Politik Uang atau Ongkos Politik?

Muazzinah Yacob.

Oleh: Muazzinah (Manajer Kemitraan: The Aceh Institute)

Pemilu 2019 untuk pemilihan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), pemilihan Calon Legislatif (Caleg) tingkat pusat (DPR RI) dan tingkat daerah (DPRD) perwakilan provinsi dan kabupaten/kota serta Calon Dewan Perwakilan Daearh (DPD) semakin dekat yaitu 17 April 2019. Maka semakin ektra kerja keras dari para kandidat untuk mempopulerkan atau “menjual dirinya” serta kerja keras tim sukses (timses) yang harus lebih giat dalam mempromosikan keunggulan-keunggulan yang dimiliki kandidatnya. Kerja keras tersebut bisa dilakukan dengan cara haram atau halal oleh kandidat (Capres dan Cawapres serta Caleg). Adapun cara halal yaitu sosialisasi tentang visi misi, keunggulan dan apa yang sedang atau akan dilakukan jika terpilih. Kerja-kerja pemenangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada juga cara haram yaitu yang menyangkut dengan “politik uang”, hoaks, penipuan dan sebagainya.

Modus “politik uang” seolah sesuatu yang lumrah menurut kandidat, timses dan masyarakat umum atau yang terdaftar dalam daftar pemlih tetap (DPT). Bagi kandidat dan timses mengangap “politik uang” tidak ada bedanya dengan “ongkos politik”. Bagi masyarakat juga demikian sehingga secara tidak langsung akan melegalkan praktik “politik politik.

Pemahaman tentang “uang politik” dan “ongkos politik” memang sangat tipis bedanya sehingga butuh niat baik dan sinegisitas semua pihak untuk membedakan dan menolak hal tersebut. Seperti baru-baru ini demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen untuk menolak “politik uang”. Kenapa demonstrasi tersebut dilakukan karena isu munculnya “politik uang” terjadi di Bireuen pada Pilkada lalu. Maka masyarakat berharap tidak akan muncul lagi praktik “politik uang” di April mendatang.(Serambi Indonesia, 26 Februari 2019)

Politik uang (money politics) adalah jual beli suara yang dilakukan kandidat/timses dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat. Namun saat ini uang tersebut juga bisa berupa barang yang diberikan pada serangan fajar bahkan sumbangan-sumbangan ilegal dengan konsekuensi setiap yang diberikan harus mendapatkan suara pemilih. Praktik ini menjadi lazim dimulai dari adanya setoran untuk partai pendukung, setoran “deal“ atau kesepakatan penentuan nomor urut Caleg dan sebagainya. Kenapa alasan tersebut menjadi bagian dari “politik uang” karena pada dasarnya tidak bisa dilaporkan sesuai dengan ketentuan UU No.7/2017 tentang Pemilu.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2009) cikal bakal “politik uang” adalah adanya pembayaran secara tunai oleh kandidat/timses kepada konstituen potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya dan “sumbangan wajib” yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri dar partai tersebut. Adapun sumbangan secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako, semen, bibit tanaman dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya. Maka akan hadir perwakilan politik yang buruk (poor politics representation).

Sedangkan ongkos politik (cost politics) adalah sesatu yang wajib ada karena para kandidat akan membiayai kampanye, mobilisasi, saksi serta pengawasan internal. Alat peraga kampanye juga butuh biaya dimulai dari pemasangan di tempat strategis serta pada media massa baik cetak maupun elektronik. Adapun sumbangan dana kampanye sebagai “ongkos politik” diatur dalam UU No.7/2017 Pasal 327 dan 331. Sumbangan dana kampanye untuk Capres dan Cawapres serta Caleg DPR yang berasal dari perorangan dibatasi maksimal Rp 2,5 miliar dan yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah maksimal Rp 25 miliar. Sedangkan untuk calon anggota DPD yang berasal dari perseorangan dibatasi maksimal Rp750 juta dan yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah dibatasi Rp1,5 miliar seuai dengan Pasal 333.

Bahayanya “politik uang” yaitu pertama, adanya proses balas jasa dengan perjanjian kerjasama ilegal bagi para pihak yang mengeluarkan uang demi mendapatkan suara. Kedua, akan terjadinya korupsi demi membayar hutang pada proses pencapresan/pencalegan. Ketiga, aspirasi-aspirasi atau kebijakan-kebijakan dilahirkan bukan berpihak sesuai kebutuan masyarakat akan tetapi kepentingan pemodal (rent seeking) dan terkahir yaitu pemberi dan penerima akan dikenakan sanksi pidana.

Pentingnya pendidikan politik
Untuk mengantisipasi kesalahpahaman antara politik uang dan ongkos politik maka perlu adanya pendidikan politik. Ini menjadi penting karena beberapa sebab. Pertama, bagi Para kandidat tidak hanya “memprmosikan” diri namun pemahaman tentang “uang politik” harus diperdalam sehingga bisa sharing kepada masyarakat baik umum/konstituen bahwa jika praktik “uang politik” dilakukan maka ketika terpilih pastinya bukan memikirkan kebutuhan masyarakat akan tetapi akan memikirkan kebutuhan kandidat itu sendiri teruta proses “pengembalian modal” saat menuju proses pemilihan 17 April 2019 mendatang.

Kedua bagi para timses. Timses merupakan orang yang sangat memberi berpengaruh dalam kerja-kerja pemenangan para kandidat (Capres, Cawapres, Caleg). Maka kemampuan para timses juga harus memberi pengaruh baik dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai timses yang menjalankan praktik “politik uang” baik sepengetahuan atau tidak para kanadidat, yang nantinya juga akan memberi efek kepada kandidat. Timses bukan hanya berperan mensosialisakian visi-misi serta orientasi pada pemenangan kandidat namun berperan juga memberi pemahamam pendidikan politik tentang bahanya “politik uang” yang akan berdampak buruk bagi pesta demokrasi serta adanya kesenjangan bagi kandidat yang banyak dana dan yang tidak.

Ketiga, bagi partai politik (parpol). Partai politik harus mempu meng-cover pendanaan sehingga perihal “mahar politik” untuk kandidat mendapatkan partai pengusung tidak terjadi. Kemudan partai politik juga harus mensosialisasikan efek negatif dari “uang politik” supaya mendorong konstituen untuk memberikan suaranya bukan karena uang yang dilakukan bukan saja menjelang pemilu tetapi harus konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu parpol juga harus memberi sangsi pemecatan kepada kandidat yang melakukan “uang politik” sehingga peran parpol benar dirasakan hadir oleh masayarkat bukan membiarkan para kandidat untuk berkompetisi secara tidak baik. Selain itu pada proses pengkaderan juga harus dilakukan secara konsisten sehingga tidak terjadi praktik memilih caleg yang bukan kader maka akan ada kaitan dengan penentuan nomor urut “cantik” yang harus dibayar sehingga tidak fair bagi kader parpol namun tidak punya uang.

Keempat yaitu bagi masyarakat. Masyarakat tidak boleh permisif dan harus melaporkan siapa saja para kandidat/timses yang melakukan praktik “uang politik” dan memberi efek jera seperti memboikot semua “suara” untuk tidak memilih kandidat yang melakukan tersebut. Selain itu dibutuhkan juga peran ulama untuk mengeluarkan fatwa bahwa “politik uang” adalah haram. Maka sesuatu yang haram tidak boleh dilakukan menurut pemahaman orang yang beragama Islam. Peran media juga sangat dibutuhkan untuk terus-menerus memberitakan tentang bahayanya “politik uang”.

Terakhir adalah bagi penyelenggara pemilu. Pemilu sangat bergantung pada penyelenggara. Potensi pelanggaran pemilu khususnya “politik uang” harus dicegah secara maksimal yaitu sangsi pidana harus benar-benar dilakukan supaya memberi efek jera kepada para pelaku. Peningkatan pengawasan khususnya bagi partai politik selaku pengusung para kandidat.

Hemat saya sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan semua kita ingin menghilangkan praktik “politik uang” demi keadilan bagi semua para kandidat serta lahirnya pesta demokrasi yang baik demi menghasilkan para pemimpin yang baik pula. Hanya saja dibutuhkan sinergisitas semua pihak terutama partai politik yang tidak hanya melakukan pendidikan politik disaat menjelang pemilu. Selain itu para kandidat dan timses harus menanamkan pola pikir bahwa ketika melakukan praktik “politik uang” belum ada jaminan terpilih.

Sumber :
https://www.researchgate.net/publication/238106432_intervensi_parpol_politik_uang_dan_korupsi_tantangan_kebijakan_publik_setelah_pilkada_langsung

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewfile/4824/4373

https://www.kpk.go.id/images/integrito/2018/materihakordia2018/dana-kampanye-partai-politik-dalam-pemilihan-umum—hasyim-asyari.pdf

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/12475011/ini-daftar-mereka-yang-mengaku-diminta-mahar-pada-pilkada-2018

http://aceh.tribunnews.com/2019/02/26/ratusan-warga-demo-ke-dprk-bireuen

KOMENTAR FACEBOOK