Solusi Pakar Terhadap Polemik Plt di Tubuh MAA

@aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Polemik pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Majelis Adat Aceh oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah akhir Februari 2019 lalu telah menyita perhatian publik. Hal ini memantik dialog akademia yang dibuat mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Dialog yang mengangkat tema “Mencari Solusi Polemik Pengangkatan Plt di 3 Lembaga Istimewa di Aceh” itu dibuat di Fakultas Hukum Unsyiah siang tadi, Selasa (5/3/2019).

Sejumlah narasumber dihadirkan, yaitu mantan Plt Gubernur Aceh Azwar Abubakar; Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh Amrizal J. Prang; akademisi dan pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsyiah Zainal Abidin; Ketua Steering Comitte Mubes Majelis Adat Aceh Mohd Daod Yoesoef; dan Koordinator Dewan Adat JKM Hasjim Usman.

Azwar Abubakar saat dikonfirmasi wartawan usai acara itu mengatakan, dalam polemik tersebut ada dua kelompok yang berbeda. Ada pihak yang mendukung langkah yang dilakukan Plt Gubernur, ada juga yang sebaliknya.

“Sebenarnya kedua ini punya dasar hukum yang sama, tapi penampilannya beda. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena di sini bukan masalah benar dan salah, tapi pada masalah kepatutan. Jadi saran kita, yang paling bagus adalah duduk berdialog kembali, untuk menemukan solusi,” kata Azwar Abubakar.

Solusi atas polemik ini kata dia adalah bermusyawarah dan jangan ada yang memancing suasana menjadi panas.

“Usulan untuk memperbaiki persoalan di lembaga masyarakat adat, ini juga positif, termasuk lembaga Wali Naggroe, itu perlu, karena tidak ada instansi publik yang tidak mempertanggungjawabkan hasilnya, prosesnya, jadi perbaikan itu perlu, kalau memang mubes sudah terjadi, perbaikannya masih berproses, ini kan perlu diatur lagi,” katanya.

Baca: Nova Iriansyah Lantik Tiga Plt Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh

Sementara itu, ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsyiah Zainal Abidin mengatakan, keputusan mem-Plt-kan Ketua MAA dinilai tidak sah, karena gubernur tidak memiliki kewenangan dalam hal ini.

“Kalau kita membaca dan menelaah qanun tentang MAA ini disebutkan bahwa, kewenangan untuk memilih dan menetapkan ketua MAA itu ada pada mubes, bukan pada gubernur,” kata Zainal.

Jika dikaitkan dengan Pasal 16 pada Qanun MAA kata dia, akan dibuat peraturan gubernur, melalui pergub ini nanti akan diberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk Plt Ketua MAA.

“Tapi pergub itukan belum lahir, jadi bagaimana kita menjadikan hukum positif, sementara itu baru ancang-ancang, tetapi hukum yang ada hari ini, adalah qanun. Di qanun tidak ada kewenangan gubernur, maka setiap tindakan yang tidak miliki kewenangan adalah keputusan yang tidak sah. Itu sesuai dengan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” katanya.

“Solusi yang perlu diambil, gubernur perlu membatalkan kembali SK penetapan Plt itu, termasuk Plt pada lembaga keistimewaan lainnya. Kalau memang bukan kewenangan gubernur maka harus dikembalikan sesuai dengan aturan. Jadi jangan banyak didengar pendapat, artinya ahli hukum memberikan pernyataan a, b, c dan sebagainya, tapi kembali kepada undang-undang, karena ini negara hukum,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat (22/2/2019) Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik tiga pelaksana tugas (Plt) pada lembaga keistimewaan Aceh, yaitu Plt Ketua Majelis Adat Aceh(MAA), Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Ketua Baitul Mal Aceh. Ketiga lembaga itu merupakan institusi khusus yang hanya dimiliki Aceh berdasarkan amanat UUPA dan tidak dimiliki oleh provinsi lain.

Baca: Dianggap Abaikan Hasil Mubes MAA, Plt Gubernur Aceh Diadukan ke Ombudsman

Namun, dua orang Steering Committe (SC) Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh (MAA), yakni H. Mohd. Daud Joesoef dan H. Azhari Basyar menolak penetapan tersebut karena dinilai melanggar kewenangan. Pihaknya lantas melaporkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh karena dinilai melakukan malaadministrasi.[]

Editor : Ihan Nurdin