Membaca Elektabilitas Perempuan dalam Politik

Menjelang penyelenggaraan Pemilu serentak pada April 2019, berbagai dinamika dan fenomena politik terus terjadi, salah satu hal menarik yang turut dicermati yaitu meningkatnya jumlah caleg yang muncul dari kaum perempuan secara signifikan pada Pemilu kali ini. Aturan pemerintah terkait keterlibatan kuota 30 persen bagi caleg perempuan dan juga kepengurusan partai politik sesuai dengan amanah UU No.31 Tahun 2008. (1) Namun demikian, terlihat bahwa memang kebijakan kuota gender dalam pemlu sepertinya memang belum efektif meningkatkan kualitas dan kuantitas caleg perempuan di Indonesia dan Aceh. (2)

Dalam konteks nasional, jumlah caleg DPR RI tercatat ada 4774 laki-laki dan 3194 caleg perempuan. Hal ini juga berarti bahwa persentase keterwakilan perempuan mencapai 40,08 persen, jumlah yang hampir mencapai setara dengan laki-laki. Jika dilihat dari jumlah DPT yang telah ditetapkan KPU, pemilih perempuan sebanyak 92,9 juta dari total pemilih 185 juta jiwa. Ini artinya, perempuan bisa meraup kemenangan cukup signifikan pada Pemilu kali ini. (Kompas, 9/10/2018). Jika dikaitkan dengan rasio keterpilihan, tentu di Pemilu 2019 mendatang tingkat keterpilihan bisa menembus diatas 20 persen. Meski harus diakui, rasio keterpilihan caleg perempuan pada pemilu 2014 sedikit turun menjadi 17, 32 persen bila dibandingkan dengan pemilu 2009 lalu, dimana tingkat keterpilihan caleg perempuan naik dari tahun 2004 sebanyak 17, 86 persen dari sebelumnya 11, 82 persen. (3)

Provinsi Aceh juga menghadapi dinamika politik yang serupa. Pemilu kali ini juga disemarakkan oleh banyaknya jumlah caleg perempuan yang akan bertarung pada April nanti. Menarik untuk ditilik lebih jauh mengenai hal tersebut. Seperti yang sudah berlangsung selama ini, keterwakilan perempuan di partai politik hanyalah sebagai pelengkap dalam mengisi ruang–ruang kosong. Siapa pun yang berkenan untuk dicalonkan, maka dimasukkanlah untuk memenuhi nomor urut yang belum terisi. Ditambah lagi dengan daerah pemilihan (dapil) yang memang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan. Liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi yang tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama partai politik, untuk secara serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, terutama untuk menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang andal dengan kesempatan yang sama dan setara dengan caleg laki-laki.

Untuk pemilu 2019 kali ini, berdasarkan data yang diverifikasi oleh Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh tercatat ada sebanyak 491 jumlah caleg perempuan dari total 1298 caleg diajukan semua partai politik di Aceh. (4) Jika dibandingkan dengan pemilu 2009 lalu, Dari sekitar 400 an lebih caleg perempuan dari 15 partai politik. Ada 12 caleg perempuan atau 14,8 persen yang berhasil melenggang ke kursi DPRA (5) (Serambi Indonesia, 28/04/2014).

Hal lain yang menyebabkan pentingnya substansi keterwakilan perempuan di politik yakni adanya kontrol negara atas warga negara yang berlebihan, terutama kaum perempuan telah berakibat pada hadirnya berbagai kebijakan negara yang bias hak asasi manusia, bias jender, dan mereduksi hakekat demokrasi. Munculnya berbagai kebijakan bias jender (seperti RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi dan perda-perda di berbagai daerah yang berbasis pada penafsiran sempit atas agama tertentu), adalah sekelumit bukti bahwa implementasi atas hak-hak sipil dan politik perempuan belum sepenuhnya mendapat ruang gerak dari negara. Aceh sendiri sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam, terus menerus mendapat kritikan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat tentang ketimpangan qanun-qanun syariat Islam yang dinilai lebih banyak “mengurus” permasalahan wanita dibadingkan laki-laki. Oleh karenanya, para caleg perempuan demikian ditantang untuk mampu mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis dan budaya politik partai yang cenderung sentralistis dan patriarkat serta merubah budaya politik dan pola pikir jajaran elite partai agar memberi ruang dan peluang yang lebih besar pada kader politik perempuan untuk mendapat pelatihan dan edukasi politik, termasuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam berbagai jabatan/posisi strategis serta dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, upaya berpolitik dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik (crafting democracy), tetapi juga bagaimana memperluas basis konstituen (broadening base). Dalam kaitan ini, ada dua dimensi utama yang perlu diperhatikan, yakni (1) menyangkut upaya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan publik; dan (2) usaha untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan baik melalui lem- baga-lembaga representasi politik, baik formal maupun informal, dan partisipasi langsung (direct democracy).

Dalam praktiknya di masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, meskipun dunia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0, perempuan yang aktif dalam politik masih dianggap suatu “keanehan”. Perempuan dianggap menyalahi kodratnya jika berpolitik di luar rumah. Pandangan seperti ini. Jika dirunut dalam sejarah Islam ataupun perjuangan Aceh, banyak perempuan yang sejak dahulu ikut berkecimpung di dunia politik. Sebut saja Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, Sri Ratu Safiatuddin, Putro Nahrisyah, bahkan Aisyah yang merupakan istri Rasulullah SAW juga mengambil peran di publik untuk menyuarakan perjuangan bersama dan bahkan setelah Rasulullah wafat. Hal yang sering dilupakan oleh banyak pihak adalah perempuan tampil dalam sektor publik tidak hanya berbasis padai diologi pragmatis, liberal pada kesataraan gender. Perempuan tampil disektor publik dengan keanggunan, kesantunan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Selayaknya, perempuan yang tampil disektor publik mampu menjadi tauladan bagi perempuan lainnya.

Berbicara tentang elektabilitas caleg perempuan dalam kontestasi pemilu tidak bisa dilepaskan dari tantangan-tantangan yang dimiliki oleh para kontestan dan konstituen itu sendiri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada pemahaman yang beranggapan bahwa caleg adalah pemimpin rakyat bukan perwakilan rakyat. Anggapan yang salah ini membuat calon konstituen enggan untuk memilih pemimpin perempuan, terutama jika dikaitkan dengan isu agama. Studi yang dilakukan oleh University of Buffalo di Amerika Serikat mengatakan bahwa laki-laki masih lebih diersepsikan sebagai pemimpin dibandingkan perempuan juga menjadi tantangan dari segi sosial, terlebih Aceh memiliki nilai-nilai patriarki yang sangat kuat di masyarakat. Tantangan lain yakni dari segi ekonomi, perempuan cenderung tidak mampu bersaing dengan laki-laki karena tentu dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa mengambil peran-peran strategis dalam politik bahkan untuk mampu memenakan konstentasi pemilu tersebut.

Disadari atau tidak, elektabilitas perempuan damam kontestasi pemilu kali ini masih dirargukan akan keberhasilannya. Berbagai tantangan dari mulai ideologis, psikologis, sosial-budaya yang masih dihadapi perempuan hingga sekarang. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan yakni menggagas kebijakan afirmatif dan mainstreaming gender dalam UU Pemilu yang tidak hanya mendukung terpenuhinya kuota 30% di Parpol namun juga mendorong elektabilits para caleg perempuan tersebut. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan advokasi partai-politk maupun gerakan-gerakan di luar partai politik. Gerakan tersebut bisa dengan rekrutmen politik dan kaderisasi sejak dini terhadap para tokoh perempuan yang merencanakan berkarir di politik. Seyogyanya, perempuan bisa lebih proaktif untuk menyuarakan kepentingannya karena perempuan jauh lebih bisa memahami keluh kesah masyarakat secara riil ketimbang laki-laki.

Sumber:

  1. https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/09113201/infografik-serba-serbi-caleg-dpr-ri-peserta-pileg-2019-dalam-angka, diakses 29 Januari 2019.
  2. https://theconversation.com/bagaimana-mendongkrak-keterwakilan-perempuan-di-dpr-89541, diakses 29 Januari 2019.
  3. https://news.detik.com/kolom/4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik, diakses 29 Januari 2019.
  4. KIP Aceh, Rekapitulasi Data Calon Anggota DPRD Dalam Provinsi Aceh Dalam Pemilu Tahun 2019.
  5. http://aceh.tribunnews.com/2014/04/28/sulitnya-wanita-ke-parlemen, diakses 29 Januari 2019.

KOMENTAR FACEBOOK