Skema PPPK, Guru Untung Atau Buntung?

Qusthalani (Ist)

Oleh Qusthalani*)

Para insan pendidik khususnya non PNS bisa bertepuk tangan dan bereforia dengan pidato Bapak Presiden tempo hari. Dalam sebuah perhelatan memperingati Hari Guru Nasional (HGN) di Stadion Pakansari kabupaten Bogor tempo hari. Beliau menyampaikan secara lisan, telah menandatangai PP NO 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

 Dalam PP tersebut Jokowi menyiratkan bahwa honorer harus mengikuti seleksi supaya diterima menjadi tenaga P3K. Proses ini hanya dilakukan sekali seumur hidup, artinya ketika sudah diterima menjadi tenaga P3K mereka tidak lagi tergantung kepada pergantian pimpinan pemerintah. Tak jauh berbeda dengan PNS selama ini, perbedaanya terletak pada pensiunan yang tak ditanggung oleh negara.

 Regulasi tersebut merupakan perjuangan panjang dari para honorer, baik guru maupun tenaga teknis. Seperti diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat hampir setengah dari jumlah guru di Indonesia ternyata masih berstatus tenaga honorer K2. Guru bukan PNS di sekolah negeri 735,82 ribu orang dan guru bukan PNS di sekolah swasta 798,2 ribu orang (tribunnews.com, 2018). 

Banyaknya guru honorer tersebut menjadi permasalahan sendiri bagi pemerintah, satu sisi tenaga mereka diperlukan untuk mengisi kekosongan pendidik di sekolah-sekolah. Satu sisi lagi pemerintah juga kebingungan dalam memenuhi keinginan mereka untuk bisa hidup sejahtera.

Degradasi perhatian daerah maupun nasional terhadap pendidik yang tak bertuan tersebut masih diragukan selama ini. Pemerintah masih ragu dalam memanusiakan pendidik anak bangsa ini. Sebut saja di  Pandeglang atau di Banten ada guru honor, di sana misalnya cuma Rp 200-300 ribu per bulan ya jauh sekali (dari sejahtera). Setali tiga uang, Badri yang ikut berdemo beberapa bulan yang lalu di depan Istana, mengatakan sudah 20 tahun mengajar di SMA tapi cuma dapat Rp 500 ribu per bulannya. Gaji yang jauh berbeda dari seorang buruh sekalipun.

Bagaimana di Aceh! W alikota menyebutkan Banda Aceh masih saja ada gaji guru 300.000 rupiah perbulan. Miris dan sangat prihatin melihat kenyataan itu (acehnews.com). Itu hanya sebagian contoh dari guru honorer yang gajinya kecil, masih banyak ribuan guru honorer lainnya, tanpa ada status namun bekerja 6 hari per pekan. Belum lagi di daerah-daerah yang PAD nya lebih kecil, sudah pasti tentu gaji mereka ada yang di bawah 300.000/bulan.

Kurangi Kesenjangan Guru Honorer

Hasrat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi sebagian guru honorer tampaknya masih jauh panggang dari api. Rencana pengangkatan guru honorer menjadi calon PNS (CPNS) terbentur payung hukum yang berlaku, di mana UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan batas usia maksimal yang bisa diangkat menjadi CPNS maksimal berusia 35 tahun.

Asa yang muncul lewat Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 yang menerangkan tenaga guru adalah bagian dari tenaga honorer yang pengangkatannya diprioritaskan, bertolak belakang dengan ketentuan perundangan di atasnya, dalam hal ini UU ASN. Apalagi pemerintah sudah mengubur dalam-dalam rencana itu dengan mengeluarkan PP tentang pengangkatan honorer menjadi PPPK.

Padahal jumlah guru honorer di atas 35 tahun masih sangat banyak. Berdasarkan data Sekjen GTK Kemdikbud jumlah guru dikdas bukan Pegawai Negeri Sipil (BPNS) sudah sarjana (S1) di sekolah negeri ada 522.590 jiwa.

Dari data itu, guru BPNS sudah S1 kelompok usia 16-25 berjumlah 42.776 jiwa, dan BPNS sudah S1 kelompok usia 26-35 berjumlah 340.023 jiwa. Dua kelompok usia tersebutlah yang sesuai dengan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Sementara, guru BPNS kelompok usia di atas 35 tahun yang terdiri dari tiga kelompok (36—45, 46—55, 55—60) apabila dijumlahkan mencapai angka 139.791. Mereka terancam tidak dapat menikmati masa tua dengan tunjangan profesi, dan tidak menerima uang pensiun. Padahal tak sedikit dari mereka sudah mengabdi dalam hitungan puluhan tahun.

Jadi sangat mustahil jika pemerintah menggunakan pisauUU ASN sebagai payung hukum untuk pengangkatan honorer tersebut. Dalam PP Manajemen PNS itu dikatakan proses seleksi harus berbasis kualifikasi, kompentensi dan kinerja. Artinya penerimaan CPNS harus melalui seleksi dan memenuhi syarat-syarat normatif seperti usia sekurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.

Pemerintah berdalih jika pemerintah memaksakan diri menggolkan pengangkatan guru honorer lewat PP No. 48 maka disebut inkonstitusional. Suka atau tidak suka semua pihak harus menunggu revisi UU ASN agar sejalan dengan PP tersebut. Padahal sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden punya ‎diskresi untuk pengangkatan honorer K2. Presiden bisa keluarkan Perpres. Kita yakin parlemen (DPR dan DPD) akan mendukung.

Permintaan untuk kesejahteraan guru honorer ataupun guru secara umumnya sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer sudah berlangsung sejak zaman kemerdekaan NKRI, namun belum ada sesuatu regulasi atau terobosan yang mengembirakan.

PNS merupakan harapan besar bagi setiap guru honorer yang ada di Indonesia. Namun sampai saat ini pemerintah belum peka dan masih sibuk dengan birokrasi dalam menyiapkan politisi handal menduduki suatu jabatan. Bahkan beberapa guru honorer sudah mengabdi  dalam tiga periode Presiden tak kunjung diangkat menjadi PNS. Sehingga ini menjadi suatu kesimpulan pemerintah tidak adil dan kurang memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

Minimalisir Pengeluaran Negara

Berdasarkan data di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, secara keseluruhan Indonesia kekurangan guru di sekolah negeri telah mencapai angka 733 ribu jiwa. Jumlah kekurangan guru itu terjadi di semua tingkatan sekolah negeri, mulai dari TK, SLB, SD, SMP, SMA maupun SMK.

Secara data pemerintah tidak bisa menutup mata, kekurangan guru masih jelas terlihat. Namun, kemampuan negara tidak mampu mengangkat semuanya menjadi CPNS. Beberapa sumber menyebutkan anggaran menjadi dalih pemerintah enggan mengangkat honorer tersebut. Walaupun banyak guru yang akan pensiun tahun depan, sampai 62.000 orang.  Diperlukan perhatian extraordinary (luar biasa) untuk mengurai permasalahan pengajar honorer yang jumlahnya hampir satu juta orang itu.

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah melilit Indonesia seperti benang kusut ini, pemerintah dapat menampung tuntutan mereka. 

Pertama, minimalisir pemborosan anggaran yang tak terlalu penting. Pemerintah bisa mengurangi pelatihan-pelatihan yang bersifat pemborosan seperti pelatihan di hotel-hotel mewah. Pemberian uang saku kepada peserta, walaupun itu sudah menjadi tugas dalam peningkatan kompetensi. Perjalanan tugas pejabat terkait yang tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap negara. 

Kedua, Tidak ada perekrutan tenaga honorer baru. Pemerintah harus mengeluarkan moratorium kepada SKPD atau instansi pemerintah untuk tidak menerima tenaga honorer baru dengan cara haram. 

Ketiga, aktifkan pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi diri secara mandiri. Bukankah sebagian besar guru sudah mendapatkan tunjangan profesi (sertifikasi), yang sebagian tunjangan tersebut diwajibkan untuk meng-upgrade kemampuan diri.

Keempat, pemberian pelatihan kewirausahaan.  Bagi tenaga honorer yang masih muda, atau mereka yang baru beberapa tahun menjadi tenaga honorer sebaiknya diberikan pelatihan ketrampilan tentang kewirausahaan agar mereka bisa hidup mandiri dengan ketrampilan yang dimilikinya tidak terlalu mengandalkan untuk diangkat menjadi tenaga ASN atau Aparatur Sipil Negara. Kalau pun pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer yang masih muda atau baru maka mereka bisa menjadi pengusaha di daerahnya masing-masing sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya.

Kelima, skema PPPK tidak dibebankan kepada daerah. Tetapi pengangkatan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pusat, karena dapat menimbulkan kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti DKI Jakarta guru bisa bergaji 20 juta, sedangkan daerah Papua bisa bergaji dibawah 300 ribu rupiah.

Angin surga yang dihembuskan pemerintah beberapa hari lalu, semoga bisa jadi sebuah peluang besar bagi mereka unutk bernafas lega. Namun perlu diingat tahun politik semua hal bisa terjadi. Skema PPPK ini apakah murni sebagai win win solution terhadap persoalan guru honorer yang saban tahun menjadi objek empuk para politisi, atau memang haba mamehbagi pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. 

Qusthalani, S.Pd, M.Pd, Ketua Ikatan Guru (IGI) Kabupaten Aceh Utara, Guru SMAN 1 Matangkuli Aceh Utara.

KOMENTAR FACEBOOK