ACEHTREND.COM, Blangpidie – Praktisi hukum Aceh, Mukhlis Mukhtar, mengatakan, tindakan yang diambil oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim, yang tidak mengeluarkan izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi (CA) di Gampong Cot Simantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya sudah tepat.
“CA sebagai perusahaan nasional sebenarnya harus tunduk kepada sistem yang ada. Sistem yang ada itu, kalau di Aceh kita kan ada UUPA. Maka terepas bahwa HGU itu bukan sistem lokal, tapi sesudah ada UUPA itu, maka dia harus tunduk dan patuh kepada undang-undang lokal. Maka konsekuensinya perpanjangan HGU atau yang menyangkut dengan izin-izin harus sesuai dengan sistem lokal,” ungkap Mukhlis Mukhtar kepada aceHTrend di Blangpidie, Sabtu (9/3/219).
Kalau menurut sistem lokal kata Mukhtar, hal itu sudah menjadi kewenangan Aceh, baik itu pelabuhan udara, pelabuhan laut, hutan, kebun, dan sebagainnya. Sebuah langkah tepat bila kepala-kepala daerah melakukan evaluasi terhadap kewenangan-kewenangan yang sudah didelegasikan tersebut.
“Misalnya kasus HGU PT. CA di Abdya, EMM di Nagan Raya dan sebagainya. Dan malah Aceh ini 2/3 sekarang adalah HGU orang luar. Maka sikap dan tindakan yang diambil oleh Bupati Abdya untuk tidak memperpanjang atau merekomendasikan HGU PT. CA itu tepat, baik dari aspek sistem nasional maupun sistem lokal. Karena menurut sistem nasional sekalipun, itu perpanjangan izin harus dengan rekomendasi kepala daerah itu sendiri, di sistem lokal juga demikian, meskipun belum ada aturan pelaksana,” terangnya.
Sebagai kepala daerah kata dia, bupati bertanggung jawab terhadap yurisdiksi daerahnya.
“Napas daerah ini kan berada di kepala daerah, walaupun secara sistem kan harus konsultasi dengan DPR, tapi itu persoalan teknis,” ujar Mukhlis.
Setiap industri lanjut Mukhlis, tentunya pasti ada multiplier effect, plus minus, positif dan negatifnya, tetapi ini persoalan kewenangan kepala daerah untuk memberi atau tidaknya sebuah izin berdasarkan prosedur yang ada.
“Berdasarkan UUPA, tindakan yang diambil Bupati Akmal itu sudah tepat. Karena kita berbicara masalah kewenangan kepala daerah dalam memberi atau tidaknya perpanjangan izin kepada sebuah perusahan,” pungkas Mukhlis Mukhtar.[]
Editor : Ihan Nurdin
