Pemkab Abdya Targetkan Nilai Tambah Pascapanen

@aceHTrend/Masrian Mizani

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menargetkan peningkatan nilai tambah pascapanen melalui Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM), pengembangan akses dan jaringan pasar, agrowisata, serta optimalisasi pelayanan publik.

Hal tersebut merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan tahun ketiga yang tertera dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Abdya 2017-2020 dengan prioritas pembangunan yang ditujukan pada peningkatan nilai tambah pascapanen yang meliputi sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan.

“Kemudian juga terkait infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan akses dan jaringan pasar, pengembangan UMKM, pengembangan agrowisata, pendidikan dan kesehatan, syariat Islam, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan,” ungkap Kepala Bappeda Abdya, Liza Marfandi, dalam pembukaan Musrenbang di Kecamatan Kuala Batee, Senin (11/2/2019).

Marfandi menyebutkan, pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK0 Aceh Barat Daya di tingkat kecamatan tahun 2020 dilaksanakan dari tanggal 11-25 Februari 2019 di masing-masing kecamatan.

Untuk hari ini, pelaksanaan musrenbang kecamatan yang pertama yaitu di Kecamatan Kuala Batee. Pelaksanaan musrenbang kecamatan ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan musrenbang gampong yang telah dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan Januari 2019 di masing-masing gampong dalam wilayah Kabupaten Abdya.

Ia menyebutkan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah mengamanahkan bahwa musrenbang kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan gampong yang di integrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

“Kesemuanya itu mencakup pada usulan rencana kegiatan pembangunan gampong yang tertuang dalam berita acara musrenbang gampong yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan, kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan gampong dan kemudian juga mencakup pada pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan, tugas dan fungsi SKPK di kabupaten/kota,” terangnya.

Dalam pelaksanaannya kata Marfandi, musrenbang kecamatan harus mengedepankan prinsip kesetaraan, musyawarah, antidominasi dan keberpihakan pada masyarakat, sehingga benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.

Penyusunan prioritas pembangunan tersebut telah memperhatikan hal-hal yang subtansial, di antaranya memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan dengan sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dan juga bersifat mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan yang merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama. Kemudian harus terfokus, sinergis, berkelanjutan, dan realistis untuk dilaksanakan. Selain itu juga harus proporsional, berkeadilan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten nanti akan kita sesuaikan dengan kewenangan dan tingkat strategisnya, akan dimasukkan dalam rencana kerja SKPK untuk diusulkan dengan berbagai sumber dana yang ada, baik dari APBN, APBA, dan APBK yang terdiri atas DAU dan dana Otsus kabupaten,” ujarnya.

Selain ketiga sumber dana tersebut lanjutnya, gampong juga dapat menggunakan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang telah dimulai tahun 2015 untuk dikelola sendiri oleh desa untuk hasil musrenbang gampong dengan anggaran yang kecil dan bersifat tidak teknis dapat menggunakan dana desa tersebut. 

“Tentunya hal ini semua perlu dukungan semua pihak agar kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dapat terpenuhi dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai,” pungkas Liza Marfandi.

Dalam acara tersebut ikut hadir Wakil Bupati Abdya Muslizar MT, anggota DPRK Abdya, para kepala SKPK terkiat, Kabid Program dan Teknik Setdakab Abdya, unsur Muspika dalam Kecamatan Kuala Batee, dan undangan lainnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK