YARA Desak Kejari Abdya Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana Desa Gampong Blang Makmur

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Erisman, S.H meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya menyelidiki kasus dugaan penyimpangan Dana Desa Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya dengan jumlah kerugian mencapai Rp441 juta.

Berdasarkan opname cash Inspektorat kata Erisman, pengeluaran Dana Desa tersebut tidak memiliki alat bukti.

“Dari hasil opname cash itu terindikasi ada ketekoran kas desa. Dan ketekoran itu sudah diberikan waktu pengembaliannya selama 60 hari oleh Wabup Abdya agar pihak desa mengambalikan uang tersebut, namun hingga kini uang itu juga belum dikembalikan. Artinya, dengan tidak adanya niat pengembalian uang tersebut, maka kita meminta kejaksaan untuk melakukan penyelidikan kasus desa tersebut,” ungkap Erisman, Selasa (19/3/2019).

Erisman mengatakan, jika Dana Desa yang mengalami ketekoran tersebut tidak dikembalikan oleh pihak desa, justru nantinya akan berimbas pada pencairan Dana Desa tahun 2019.

Selain itu, penyelidikan tersebut juga untuk menghindari tudingan di kalangan masyarakat Blang Makmur terkait siapa yang mengendapkan uang sebesar Rp 441 juta tersebut.

“Kalau uang itu tidak segera diusut, kita khawatir akan terjadinya saling curiga di kalangan masyarakat Blang Makmur sama siapa uang itu sebenarnya. Apalagi, geuchik di gampong itu hingga kini belum diketahui keberadaannya hingga sekarang,” jelasnya.

Erisman mengatakan, sejak dikabarkan hilangnya geuchik Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Muhammad Haris (48) pada 1 Januari 2019 lalu yang diduga diseret arus saat memancing di pantai Ujong Serangga, Susoh, hingga kini belum diketahui keberadaannya. Hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat.

“Kita patut menduga, kehilangan geuchik itu ada kaitannya dengan ketekoran kas desa. Kalau memang dari hasil penyelidikan nantinya ada hubungan dengan hilangnya geuchik, maka kejaksaan harus mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai pihak pengguna anggaran tersebut,” pungkas Erisman.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Muslizar MT pada Senin (14/1/2019), sudah memanggil para perangkat desa Gampong Blang Makmur untuk dimintai keterangan terkait ketekoran kas desa tersebut.

Dalam pertemuan itu, Muslizar juga menyampaikan agar pihak desa untuk menutupi ketekoran kas tersebut, sebab jika kas desa itu mengalami ketekoran, maka akan berimbas pada pencairan Dana Desa tahap I tahun 2019.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK