Adli Abdullah: Plt Gubernur Berhak Intervensi Lembaga Kestimewaan

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Plt Gubernur Aceh, berhak dan berkewajiban, melakukan normalisasi supaya keberadaan lembaga kestimewaan, betul-betul dapat berkontribusi kepada kemajuan Aceh bukan hanya lembaga yang menghabiskan anggaran tapi minus fungsi.

Hal itu disampaikan oleh Dr. M Adli Abdullah, SH., MCL, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala kepada aceHTrend, Minggu (24/2) pagi.

Disebutkan, Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Maal, menjadi bagian dari lembaga keistimewaan Aceh, di samping Badan Pendidikan Dayah, Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam dan lain-lain.

Lembaga-lembaga istimewa ini adalah institusi khusus yang ada di Aceh, lahir berdasarkan hak hak istinewa provinsi Aceh yang tidak dimiliki oleh Provinsi lain.

Salah satu normalisasi yang dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh adalah Majelis Adat Aceh (MAA) yang mendapat reaksi dari pengurus lama. “Saya melihat normalisasi ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Adli.

Disampaikan, dalam pasal 10 Qanun NAD Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja MAA disebutkan Mubes MAA diadakan lima tahun sekali. Tugasnya pertama, memilih dan menetapkan Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun; kedua, memilih dan menetapkan Tuha Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun, ketiga, memilih dan menetapkan Pengurus MAA Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan keempat, membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

“Dari empat tugas tersebut hanya poin 3 dan 4 yang masih fungsional, sedangkan lainnya seperti Wali Nanggroe, setelah ada qanun tersendiri dan Tuha Nanggroe hanya ada dalam UU No 18 tahun 2001. Maka dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2006 tidak berlaku lagi. Jadi tatib, yang ditetapkan oleh Mubes MAA, dan kemudian dijadikan pedoman Mubes, tidak ada dasar hukumnya karena pada pasal 10 tersebut tidak diatur,” jelasnya.

Ditambahkan, pengaturan dalam qanun ini bersifat umum, dan tidak mengatur secara teknis tata cara pemilihan pengurus MAA. Seharusnya pengurus MAA mempercepat terbitnya aturan teknis sebelum Mubes dilakukan. Sehingga tidak terjadi multi tafsir seperti hari ini sehingga H. Badruzzaman Ismail, SH., M. Hum menilai bahwa Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kurang menghargai dirinya seperti diwartakan media.

“Sebenarnya, ketua MAA ini, harus beraudiensi dengan Gubernur sebelum dilaksanakan Mubes, bukan melakukan audiensi setelah Mubes. Dan MAA, dapat menyiapkan draft Pergub seperti diamanahkan dalam pasal 16 ayat (2) Qanun Nomor 3 tahun 2004. Di mana dinyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini mengenai peraturan pelaksanaan, akan diatur dengan Keputusan Gubernur Aceh, karena sifatnya mengatur. Maka, harus dimaknai sebagai Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh sesuai dengan Pasal 100, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Agar mubes tidak cacat sehingga akan melegalkan penggunaan anggaran negara. Karena MAA sekarang sebagaimana diamanahkan dalam pasal 16 dan 17 UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, sudah menjadi bagian dari urusan wajib pemerintah dalam bidang adat, berbeda dengan dulunya sewaktu masih menjadi LAKA,” tambah Adli.

Menurut Adli, intervensi Plt Guberbur Nova tidak bertentangan, tetapi itu bagian dari kewenangannya karena sudah menjadi lembaga adat di bawah pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Pasal 2 ayat 1 Majelis Adat Aceh Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. “Secara de facto memang pengurus MAA dipilih oleh Mubes. Tetapi secara de Jure penetapan dan pelantikan wewenang Gubernur sebagai kepala daerah,” tegasnya.

Diharapkan dengan adanya plt lembaga lembaga istimewa ini, akan segera mempersiapkan mubes baru yang sesuai ketentuan sehingga akan ada perbaikan ke arah yang lebih baik dalam lembaga-lembaga ini, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat kehadiran lembaga istimewa tidak hanya wujud karena perintah undang undang saja. “Tetapi benar benar terasa manfaat kehadirannya dalam masyarakat,” tutup Adli Abdullah.

KOMENTAR FACEBOOK