Mengenal Malaadministrasi

Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin

Faktanya, istilah malaadministrasi masih belum banyak dipahami publik. Bahkan bukan hanya kalangan awam yang kurang paham, tetapi juga banyak birokrat dan politisi yang belum tahu apa itu malaadministrasi.

Di satu sisi ini memprihatinkan. Karena itu, mengharuskan instansi yang relevan untuk menyosialisasikan istilah ini beserta konsekuensinya bila melakukan tindakan malaadministrasi. Di sisi lain hal ini dapat dimaklumi karena program penyuluhan hukum, termasuk sosialisasi Hukum Administrasi Negara, yang beberapa dekade lalu sering dilakukan pemerintah, kini tak pernah lagi terdengar.

Dalam tulisan sederhana ini, saya akan membahas ringkas tentang malaadministrasi yang menjadi urusan sehari-hari Insan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Secara sederhana, malaadministrasi dapat dimaknai sebagai tindakan tata kelola pemerintahan yang kurang bagus atau kurang baik dalam melakukan pelayanan publik. Jika dalam dunia medis kita kenal istilah malapraktik, maka dalam ranah pemerintahan dikenal istilah malaadministrasi.

Dalam perspektif yuridis formal, di beberapa undang-undang, definisi malaadaministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (UU ORI).

Definisi di atas memang agak panjang, sehingga menyulitkan kita untuk mengingat dan menghafal. Namun, yang penting intinya, malaadministrasi adalah adanya perbuatan pemerintahan selaku pelayan publik yang :

  1. Melawan hukum
  2. Melampaui wewenang
  3. Pengabaian kewajiban hukum
    yang menimbulkan kerugian materil dan/immaterial bagi warga masyarakat. Bagi pengkaji hukum, terminologi melawan hukum, melampaui wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum, dapat dirincikan lagi dalam puluhan bentuk. Hal ini meliputi masalah yang ringan sederhana hingga hal yang paling serius. Di kampus-kampus hukum ternama misalnya, terkait masalah melawan hukum dibahas dalam ratusan karya ilmiah, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Begitu pula dengan masalah melampaui wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum.

Dalam ruang yang terbatas ini, saya akan paparkan beberapa bentuk dugaan malaadministrasi yang seringkali dilaporkan ke Ombudsman RI Aceh sejak 2013 hingga 2018. Dari sekitar 1200-an pengaduan warga yang dilaporkan ke kami, bentuk-bentuk dugaan malaadministrasinya, yaitu:

  1. Penundaan berlarut
    Dalam istilah kerennya disebut dengan “undue delay”. Artinya, suatu urusan tidak diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan. Hal ini paling sering terjadi dalam layanan pemerintahan kita. Tidak disiplin waktu. Misalnya dalam pembuatan KTP seringkali tidak jelas kapan bisa selesai. Berbagai macam alasan dikemukakan para pejabat untuk membenarkan tindakannya yang undue delay tersebut.
  2. Tidak memberikan pelayanan
    Hal ini terjadi, misalnya, seseorang yang ingin membuka usaha bisnis, lalu mengurus segala macam jenis perizinan di kantor pemerintah. Tetapi sesampai di kantor pemerintah, ia tidak dilayani alias diabaikan. Bagi saya ini merupakan malaadministrasi yang serius, karena pemerintah memang dibentuk untuk melayani warga. Jika tak mau melayani, maka jangan sungkan untuk berhenti menjadi aparat pemerintah (ASN).
  3. Tidak kompeten
    Dalam praktik sering juga ditemukan adanya petugas-petugas yang tidak kompeten alias tidak cakap, tidak mampu memberikan pelayanan yang tepat kepada warga masyarakat.
    Dalam UU ASN dikenal adanya kompetensi akademis, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Masalahnya, walaupun dalam UU tersebut sudah ditentukan dan dituntut agar para ASN memiliki kompetensi di atas, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan hal-hal yang ganjil, semisal kepala bagian hukum yang bukan Sarjana Hukum. Tentu masih banyak contoh lain yang dapat dipaparkan.
  4. Penyalahgunaan wewenang
    Terkait ini, contoh kecil yang pernah kami temukan adalah adanya prajurit resmi yang menjadi debt colector. Pada dinas-dinas yang mengatur proyek infrastruktur sering pula ditemukan adanya para petugas yang memiliki perusahaan konstruksi atau konsultan teknik, atau paling tidak mereka sebagai kaki-tangan para pengusaha kontraktor. Ini hanya contoh kecil saja. Intinya, seorang petugas pelayanan publik tidak boleh bekerja melampaui wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan fungsi dan jabatannya.
  5. Permintaan imbalan
    Setiap aparatur (ASN, Polri, TNI, BUMN/BUMD) sudah diberikan gaji dan pendapatan lainnya oleh pemerintah, baik yang bersumber dari APBN atau APBD. Mereka digaji untuk melakukan pelayanan publik. Jadi, memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kewajiban aparat negara. Sehingga, apabila ada aparatur atau oknum di atas yang meminta imbalan atau pungutan pada warga masyarakat yang dilayaninya, maka ini termasuk perbuatan malaadministrasi. Bahkan, permintaan uang yang tanpa dasar hukum atau ilegal, tidak saja diklasifikasikan sebagai malaadministrasi, tetapi juga pungutan liar atau pungli. Harap hati-hati, perbuatan pungli tidak hanya akan berhadapan dengan Ombudsman, tetapi juga akan berurusan dengan Satgas Saber Pungli.
  6. Penyimpangan prosedur
    Idealnya, pelaksanaan pelayanan harus mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun dalam praktiknya, banyak ditemukan adanya perlakuan dari pihak pemberi layanan, bahkan pimpinan instansi yang memberikan layanan yang tidak mempertimbangkan aspek persyaratan dan proseduralnya. Misalnya, untuk menjadi kepala sekolah tentu ada syarat dan prosedurnya. Jika syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tidak diikuti oleh pihak aparatur pemberi layanan (misalnya, kepala dinas, bupati, dll) maka pejabat tersebut dapat diduga telah melakukan tindakan malaadministrasi.
  7. Diskriminasi atau berpihak
    Sebenarnya, pihak aparatur negara harus memberikan pelayanan publik yang setara kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Hemat saya, hak atas pelayanan publik juga merupakan hak asasi manusia. Karenanya, wajib dipenuhi oleh pemerintah. Hak atas pelayanan publik ini meliputi: hak atas barang publik (seperti infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dll), hak atas jasa publik (seperti jasa medis, pendidikan, transportasi, dll), serta layanan jasa administrasi (seperti SK, SIM, Paspor, dll). Menurut ketentuan dalam UU Pelayanan Publik dan UU sektoral lainnya tidak dibolehkan adanya perlakukan diskriminasi atau berpihak dari para aparatur atau pejabatnya yang melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya, jangan mentang-mentang terpilih jadi bupati, lantas adik iparnya yang baru jadi guru SD selama dua tahun langsung diangkat jadi kabag hukum.
  8. Konflik kepentingan
    Seorang aparatur negara tidak boleh ada konflik kepentingan dalam memberi pelayanan publik. Aparatur negara harus netral atau imparsial. Makanya, jangan ada kepentingan pribadi atau kelompok dalam memberi pelayanan. Karena itu, aparatur negara dilarang berbisnis dan juga dilarang berpartai, agar pelayanan yang dilakukannya tidak didasarkan pada upaya untuk mencari laba pribadi atau keuntungan bagi partainya. Biasanya konflik kepentingan dapat menimbulkan atau akibat dari diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Seorang bupati yang mengangkat mertuanya menjadi kabag, tentulah akan menimbulkan beban psikologis bagi kadis. Manakala terjadi sesuatu, baik terkait kinerja atauangga ran maka tentu saja bisa menimbulkan konflik kepentingan. Bagaikan buah simalakama. Jika contoh ini kurang pas, silakan dituliskan contoh lain yang lebih realistis dan tepat. Saya hanya ingin menegaskan bahwa konflik kepentingan adalah juga perbuatan malaadaministrasi.
  9. Bertindak tidak layak/tidak patut
    Kami banyak menerima keluhan anggota masyarakat yang menyatakan PNS atau oknum polisi yang sok, angkuh, arogan, pulan polen, yang bisa dikategorikan bertindak tidak layak atau tidak patut. Karena PNS minded, menjadikan seakan-akan profesi sebagai PNS adalah yang paling hebat. Mentang-mentang. Padahal gajinya tidak seberapa.
    Wujud konkret bertindak tidak patut dalam memberikan pelayanan publik adalah membentak atau bahkan mengusir warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Demikian catatan ringan dari saya guna mengenali malaadaministrasi. Perlu saya sampaikan bahwa berbicara masalah hukum dalam tataran kasus konkret, termasuk Hukum Administrasi. Selalu mesti disertai dengan bukti-bukti. Hal ini penting saya tuliskan pada bagian akhir agar jangan sampai terjadi, yang tersurat adalah melaporkan, tetapi yang tersirat sebenarnya adalah mau memfitnah. Agar tidak terjadi hal seperti ini, adagium hukum menegaskan “barang siapa mendalilkan suatu hal, maka ia harus dapat membuktikan hal yang dilakukannya tersebut”.

Jika Anda mengalami hal-hal yang saya kemukakan di atas dan menjadi korban dari tindakan malaadministrasi yang dilakukan oleh aparat negara silakan lapor ke kami melalui aceh@ombudsman.go.id atau ke Pengaduan Ombudsman RI. Insyaallah kami akan berusaha menyelesaikan sesuai kemampuan kami yang memang sangat terbatas.

Terima kasih atas kesediaan Anda membaca catatan kecil ini. Mohon maaf atas segala kelemahan.

Salam

Dr Taqwaddin Husin
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh

KOMENTAR FACEBOOK