Kepada Tgk Muhar, Warga Pante Labu Curhat Jalan yang Belum Teraspal Selama Puluhan Tahun

    ACEHTREND.COM, Idi Rayek – Warga Gampong Pante Labu Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur mengeluhkan kondisi jalan di wilayah mereka yang sudah puluhan tahun belum teraspal. Akibatnya, masyarakat di daerah itu harus menghirup debu yang beterbangan setiap harinya jika kendaraan melintas.

    Keluhan itu disampaikan warga kepada anggota DPR Aceh, Tgk Muharuddin, saat berkunjung ke sejumlah desa di Aceh Timur pada Minggu (10/2/2019).

    Persoalan ini kata Tgk Muhar disampaikan langsung saat dirinya menggelar pertemuan dengan dua Sagoe KPA yakni KPA Sagoe Kuta Buloh dan Sagoe Lhok Sandeng Aceh Timur, serta masyarakat Pante Labu,  Kabupaten Aceh Timur.

    Turut hadir dalam pertemuan itu Panglima Sagoe Kuta Buloh Tgk Baret dan Wakil Panglima Sagoe Lhok Sandeng Tgk Daod, serta para anggota KPA dari dua sagoe tersebut.

    Dalam pertemuan itu, para anggota KPA dan warga setempat mengatakan masyarakat Pante Labu yang ingin menuju ke kantor camat, harus memutar melewati jalan Langkahan Aceh Utara yang sebagian besar ruas jalannya telah teraspal. Gampong Pante Labu sendiri berbatasan dengan Gampong Langkahan Aceh Utara.

    “Sudah puluhan tahun kami seperti ini, mau ke kantor camat saja harus pakai jalan orang Aceh Utara,” ujar Tgk Daod kepada Tgk Muharuddin.

    Menanggapi hal itu, Tgk Muharuddin mengakui potret gampong di wilayah pedalaman Aceh yang telah dikunjunginya banyak yang belum teraspal.

    “Persoalan ini bukan hanya di Aceh Timur, melainkan di Aceh Utara dan Aceh Tengah juga banyak jalan yang tidak teraspal,” tambah Tgk Muharuddin.

    Persoalan pembangunan jalan, kata Tgk. Muharuddin, terkendala akibat adanya aturan baru dari Kemendagri yang melarang provinsi untuk membangun jalan yang bersatus jalan kabupaten maupun kecamatan.
    Karena aturan ini, kata Tgk Muharuddin lagi, maka untuk jalan kabupaten tidak dapat diaspal dengan menggunakan dana provinsi (Pemerintah Aceh).

    “Untuk itu para warga diharapkan dapat membangun komunikasi dengan bupati Aceh Timur agar dapat dipayakan peningkatan status jalan menjadi jalan provinsi,” ujar Tgk Muharuddin.

    Jika hal itu tidak dapat dilakukan, Tgk. Muharuddin menambahkan, diharapkan Pemkab Aceh Timur dapat mengalokasikan dana otonomi khusus untuk pembangunan jalan di Pante Labu.

    Lebih lanjut, Tgk Muharuddin menjelaskan, saat dirinya masih menjabat sebagai ketua DPRA sebelumnya, ia sudah mengubah aturan dan mengembalikan pengelolaan bagi hasil mihas dan otsus sebesar 40 persen ke kabupaten/kota yang sebelumnya dikelola provinsi.

    Dalam hal ini, politisi Partai Aceh ini juga meminta doa restu masyarakat Aceh Timur maju sebagai caleg DPR-RI Partai NasDem daerah pemilihan Aceh 2 nomor urut 2.

    “Untuk itu diharapkan persoalan pembangunan jalan ini dapat masuk ke dalam pembahasan Musrenbang Aceh Timur nantinya untuk diprogramkan pengaspalan jalan menggunakan dana otsus,” tambahnya.[]

    Editor : Ihan Nurdin

    KOMENTAR FACEBOOK