LSM Nilai Plt Gubernur Aceh Belum Lakukan Reforma Agraria

Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah. (Taufan Mustafa/aceHTrend)

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, menilai Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, belum serius melakukan reformasi agraria.

Dalam rilis bersama yang diterima aceHTrend, Senin (11/3/2019) Direktur WALHI Aceh M. Nur, beserta Direktur LBH Banda Aceh Mustiqal Syahputra, SH., menyebutkan pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada 27 September 2018 yang lalu, Pemerintah Aceh belum melakukan langkah apapun dalam menyikapi Perpres tersebut.

“Reforma agraria sejatinya dimaksudkan untuk penataan ulang struktur agraria yang sangat timpang. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah untuk menangani sengketa dan konflik agraria melalui redistribusi tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan HTI yang telah habis izin ataupun ditelantarkan,” kata M. Nur dan Mustiqal.

Berdasarkan catatan Masyarakat Sipil Aceh, saat ini masih banyak terjadi konflik agraria di Aceh. Terutama konflik antara masyarakat dengan perusahaan pemegang HGU maupun HTI. Sementara itu potensi lahan yang dapat dijadikan objek reforma agraria seluas 370 ribu Ha berasal dari HGU dan HTI habis izin, akan habis dan terlantar serta berkonflik dengan masyarakat.

Data di atas belum termasuk wilayah konsesi tambang yang telah dicabut izinnya oleh Plt.Gubernur Aceh.

Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan terjadi hampir di semua kabupaten. Terutama dengan perkebunan sawit. Kondisi ini tentu harus segera di sikapi oleh Pemerintah Aceh , agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar lagi.

M. Nur dan Mustiqal mengatakan, peluang penyelesaian konflik melalui skema reforma agraria harus dilakukan secara serius dengan melibatkan semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif, akademisi, swasta dan masyarakat sipil agar semangat reforma agraria dapat direasiliasikan secara utuh, tepat sasaran dan berkeadilan.

“Kami menunggu langkah kongkrit Nova Iriansyah untuk melaksanakan Perpres itu. Sejauh ini belum terlihat langkah nyata dari Plt untuk menindaklanjutinya,” kata mereka. []

KOMENTAR FACEBOOK