Pengamat: KPU RI Harus Revisi SK Penetapan Komisioer KIP Simuelue

Aryos Nivada, Pengamat Politik dan Keamanan. (Ist)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada, M.I.P., mengatakan KPU RI harus melakukan revisi SK penetapan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue, karena ada komisioer yang lulus,memiliki masalah. Hal ini pula yang menyebabkan Bupati Simeulue Erli Hasim enggan melantik mereka.

Dalam rilisnya yang diterima aceHTrend, Rabu (20/2/2019) Aryos Nivada mengatakan SK KPU RI Nomor 832/PP.66-kpt/05/KPU/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018, harus segera direvisi, agar Erli Hasim segera bisa melakukan pelantikan.

“Tiga di antara yang ditetapkan oleh KPU, bermasalah. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena pemalsuan dokumen. Dua orang lagi sebagai PNS dan tidak mendapatkan izin dari bupati,” ujar Aryos.

Dalam kesempatan itu, Aryos berharap agar KPU RI segera melakukan revisi SK, agar tidak adanya polemik di kemudian hari. Bilapun dipaksa untuk ditetapkan, itu berlawanan dengan Pasal Pasal 38C ayat (1) dan ayat (2) PKPU 2 Tahun 2019 tentang seleksi komisioner KPU Provinsi dan Kab/Kota.

“KPU dapat melakukan penundaan pelantikan untuk melakukan klarifikasi dalam hal tidak terpenuhinya syarat calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian di ayat (2)  Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terbukti tidak memenuhi syarat calon, maka pelantikan terhadap calon yang bersangkutan dibatalkan,” katanya.

Dengan demikian, menurut Aryos, KPU RI dalam SK revisinya hanya perlu mengakomodir calon yang memenuhi syarat saja. “ Komisioner yang tidak memenuhi syarat dapat digantikan dengan calon lain di urutan di bawah atau cadangan. Untuk menggantikan Komisioner yang tidak memenuhi syarat tersebut” kata Aryos.  

Sementara itu, Bupati Simeulue Erli Hasim meminta KPU RI untuk memperpanjang masa kerja komisioner yang sudah demisioner. Hal ini ditempuh Hashim karena tiga dari lima komisioner yang di SK-kan oleh KPU, tidak memenuhi syarat. Untuk alasan itu pula ia enggan melakukan pelantikan.

Akibat dari tidak kunjungnya dilantik, KIP Aceh harus bekerja ekstra keras kali ini. Selain mengurus pemilu secara umum di level propinsi, mereka juga harus mengurus pemilu di Simeulue.

Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah sudah memerintahkan Bupati Simeulue untuk segera melantik komisioner KIP di sana, dalam rangka untuk memperlancar jalannya tahapan pemilu.


 

KOMENTAR FACEBOOK