Demi Aceh, Zaini Djalil Siap Tidak Populer

H. Zaini Djalil, SH. Ketua NasDem DPW Propinsi Aceh. (Ist)

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Ketua DPW Partai NasDem Propinsi Aceh H. Zaini Djalil, SH., siap tidak populer demi tegaknya keadilan dan hukum. Hal itu bukan jargon kosong semata, Zaini sudah membuktikan itu sejak ia masih bergabung dengan PDIP.

Masih ingat peristiwa politik pada Pilkada Aceh 2017? Kala itu, ia yang sudah diklarasikan sebagai cawagub mendapingi Tarmizi Karim, tiba-tiba dibatalkan menjelang empat hari batas akhir pendaftaran. Padahal mereka sudah melakukan safari politik. Tapi itulah Zaini. Ia tidak melawan. Bahkan ia memilih meminta maaf kepada rakyat Aceh melalui surat terbuka di media massa, terkait pembatalan dirinya sebagai calon Wakil Gubernur Aceh kala itu. Surat itu ditulis pada 21 Septeber 2016, beberapa bulan sebelum pemilihan kepala daerah.

Apakah setelah digantikan, ia membuat rusuh? Tidak, Zaini tetap bersikap dewasa. Ia mampu menentramkan jiwanya di tengah gejolak politik itu. Dia tetap melakukan kewajibannya selaku ketua DPW NasDem Aceh. Dengan jiwa besarnya, Zaini tetap memimpin dan mendaftarkan calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh yang diusung Partai NasDem. Bagi dia, peristiwa itu dianggap sebagai dinamika yang harus dihadapi secara santai.

Zaini adalah politisi yang tidak kemaruk popularitas dan tidak haus harta. Beberapa waktu setelah ditunjuk mendampingi Tarmizi Karim,dalam pidato sambutan Deklarasi cagub/cawagub, di depan orang banyak Zaini Djalil memohon kepada Allah: Bila pencalonan dirinya bisa bermanfaat bagi Aceh, maka ia berharap Allah memuluskan niat itu. Tapi bila kehadirannya akan melahirkan kemudharatan, maka ia berharap Allah menghentikan langkahnya untuk manjadi cawagub. Maka ketika ada Pergantian cawagub kepada Maksalmina, Zaini tidak mempersoalkannya dan ketika ditanya, politikus ahli hukum itu hanya menjawab santai, Allah SWT mengabulkan doanya.

Sejak muda Zaini sudah berada di dinamika politik level tinggi.
Tahun 2002 ia melawan keputusan DPP PDIP. Kala itu Zaini Djalil masih sangat muda dan sudah menjadi Anggota DPRD TK I Aceh. Selain itu dirinya juga percaya sebagai Sekretaris DPD PDIP Nanggroe Aceh Darussalam (kini Propinsi Aceh).

Perlawanan Zaini terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, yang akhirnya dimenangkan oleh Mustafa A. Geulanggang. Pada penghitungan awal, Hamdani Raden, keluar sebagai pemenang. Tapi setelah dilakukan penghitungan lebih cermat dengan memperhatikan ketentuan pemilihan kala itu, Mustafa Geulanggang keluar sebagai pemenangan. Zaini berpihak ke Mustafa.

Bukan karena uang Zaini memilih berpihak kepada Mustafa. Tapi karena setelah memperhatikan hasil pemilihan di DPRK, dan menyesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, Mustafa unggul. Zaini berpihak pada aturan. Otomatis ia harus berhadapan dengan PDIP yang memberikan dukungan kepada Hamdani Raden. Meskipun ketika itu Megawati Soekarno Putri Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Presiden RI, Zaini tak gentar. ia patuh pada aturan dan hukum. Hasilnya Zaini dibebastugaskan dari tugasnya sebagai sekretaris DPD PDIP Aceh dan hanya menunggu waktu untuk diusulkan PAW sebagai Anggota DPRD TK I Aceh.

Zaini dipecat dari PDIP dengan SK Nomor 183/DPP/KPTS/VII/2002 pada tanggal 2 Juli 2002. Pemecatan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Zaini tak bergeming. Ia tidak takut kehilangan kursi sebagai anggota DPRD Tingkat 1 NAD. Padahal usianya masih sangat muda kala itu, belum 34 tahun. Tapi lagi-lagi, jabatan bukanlah tujuan. Ia tidak takut kehilangan jabatan dan kekuasan, sejauh ia meyakini apa yang ia perjuangkan.

Melihat keteguhan Zaini, serta berkat bantuan kolegnya di DPP dan DPD Aceh, yang melihat apa yang disampaikan oleh Zaini bukan sebuah kesalahan, akhirnya Megawati lunak hatinya. Akhirnya DPP PDIP mencabut kembali SK pemecatan yang sudah pernah dikeluarkan. Tapi, untuk memulihkan dirinya, Zaini diwajibkan membela diri pada Konferensi daerah (Konferda). Zaini meyakinkan peserta konferensi bahwa apa yang ia lakukan suatu tindakan yang benar. Semua peserta konferensi takjub. Zaini yang masih muda, mampu berdialektika dengan bagus. Teori hukum dan aturan pemilu ia kupas tuntas. Zaini tidak cengeng, tidak meminta belas kasihan.

Ia pun kembali diangkat melalui SK Nomor 982/IN/DPP/IX/2002, tanggal 20 September, diteken langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Tidak Boleh Keluar Negeri

Sikap tegas Zaini Djalil dirasakan oleh anggota DPRA Fraksi NasDem. Ketika ramai-ramai anggota DPRA kunker ke luar negeri, Zaini justru melarang anggota Parlemen Aceh dari NasDem untuk berangkat. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 128/SI.I/DPW NasDem Aceh/VIII/2015.

Alasan yang diajukan Zaini, tidak pantas kalau anggota parlemen berleha-leha ke luar negeri di tengah ketimpangan pembangunan yang masih terjadi. Tidak etis meskipun dengan alasan studi banding.

Atas keputusan itu, semua anggota DPRA dari Fraksi NasDem patuh dan tidak melawan. Di sisi lain, banyak anggota DPRA dari Fraksi lain, justru melenggang tanpa beban ke luar negeri. Meskipun selama ini selalu berbicara tentang moral dan etika, tetapi mereka tidak peduli dengan kecaman publik Aceh.

Politik Tanpa Mahar

Hingga saat ini Partai NasDem tetap konsisten dengan jargon Restorasi Indonesia. Bentuk nyata dari manivestasinya adalah dengan politik tanpa mahar. NasDem Aceh pun demikian. Di bawah kendali Zaini, politik tanpa mahar tetap dijalankan.Tidak ada biaya pinangan untuk NasDem. Karena politik dan demokrasi harus dibuka dengan semurah-murahnya.

“Silahkan ajukan diri ke NasDem. Nanti partai akan menilai dari berbagai aspek. Bila Anda layak, maka akan di usung sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan tanpa dipungut biaya atau tanpa mahar. NasDem Aceh sudah membuktikan ketika Pilkada 2017 dan 2018.”

Tak Takut Tidak Populer

Zaini Djalil adalah salah satu politikus Aceh yang jauh dari kontroversi. Pernyataan-pernyataan politiknya selalu disandarkan pada aturan hukum. Ia selalu hemat bicara. Bahkan tidak pernah menyampaikan sesuatu yang membuat ricuh.

Ia juga tipikal politisi yang tidak mau mendompleng agama untuk kepentingan sesaat. baginya, apa yang disampaikan harus sesuai dengan kinerja. Efeknya, ia tidaklah sangat populer. Tapi Zaini punya jawaban: “Untuk apa populer tapi tidak satupun kebijakan berpihak kepada rakyat? Untuk apa populer tapi apa yang disampaikan, dengan apa yang dilakukan bertolak belakang? Katanya bela rakyat, katanya cinta agama, katanya peduli untuk membangun, tapi tak satupun itu wujud dalam tindakan,” katanya.

Bagi Zaini, panggung politik adalah pertanggungjawaban moral, Politikus tidak boleh bicara seenak hati, karena di sana ada komitmen yang harus diwujudkan. Untuk itu, seorang politisi tidak boleh bicara hanya atas kehendak orang lain. Tidak baik mengeluarkan pernyataan demi memuaskan hasrat orang lain. Politikus harus bisa independen, merdeka serta bertanggungjawab.

“Keinginan saya membangun Aceh. Banyak hal mesti diperbaiki, didorong dan sebagainya. Untuk situasi politik saat ini saya lebih memilih bekerja dalam diam, ketimbang hanya bicara tapi tidak bekerja. Saya tidak perlu populer. Apalagi kepopuleran itu didapatkan dengan cara cara yang tidak pantas,” katanya.

KOMENTAR FACEBOOK