Money Politic Bukan Hanya Bagi-Bagi Uang

Money politic adalah sesuatu yang laten. Tapi bentuknya tidak melulu uang. Karena money politic adalah terminologi tentang janji atau pemberian (feed back) karena memilih seseorang. Pun demikian, money politic tetaplah masuk kategori suap-menyuap dan disebut pula korupsi (al ghulul).

Dalam demokrasi, money politic adalah penyakit. Suatu tindakan yang bisa merusak tatanan nilai dan meniadakan persaingan yang kompetitif. Tapi, maraknya money politic bukan tanpa sebab. Tindakan itu lahir karena adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap para politikus.

Bila ditelisik lebih dekat, tidak ada partai yang tidak melakukan tindakan demikian. Bila tidak dilakukan oleh kader A, maka akan dilakukan oleh kader B, atau C, atau D, dll. Demikian juga bila dalam kontestasi pilkada, semua kandidat melakukan money politic. Hanya saja rupa dan bentuk saja yang berbeda.

Jadi bila ada yang mengatakan bahwa money politic, harus berupa pemberian berupa uang, maka ada dua hal. Pertama tidak paham terminologi. Atau pura-pura bodoh, karena ia ikut melakukan bagi-bagi kain sarung, bagi beras, jilbab, daster, rokok, dll.

Seperti kata anak muda sekarang di Aceh: Raseuki hana meuceh money. Begitu juga money politic tidak mesti uang kontan. Karena money politic adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk membuat si penerima merasa berhutang, merasa tak enak, merasa terikat jasa, sehingga tidak lagi bisa memilih secara rasional.

Ada pula yang mengatakan, bahwa pembagian jilbab, kain sarung, daster, dll bukan politik uang. Mereka menyebut itu Alat Peraga Kampanye (APK). Hehehe, ini hanya alasan untuk berkilah saja. Untuk menjadi APK tentulah harus memenuhi sejumlah syarat yaitu ada foto calon, ada nomor urut, dan ada nama calon. Serta adanya logo parpol. Coba lihat pada kain sarung, daster, atau pemberian lain, apakah itu ada? Juga, untuk menjadi sebuah APK, tidak semua media bisa digunakan.

***
Tentu saya tetap sepakat bahwa politik uang adalah sesuatu yang buruk. Merusak tatanan demokrasi. Merusak nilai kompetisi.

Tapi kita yang menolak, juga harus fair dan sering-seringlah bercermin. Bagi Anda anggota parlemen yang ikut menolak money politic, jangan risau. Bila selama ini Anda sudah bekerja dengan baik memperjuangkan aspirasi rakyat, percayalah rakyat tidak akan meninggalkan Anda. Tapi bila selama menjadi anggota parlemen, Anda sibuk olah sana olah sini, bahkan sampai memperjualbelikan rumah dhuafa, percayalah, rakyat takkan memilih Anda. Bilapun Anda minta dipilih, berarti bersiaplah transaksi tunai.

Intinya, jangan sampai maling teriak maling.

Saya kira pihak yang paling berkompenten untuk didorong melakukan pencegahan adalah Panwaslih. Mereka berwenang mencegah dan menindak tindakan money politic. Dengan struktur yang sampai ke desa melalui petugas ad hoc, panwaslih merupakan palang pintu untuk mencegah praktik politik uang.

Maraknya money politic selama ini karena rapuhnya kinerja panwaslih. Mereka hanya menunggu laoran masuk. Seperti hakim garis, yang menunggu terjadinya kesalahan.

Pun demikian, cara yang paling ampuh adalah dengsn sama-sama mencegah. Untuk itu, parpol harus memberdayakan seluruh kadernya sebagai agen anti money politic. Pagar terbaik adalah kepedulian bersama.

Jambo Muhajir adalah kolom yang diasuh oleh Muhajir Juli, Pemimpin Redaksi aceHTrend.

KOMENTAR FACEBOOK