Surati PPID, YARA Minta Informasi Terkait Tenaga Ahli Bupati Abdya

Ketua Bidang Hukum dan HAM YARA Abdya Khairul Azmi.

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Ketua Bidang Hukum dan HAM Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Khairul Azmi, siang tadi menyurati Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Abdya untuk meminta informasi terkait tenaga ahli Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Kamis (28/2/2019).

Surat dengan nomor: 01/yara/II/2019 tersebut meminta PPID memberikan informasi terkait Surat Keputusan (SK) tenaga ahli Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019, jumlah SPPD tenaga ahli bupati tahun 2018 dan rincian anggaran, jumlah gaji dan tunjangan tenaga ahli bupati tahun 2018, serta laporan pertanggungjawaban anggaran di bagian hukum Setdakab tahun 2018.

Khairul menyebutkan, keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuka peluang yang besar akan terwujudnya pemerintahan yang terbuka (open government). Semakin terbukanya pemerintah untuk diawasi publik, maka semakin akuntabel pula pemerintahan tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa permintaan informasi merupakan perwujudan hak warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi dari badan publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” terang Khairul Azmi kepada aceHTrend.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK