Penerapan Syariat Islam di Aceh menurunkan Angka Kekerasan

ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Alizar, S.Ag,M.Hum, mengatakan bahwa formalisasi penerapan Syariat Islam di Aceh telah mereduksi pelanggaran HAM oleh masyarakat, ketika melakukan penangkapan terhadap para pelanggar syariat.

Hal ini disampaikan olehnya kala menjadi pemateri pada Seminar Internasional “Peranan Dayah dan Alumninya Dalam Membina Ummat di Era Millenial”, di kompleks Green House Rumoh Aceh Tibang, Selasa (19/3/2019).

Pada kesempatan itu ia menjelaskan melakukan kekerasan saat menegakkan syariat islam merupakan suatu kesalahan dan tidak pernah dianjurkan dalam syariat itu sendiri. Dia mengatakan juga telah banyak contoh tentang kekerasan itu semisal memandikan pelanggar syariat dengan air di tengah malam buta, memukul dan sebagainya.

Pelanggaran itu sendiri menurutnya lahir karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap isntitusi hukum yang sudah ada.

Akan tetapi setelah lahirnya regulasi penerapan Syariat Islam di Aceh, kekerasan tersebut mulai turun.

“Karena sudah ada institusi yang bisa memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran syariat Islam,” katanya.

Ia juga sedikit menyentil bahwa beberapa daerah di luar Aceh dinilai oleh sebuah lembaga survey, sebagai daerah yang lebih islami, ketimbang Aceh. Alizar mempertanyakan alat ukur (parameter yang digunakan) oleh peneliti.

“Aneh bila Yogya lebih islami dari Aceh, padahal di sana maksiat di lokasisasi, pakaian banyak yang tidak menutup aurat. Bali juga demikian, orang bebas membuka aurat, zina juga bisa di sembarang tempat sejauh tidak mengganggu ketertiban umum,” katanya setengah menggugat.

Sedangkan di Aceh, mulai dari pakaian hingga pergaulan diatur oleh pemerintah. laki-laki dan wanita wajib menutup aurat, tidak boleh ada yang bermesum, tidak boleh mabuk-mabukan dan sebagainya.

“Jadi sudut pandang sangat menentukan. Kita yang sudah menerapkan semua aturan itu, justru kalah islami menurut lembaga survey dari daerah yang terlihat nyata tidak menerapkan unsur syariat dalam peraturan daerahnya,” katanya.

KOMENTAR FACEBOOK