanjut dengan segala kondisi yang membatasinya. Selain itu belum adanya konsensus bersama terkait dinamika masyarakat sipil vs. masyarakat politik yang kala itu mengemuka.

Tahun 2017 sudah berlalu, dan AI sempat mencoba memberikan kontribusinya melalui kegiatan Voter Education and Multistakeholder Outreach pada Pilkada serentak 2017. Di Aceh, paska Pilkada Gubernur 2017 ada tiga daerah yang kemudian sudah menyelenggarakan Pilkada serentak, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Pidie Jaya dan juga Subulussalam pada tahun 2017. Namun seiring berlalunya tahun (persiapan) politik 2018, maka tantangannya adalah efektifitas, fokus dan efisiensi program pemerintah. Dengan program “Aceh Hebat“ yang secara konten sepertinya terinspirasi dari Sustainable Development Goalsnya (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) PBB, sebenarnya narasi pembangunan dan retorika politik elit sudah mulai mengarah ke hal-hal substansial seperti pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, mulai dari Aceh Carong sampai dengan Aceh Seujahtera. Namun efektifitas, fokus dan efisiensi pembangunan tentu akan sangat bergantung kepada kemampuan menerjemahkan dan mensosialisasikan program tersebut dilapangan, baik kepada pihak internal (tim sukses, SKPA misalnya) maupun kepada pihak eksternal (oposisi parlemen maupun publik secara umum). Kendala politis dengan tim sukses, kendala administrasi birokrasi dan kendala keterbatasan waktu dan fokus adalah beberapa hal yang harus dihadapi pemerintahan sekarang. Belum lagi tantangan untuk keluar dari jebakan elit yang korup di daerah paska konflik. Elit politik di Aceh, dalam segala bentuk komunikasi verbal dan nonverbal nya, baik melalui program maupun tindak tanduknya harus berani untuk keluar dari tema-tema konflik dan legitimate secara integritas. Dominasi narasi konflik sudah seharusnya berakhir di pemerintahan kali ini setelah lebih dari satu dekade selalu bernarasikan konflik,. Dominasi narasi non-konflik akan secara perlahan tapi pasti memicu cara berpikir dan bekerja tanpa beban konflik dan ketakutan. Sementara komitmen pada integritas akan membuat sikap-sikap elit yang korup menjadi kian terpinggirkan. Untuk mampu melakukan hal ini, maka dibutuhkan konsolidasi elemen sipil Aceh yang kuat dengan menata kembali gerakan dan agenda umum bersama tentang bagaimana melihat Aceh dan dinamikanya kedepan. Selain itu, elemen sipil bisa memberikan catatan dan refleksi kritis yang bisa menjadi katalisator demokrasi agar berjalan seimbang.

Oleh karena itu melihat dilema di atas, maka mari kita mencoba menyegarkan kembali dan mengajak lagi rekan-rekan elemen sipil di Aceh termasuk para aktivis LSM, penggiat media, akademisi, lembaga dan komunitas minus unsur partai politik dan unsur pemerintah untuk merespon (lagi) bersama-sama apa saja yang bisa kita lakukan dan advokasi bersama menjelang kontestasi politik dan paska pemilu 2019. Ditengah keringnya program dan dukungan finansial yang semakin kurang dari LSM dan lembaga donor internasional, yang kebanyakan menganggap bahwa secara isu, rekonsiliasi politik dan rekonstruksi tsunami di Aceh sudah usai, sehingga mereka sudah tidak lagi memprioritaskan Aceh. Pada praktiknya mereka mulai beralih ke isu pembangunan berkelanjutan baik di sektor ekonomi maupun lingkungan misalkan. Sudah saatnya elemen sipil di Aceh merespon tantangan ini, dan bahkan jika memungkinkan, isu strategis apa yang bisa dirumuskan untuk mengisi kekosongan narasi saat ini yang bisa diadvokasi sesuai dengan concern masing-masing dalam merespon tantangan elemen sipil di Aceh kedepan. Sederhananya, di masa 4.0 ini apa yang bisa elemen sipil Aceh kontribusikan bersama, karena era 4.0 barangkali tidak lama lagi berkembangan terus menjadi era 4.5 atau 5.0. Tentu ini semua tidak terlepas dari upaya kita untuk tetap jeli melihat dinamika lokal secara substansial programmatik, tanpa bersikap acuh akan perkembangan nasional dan keterkinian isu secara global. Jika tidak, maka elemen sipil di Aceh juga akan terkena problem yang kembali berulang, lemahnya konsolidasi dan juga semakin menguatnya oligarki, politik identitas dan sentimen sektoral, Pada akhirnya, defisit demokrasi yang sejak lama dikhawatirkan akan menjadi semakin terasa.

KOMENTAR FACEBOOK