Jubir Sekber Aceh: BPN Prabowo Tahan Diri Keluarkan Statemen Tentang GAM

Tuwanku Muhammad MTA.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Juru Bicara Sekretariat Bersama (Sekber) Jokowi-Ma’ruf Propinsi Aceh, Tuwanku Muhammad MTA, Selasa (19/2/2019) meminta tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, untuk menahan diri mengeluarkan pernyataan kontroversial, terkait pengelolaan HTI milik Prabowo di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang luasnya ratusan ribu hektar.

Menurut lelaki yang akrab disapa MTA itu, persoalan dasar dari munculnya polemik itu, berawal dari hal yang sangat receh, yaitu ketidaksetujuan Prabowo atas program pemerintah membagikan sertifikat lahan secara gratis kepada warga. Yang menurut Prabowo Indonesia tidak memiliki tanah yang sangat luas untuk dibagikan seperti itu.

Atas komentar itu, Jokowi menimpali, wajar saja bila Prabowo tidak setuju, karena program Jokowi tersebut berbenturan dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo. Prabowo menguasai lahan yang sangat luas di Kalimatan Timur dan Aceh Tengah. Jokowi memastikan, di masa dia memimpin, tidak ada pemberian izin yang sangat luas seperti itu.

Menurut MTA, polemik itu kemudian menggurita setelah Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Ahzar Simajuntak, mengatakan bahwa lahan Prabowo di Aceh Tengah selama ini dikelola oleh kombatan GAM.

“Kala Dahnil mulai masuk ke ranah itu, polemik pun muncul. Organisasi seperti KPA memberikan bantahan. Mantan kombatan di Linge (eks wilayah GAM Tanoh Gayo-red) pun membantah. Akhirnya kan jadi ribut lagi,” kata MTA.

Pada kesempatan itu, MTA mengajak semua pihak untuk mendukung program Jokowi yang secara bertahap terus bekerja untuk mengembalikan lahan negara kepada rakyat agar bisa dikelola demi mewujudkan kemandirian ekonomi.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi, tambah MTA, merupakan bukti keberpihakan sang presiden kepada rakyatnya. “Tentu apa yang Pak Jokowi lakukan, tidak serta merta mengubah keadaan. Apalagi sifatnya tidak seperti subsisdi yang bisa dinikmati langsung. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sesuatu yang manfaatnya bisa dirasakan secara bertahap,” ujar MTA.

Dengan adanya program pembagian lahan oleh Jokowi, perjuangan masyarakat adat dan para penggiat ekonomi kerakyatan semakin mudah. Lahan yang selama ini menjadi sumber masalah, kini semakin mudah untuk diproses. Mulai hutan adat, hutan kemasyarakatan, serta hutan desa, kini semakin mudah untuk diurus izin pengelolaannya.

“Intinya, dengan adanya debat kemarin, mata masyarakat semakin terbuka, bahwa di tengah hoax yang berkembang pesat, ternyata tersosialisasilah program pro rakyat yang fundamental itu,” katanya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada Prabowo yang mengaku bersedia mengembalikan lahan itu kepada negara, bila negara membutuhkan.

“Tentu negara sangat membutuhkan. Sebagai seorang warga negara yang nasionalis dan patriotik, Pak Prabowo pasti setuju bila kelak lahan yang ia kuasai sangat luas itu, dikembalikan kepada negara dan selanjutnya diberikan kepada rakyat,” imbuhnya.