Isu Pelanggaran HAM, Kerikil Dalam Sepatu Indonesia

Para petinggi militer era Orde Baru, semua dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM. Siapapun yang kelak maju pada pilpres, pasti akan dikaitkan dengan kekejaman masa lalu. Tapi sampai empat presiden pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto, kasus pelanggaran HAM di Indonesia tak jelas juntrung penyelesaiannya.

Apakah kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia benar-benar akan diselesaikan? Saya sampai saat ini berkesimpulan bahwa penyelesaian itu hanyalah komitmen kosong. Siapapun presidennya, akan sangat sulit melakukan itu. Kejahatan masa lalu itu, melibatkan banyak orang di berbagai tingkatan. Jangankan bicara kasus 65, pelanggaran HAM di Aceh saja tidak terlihat ke mana arahnya.

Tapi, isu pelanggaran HAM adalah sesuatu yang seksi. Lihatlah, setiap event pilpres, semua kubu bicara itu. Tentang komitmen penyelesaian, termasuk menjebloskan pelakunya ke dalam penjara.

Inilah titik soalnya, siapa yang akan memulainya?

Di Indonesia, sepanjang sejarah Republik ini kasus pelanggaran HAM selalu mengiring perjalanan sejarah. Kasus 65, Timor-Timur, Papua, Aceh, Lampung, Reformasi 98 dan banyak kasus lainnya. Tiap lima tahu sekali, tape ingatan tentang itu selalu diputar. Luka kembali tumbuh, tangis kembali berurai dan makian lahir memenuhi ruang demokrasi kita yang kian liar. Hina menghina, saling tuduh berseliweran di laman media sosial dan menjadi topik tiap diskusi informal berbau politik.

Nama-nama elit militer dan sipil yang diduga terlibat, kembali disebut sebagai penjahat. Rakyat pun saling tuding menuding, tergantung siapa yang sedang dibela.

Kondisi ini tiap lima tahunan, memperburuk kualitas pesta demokrasi. Helatan yang awalnya bertujuan untuk memilih pemimpin sesuai aturan kontitusi, berubah menjadi ajang caci maki dan saling buka luka lama.

Saya menaruh simpati pada aksi Kamisan di depan Istana Negara yang digelar telah begitu lama. Para keluarga korban,dengan payung dan pakaian hitam berdiri, berorasi dengan harapan menarik perhatian penyelenggara negara. Hingga kini, teriakan para penyintas dan keluarganya itu, hanya menghiasi laman media, dan kemudian dilupakan kembali.

Lalu sampai kapan tape pelanggaran HAM terus diputar? Entahlah. Akan selalu ada ulangannya, sejauh negara tak kunjung melakukan penegakan hukum terhadap itu.

Tapi, mungkinkah negara akan turun tangan? Saya pesimis. Para terduga pelaku adalah orang-orang yang ada di lingkar pusaran politik tertinggi. Baik dari kalangan penguasa maupun oposisi.

Kapan para terduga pelaku pelanggaran HAM bisa dihukum? Mungkin setelah mereka semua kembali ke alam baqa dan tidak ada kasus baru yang terjadi. Ini bukan tentang siapa yang berkomitmen untuk menuntaskan, tapi siapa yang benar-benar akan mampu melakukannya? Ini lagi-lagi sulit, seperti mengajukan pertanyaan matematika rumit kepada murid SD.

Islah Nasional

Satu-satunya jalan menurut saya adalah dilakukannya islah nasional. Presiden harus menempuh jalan tidak populer ini untuk menyelesaikan puluhan kasus pelanggaran HAM itu. Karena tidak mungkin itu selesai, bila lingkar politik tidak berubah, bila petinggi parpol masih orang-orang itu saja. Bila pendiri parpol baru masih tetap mereka juga. Atau bila yang terpilih sebagai pemimpin juga berada di lingkaran itu.

Islah nasional menurut saya adalah jalan keluar win-win solution. Tujuan utamanya adalah menyembuhkan luka, saling memaafkan dan memberikan hak kepada korban dan keluarga korban dari kelompok manapun, dari entitas apapun.

Pada akhirnya siapapun yang menjadi Presiden RI periode 2019- 2014, jalan islah ini harus ditempuh. Kita tidak boleh terlalu lama lagi bersengkarut dengan luka lama. Indonesia sudah harus dibangun dengan lebih konsisten. Percepatan pembangunan daerah dengan infrastruktur yang merata, penguatan kemapanan ekonomi mulai dari desa, adalah tugas berat yang harus dilakukan terus- menerus. Indonesia juga sudah harus terlibat langsung sebagai aktor utama ekonomi dunia.

Mari singkirkan kerikil dalam sepatu, agar Indonesia bisa menjadi negara hebat di dunia. Saya mengajukan islah nasional.

Kolom Jambo Muhajir diasuh oleh Pemimpin Redaksi aceHTrend Muhajir Juli.

Foto: Dok. Kontras.

KOMENTAR FACEBOOK