Aceh Menuju Magnet Ekonomi Dunia

Bulman Satar dan Risman A. Rachman,
Praktisi Pembangunan dan Pegiat Media

KOMITMEN Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk memacu pembangunan Aceh dalam rangka mewujudkan visi Aceh Hebat, insyaallah akan berjalan mulus. Beberapa agenda terakhir yang menjadi concern Nova, seperti percepatan aktivitas Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, percepatan pembangunan Pulau Banyak sebagai destinasi wisata kelas dunia, sampai dengan agenda Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di mana Aceh masuk dalam area pertumbuhannya, bak gayung bersambut, mendapatkan momentum dengan mulai berkembangnya “Paradigma Ekonomi Samudera Hindiaā€¯.

Meski sudah cukup banyak diulas oleh analis di media, namun isu ini belum begitu masif dan membumi di ruang-ruang publik, juga belum masuk dalam ranah kebijakan teknis yang lebih konkret. Padahal di tingkat diplomasi tinggkat tinggi termasuk yang diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, isu bahkan arah nyata pergeseran kiblat ekonomi dunia dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia ini terus menggelinding dalam beberapa tahun terakhir.

Tren pergeseran ini tentu akan bernilai strategis dan berdampak positif terhadap posisi tawar Indonesia dalam kancah diplomasi politik dan ekonominya di kawasan Asia. Dalam beberapa forum internasional, pemerintah Indonesia terus aktif menyuarakan pentingnya membangun poros baru ekonomi dunia yang meskipun isunya tidak muncul dan berkembang dalam waktu bersamaan, namun jika dilihat dari cakupan geografisnya, sesungguhnya paralel dan dengan sendirinya akan terkoneksi dalam tiga skema pengembangan kawasasan, yaitu kawasan Samudera Hindia yang mengkristal dalam dan melalui forum IORA, Indo-Pasifik, dan terakhir dalam cakupan terkecil, Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), sebagaimana telah disebutkan di atas.

Geopolitik-ekonomi Kawasan
IORA (Indian Ocean Rim Assosiation) adalah organisasi kerja sama beranggotakan dua puluh negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan paradigma utamanya adalah blue economy, ekonomi kelautan dan kemaritiman.

Peta IORA

Indo-Pasifik adalah skema pengembangan kawasan, diprakarsai Indonesia dengan dukungan Amerika Serikat untuk mengimbangi dominasi Cina dengan kebijakan One Belt One Road-nya (ekonomi jalur sutera) dengan sentralitas pada penguatan posisi dan daya tawar ASEAN. Indo-Pasifik diproyeksikan sebagai titik penyeimbang antara geopolitik/ekonomi Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Peta Kawasan Indo-Pasifik

Peta Kawasan Indo-Pasifik

Sementara IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) adalah skema kemitraan tripartit Indonesia-Malaysia-Thailand dengan zona pertumbuhan berpusat di Selat Malaka, mencakup pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya

Peta IMT GT

Pemerintah Indonesia berambisi dan berkomitmen kuat menjadi pemain utama, khususnya dalam skema IORA dan Indo-Pasifik, terlihat dari aktifnya presiden dan Menteri Luar Negeri melakukan kunjungan ke negara-negara mitra dan berbicara dalam berbagai forum tentang pentingnya penguatan forum kerja sama kawasan ini, dengan penekanan utama pada tiga aspek kerja sama, yaitu perdagangan dan investasi, konektivitas maritim (pembangunan infrastruktur kelautan yang terintegrasi dan terkoneksi), dan pembangunan berkelanjutan.

Nah, jika ditarik dalam konteks kepentingan Aceh maka pertanyaan menariknya adalah apa artinya semua ini bagi Aceh? Di mana posisi Aceh dalam konstelasi kerja sama kawasan ini?

Jika kita lihat peta negara-negara anggota IORA, posisi Aceh persis berada di tengah kawasan dan memiliki akses langsung melalui jalur laut ke semua negara anggota IORA. Begitu juga untuk kawasan Indo-Pasifik, posisi geografis Aceh persis berada di pusat kawasan. Bertaut kemudian dengan skema IMT-GT, maka ini susungguhnya adalah durian runtuh bagi Aceh.

Setidaknya ada empat dampak positif yang akan potensial dinikmati Aceh. Pertama, skema geopolitik/ekonomi ketiga kawasan memperkuat posisi tawar Aceh dengan menjadikannya sebagai titik simpul di tengah tren pergesaran kiblat ekonomi dunia dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia. Aceh akan menjadi hot spot sekaligus the main effected area dari tiga layer skema pengembangan kawasan ini. Kedua, dalam skup nasional, Aceh berpeluang menjadi centre of grafity, representasi dari kepentingan politik dan ekonomi Indonesia di tiga kawasan tersebut. Ketiga, pembangunan Aceh melebur dalam kepentingan nasional Indonesia, sehingga tidak lagi semata-mata menjadi agenda pemerintah daerah tapi dalam porsi yang lebih besar juga akan menjadi agenda pemerintah pusat. Keempat, dalam posisinya sebagai pusat kawasan, maka bobot pembangunan Aceh tidak lagi sekadar bernilai lokal, tapi juga bernilai nasional, regional, bahkan internasional. Dengan demikian Pemerintah Aceh boleh percaya diri untuk meyakinkan pemerintah pusat agar intensitas pembangunan Aceh dapat segera dieksekusi, dipacu, dan diperluas, juga berdasarkan standar internasional, tidak cilet-cilet, seperti pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan, jalan, fasilitas pariwisata, dan lain-lain.

Efek Terusan Kra
Lalu apakah menguatnya daya tawar Aceh ini semata-mata bergantung pada posisinya yang strategis di tiga kawasan tersebut? Ternyata tidak! Rencana Terusan Kra di Thailand, bak gayung bersambut pun juga ikut mengangkat posisi tawar Aceh.

Terusan Kra adalah proyek ambisius pemerintah Thailand untuk menjadikan Thailand sebagai episentrum, pusat lalu lintas ekonomi di Asia. Sejalan dengan ambisi ekonomi jalur sutera Cina, terusan ini rencananya akan dibangun dengan skema joint venture antara Thailand dan Cina. Dengan panjang 102 km, megaproyek ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2025 mendatang, ber-budget $28 miliar (Ship & Bunker, 20 Mei 2015) dan diperkirakan akan menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja.

Peta Terusan Kra Thailand

Keberadaan Terusan Kra diperkirakan akan mengubah total alur dan jalur pelayaran di kawasan Asia Tenggara. Ia akan menjadi simpul pelayaran utama yang menghubungkan semua kawasan perdagangan dunia, memangkas jarak dan biaya pelayaran dari Samudera Pasifik Laut Cina Selatan Samudera Hindia, menjadi jauh lebih singkat dan murah.

Keberadan Terusan Kra ini diprediksi akan mengguncang posisi negara-negara tetangga terutama Singapura sebagai pusat perdagangan dunia di Asia, Malaysia, dan Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran seberapa besar lost yang akan dialami oleh ketiga negara ini dari sebagai efek dari keberadaan Terusan Kra, maka sekadar informasi volume pelayaran yang keluar masuk melintasi Samudera Pasifik Samudera Hindia adalah sebanyak 79.344 kapal kargo/tahun atau 217 kapal/hari (data 2015). Sementara setidaknya setengah jumlah total lintas kapal kargo dunia, yang khususnya membawa 2/3 minyak dunia dari Timur Tengah, juga melintasi Samudera Hindia. Ini angka yang sangat besar. Dari sisi kargo ini jelas ini akan menurunkan secara drastis potensi pemasukan ketiga negara tersebut.

Khusus terhadap Indonesia, efeknya dunia bisa jadi tidak lagi butuh Indonesia. Perairan di wilayah Tengah dan Timur Indonesia yang selama ini menjadi lintasan pelayaran dari dan ke Samudera Pasifik-Laut Cina Selatan-Selat Malaka-Samudera Hindia, akan terancam sepi. Jika ini terjadi maka pelabuhan-pelabuhan kargo besar di Indonesia, seperti Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan Makasar, akan terkena dampak, goyah atau bahkan bisa collaps. Ini akan menjadi pukulan berat dan serius bagi Indonesia.

Terkait dengan posisi dan kepentingan Aceh, mari kita lihat kemungkinan dalam perspektif ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), Peta Tol Laut Indonesia, dan Krisis Ekologis Samudera Pasifik.

Peta ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)

Dalam perspektif ALKI, sebagaimana dapat kita pada peta di atas, efek Terusan Kra akan membuat lintasan ALKI I (melewati Selat Karimata), II (melewati Selat Makasar), dan IIIA, B, dan C, (melewati Laut Maluku dan Laut Banda) terancam sepi, hanya masih relevan/dibutuhkan jika tujuan akhir pelayaran adalah Australia karena dalam jumlah dan intensitas yang jauh lebih besar kapal kargo dunia tentu akan memilih rute Laut Cina Selatan-Terusan Kra-Laut Andaman untuk keluar masuk Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Peta Tol Laut Indonesia

Dari Peta Tol Laut Indonesia yang kita lihat di atas, Aceh hanya kebagian satu spot pelabuhan, Banda Aceh dalam peta laut Indonesia dengan proyeksi anggaran hanya 1 triliun. Aceh tampak hanya dijadikan sebagai pelengkap karena tidak ada skema lalu lintas pelayaran strategis (garis putus-putus berwarna merah) dari dan ke Aceh.

Krisis Ekologis Samudera Pasifik
Ada satu alasan lagi yang lebih krusial mengapa pemerintah pusat mesti serius dan segera memberi perhatian terhadap prospek ekonomi Samudera Hindia, dengan titik masuknya adalah Aceh, adalah karena krisis ekologis yang kini terjadi di Samudera Pasifik. Samudera pasifik pada skala global kini tengah mengalami krisis ekologis yang sangat parah. Hampir seluruh area Samudera Pasifik telah terpapar radiasi nuklir Fukushima yang hancur akibat gempa di Jepang pada tahun 2011 lalu. Kebocoran ini telah berdampak pada kerusakan ekosistem laut di Samudera Pasifik hingga pada tingkat yang sangat berbahaya dan berdampak sangat serius bagi kehidupan manusia. Sebuah situs, www.whydontyoutrythis.com dengan mengutip Andrew Kishner, founder www.nuclearcrimes.org, mengulas bencana ini dengan judul dramatis: Radiasi Fukushima: Hari-hari Anda Menikmati Ikan dari Samudera Pasifik Berakhir, atau Lebih Buruk.

Peta dan Dampak Radiasi Nuklir Fukushima

Indonesia sebagai negara yang wilayah timurnya berdekatan dengan Samudera Hindia, tidak tertutup kemungkinan akan terkena dampak dari bencana ini mengingat area paparan radiasi telah mendekati perairan Indonesia, sementara limbah nuklir tersebut masih terus mengeluarkan radiasi 300 ton per hari.

Jadi geopolitik dan ekonomi kawasan IORA, Indo-Pasifik, IMT-GT plus efek Terusan Kra dan kerusakan ekologis Samudera Hindia, dapat dipastikan akan berdampak besar terhadap peta politik dan ekonomi Indonesia, yang notabene adalah negara yang paling antusias dengan skema IORA, Indo-Pasifik, dan IMT-GT. Kombinasi dari semua faktor ini berimbas pada implikasi kedua, membuat magnet politik ekonomi Indonesia, tak terelakkan akan mengalami pergeseran kutub, dari Tengah (Jawa) ke Barat, Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), khususnya Aceh.

Lalu apa pilihan Pemerintah Republik Indonesia?
Konsekuensinya, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah Indonesia selain membuat rencana baru dengan mengeksplorasi peluang di Samudera Hindia dengan segala prospek pengembangannya, terutama di wilayah terbarat Indonesia. Nah, di sinilah Aceh menjadi penting. Aceh adalah spot terdekat dengan jalur pelayaran/perdagangan internasional di Samudera Hindia dan Indo Pasifik, yang posisinya menjadi semakin penting jika Terusan Kra dibuka. Kapal-kapal yang melintas dan keluar Terusan Kra langsung masuk ke Laut Andaman, yang tak jauh berada di sisi perairan utara Aceh. Aceh juga adalah wilayah Indonesia paling dekat dan memiliki akses langsung ke India, negara daftar pertama yang ingin dijadikan mitra strategis oleh pemerintah dalam skema IORA dan Indo Pasifik, baik melalui jalur laut maupun udara.

Untuk mengantisipasi agar Indonesia tidak kalah dan terpinggirkan dari kontestasi perdagangan global ini, para pengamat/analis menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk segera memberi perhatian yang lebih besar terhadap Aceh, khususnya pengembangan Sabang sebagai pelabuhan internasional, untuk menjadi representasi Indonesia dalam interaksi perdagangan global ini sekaligus menyahuti tren perubahan kutub ekonomi kawasan dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia (namun jika ditarik dalam konteks tiga skema IORA, Indo-Pasifik, dan IMT-GT, nilai strategis Aceh tentu bukan hanya terpaku pada Sabang, tapi juga seluruh wilayah Aceh, Pantai Utara-Timur, Poros Tengah, dan Pantai Barat-Selatan. Makanya keempat kawasan strategis ini harus dibangun-kembangkan dalam skema yang terintegrasi dan komplementer).

Perairan Samudera Hindia di sisi utara Aceh dapat dipastikan akan menjadi lintasan utama pelayaran dunia. Karena itu pemerintah perlu merevisi peta ALKI dan Tol Lautnya dengan memasukan (perairan) Aceh dalam koridor utama. Di peta ALKI pemerintah harus menambah satu alur pelayaran lagi mulai dari laut Andaman di sisi Utara Aceh berlanjut ke sisi barat selatan dengan koneksi ke Australia. Pemerintah juga perlu menyesuaikan peta tol laut Indonesia dengan menambah tiga pelabuhan strategis lagi di Aceh, yaitu Sabang, Krueng Geukeuh, dan Surin, menjadi pelabuhan internasional, ekspor-impor, dengan skema pelayaran strategis yang melintasinya ketiganya.

Modalitas Internal

Skema geopolitik/ekonomi kawasan (IORA, Indo-Pasifik, dan IMT-GT), sudah. Efek Terusan Kra, sudah. Dampak krisis ekologis Samudera Pasifik, sudah. Ini semua adalah faktor eksternal yang lebih dari cukup untuk melambungkan posisi tawar Aceh. Lalu apa hanya sampai di sini? Bagaimana dengan prasyarat internal?

Di sinilah seakan terasa Aceh betul-betul disayang Tuhan. Sebagai kekuatan internal, Aceh tidak kurang memiliki modalitas yang membuat momentum ini menjadi semakin sempurna. Ada tiga modalitas besar penguat peluang Aceh menjadi centre of grafity, pusat grafitasi ekonomi Indonesia dalam paradigma ekonomi Samudera Hindia di masa-masa yang akan datang, yaitu: Pertama, Status Otonomi Khusus dan UUPA, dengan dua turunan penting: kehadiran BP Migas, dan kerja sama luar negeri. Kedua, Pemerintah Aceh memiliki program Aceh Hebat yang langsung klop menyahuti peluang besar ini (Aceh Troe, Aceh Kaya, Aceh Meugo, Aceh Kreatif, Aceh Meulaot, Aceh Energi). Keduanya menjadi basis regulasi dan justifikasi program lebih lanjut. Ketiga, Aceh Juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Aceh memiliki komoditas agro (emas hijau), dengan dua di antaranya kopi dan atsiri komoditas terunggul, berkualitas premium dan dibutuhkan dunia (world-branded). Kopi Arabika dibeli oleh brand kopi terbesar dunia, Starbuck. Sedangkan atsiri adalah produk terbaik yang dibeli oleh industri parfum dunia. Dengan status kualitas terbaik atsiri Aceh tak tergantikan, dan menentukan tumbuh-tumbangnya industri parfum dunia.

Untuk beberapa komoditas agro lainnya, seperti rotan (manau), kualitasnya juga terbaik. Aceh penghasil rotan kedua terbesar nasional dengan pasar ekspor Eropa dan Amerika. Lalu aren dengan produk turunan gula merah, mempunyai prospek pasar yang sangat besar. Hingga saat ini, dalam posisi sebagai pemasok terbesar gula merah, Indonesia baru mampu memenuhi 30 persen kebutuhan dunia, masih punya peluang pangsa pasar 60 persen lagi. Aceh Tenggara dan Gayo Lues adalah penghasil gula merah terbesar di Aceh. Potensial dikembangkan secara masif hingga ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pasar ekspornya mulai dari Eropa, Rusia, Amerika, Jepang, Korea, Australia, hingga Amerika Latin.

Kemudian kelapa. Food Agriculture Organization (FAO) menyebut pasar Asia kini tengah mengalami krisis kelapa. Di sisi lain pemerintah melalui intervensi enam kementerian/lembaga telah menetapkan pantai barat-selatan sebagai sentra kawasan pengembangan kelapa nasional dengan pusatnya di Simeulue. Ini adalah peluang besar bagi Aceh. Perlu segera dilakukan program replanting secara masif. Beberapa komoditas unggulan Aceh lainnya seperti lada, jernang, pinang, kakao, hortikultura, hingga Sapi Aceh, juga sangat prospek dikembangkan sampai dalam skala industri.

Kemudian Aceh memiliki potensi kelautan dan perikanan (emas biru) yang juga cukup besar, dan ini sejalan dengan paradigma blue ekonomi dan poros maritim dunia. Perairan Aceh adalah jalur migrasi ikan kualitas ekspor, tuna sirip kuning. Di gugusan Pulau Banyak ada kawasan yang disebut Sarang Gantung, pusat reproduksi ikan di kawasan Samudera Hindia. Maka tak heran ketika ada informasi ikan yang masuk ke Medan, itu 75 persen dipasok dari Singkil. Dengan segala potensi ini perairan Aceh pun berada di jalur pelayaran Samudera Hindia. Tentu ini semakin memperkuat peluang dan posisi strategis Aceh.

Di samping emas hijau dan biru, Aceh juga diberkahi dengan emas hitam. Kandungan potensi sumber daya energi dan mineral di Aceh juga cukup melimpah, tinggal menunggu dieksplorasi. Sumber daya air, batu-bara, dan panas bumi cukup potensial untuk digarap sebagai sumber utama mewujudkan ketahanan energi sekaligus menjadi garansi penopang tumbuh kembangnya industri di Aceh. Kandungan migas pun tak kurang. Blok migas di pantai utama dan barat selatan juga ssangat prospek diekplorasi untuk menambah pundi-pundi devisa bagi Aceh.

Sementara itu sektor kepariwisataan pun tak kurang menyumbang peluang melesatkan ekonomi Aceh. Aceh memiliki Sabang, destinasi wisata bahari unggulan berkelas dunia yang masih potensial untuk terus dikembangkan. Juga ada dataran tinggi Gayo dengan potensi agrowisatanya, serta Pulau Banyak yang keindahan baharinya setara Maldive yang telah dikenal luas sebagai destinasi wisata bahari terindah di dunia. Semua potensi pariwisata ini dapat dikembangkan secara terintegrasi dan simultan dalam relasi yang saling memengaruhi dengan prospek pengembangan Aceh sebagai pusat ekonomi Samudera Hindia. Jika perlu, dorong minimal satu dari destinasi wisata tersebut menjadi KEK Pariwisata.

Aksi Tindak Lanjut
Kombinasi dari semua faktor pendukung ini, dinamika geopolitik ekonomi yang mewujud dalam skema kerja sama IORA, Indo-Pasifik, IMT-GT, efek terusan KRA, dampak krisis ekologis Samudera Pasifik, status Otonomi Khusus, program Aceh Hebat, serta sumber daya alam yang melimpah, semua ini adalah supermomentum bagi Aceh. Jika mau dibuat perbandingan, maka peluang dahsyat ini sudah berada pada angka 95%, tinggal usaha 5% lagi untuk membuatnya menjadi nyata. Karena itu Pemerintah Aceh perlu bersegera mengambil langkah-langkah konkret mengkapitaliasi momentum ini untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan Aceh, baik melalui pendekatan politik maupun teknis.

Pada level politik, Gubernur Aceh perlu melakukan misi khusus mengkomunikasikan ke presiden terkait peta kondisi dan dinamika ini dengan penekanan pada posisi strategis Aceh sebagai representasi dari kepentingan geopolitik dan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Dengan posisi strategisnya, Gubernur Aceh dapat meyakinkan presiden untuk meningkatkan nilai investasi pembangunan dalam skala yang lebih besar termasuk dengan usulan pertambahan paket-paket Proyek Strategis Nasional di Aceh.

Di tingkat lokal, gubernur perlu mengajak semua bupati dan wali kota di Aceh untuk bersinergi memanfaatkan peluang ini. Karena ada peluang beberapa program turunan nantinya yang mensyaratkan koneksi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, maka Gubernur Aceh perlu membangun komunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara dalam rangka membangun MoU kemitraan dan kerja sama strategis pembangunan Sumbagut, dengan prinsip mutual assistance and benefit yang berpijak pada semangat maju bersama.

Sementara pada level teknis, mengingat momentum penyusunan RPJMN 2020-2024 sedang berlangsung, maka Bappeda Aceh perlu segera merumuskan program-program turunan dari peluang besar ini untuk diusulkan ke pemerintah pusat (Bappenas) agar masuk menjadi muatan RPJMN. Beberapa program terpenting penting diusulkan Bappeda Aceh ke Bappenas, yaitu revisi ALKI dan Peta Tol Laut Indonesia dengan memasukkan Aceh dalam koridor utama, mengusulkan penambahan satu pelabuhan ikan berstatus PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) di Barsela untuk melengkapi dan memperkuat 1 PS (Pelabuhan Samudera) Lampulo, dan 1 PPN Idie. Mengusulkan peningkatan status destinasi wisata Singkil-Pulau Banyak dan Dataran Tinggi Gayo menjadi KSPN (Kawasan Pariwisata Strategis Nasional).

Di internal Aceh, Bappeda Aceh perlu merumuskan rencana, program-program turunan secara lebih detail, serta skema integrasi dan sinergi Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota di Aceh dalam rangka mendorong Aceh sebagai centre of grafity, pusat gravitasi ekonomi Indonesia dalam tiga skema kawasan IORA, Indo-Pasifik, dan IMT-GT. Rumusan-rumusan ini lebih lanjut dapat dijadikan sebagai muatan revisi RPJM Aceh Hebat 2018-2022, sebagai basis perencanaan pembangunan Aceh setidaknya dalam tiga tahun ke depan. Ini sudah harus disegerakan karena memang kini kondisinya Aceh sedang berpacu dengan waktu, mengingat alokasi dana Otsus Aceh yang akan menyusut dalam dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan demikian semua langkah ini sesungguhnya dapat dapat dirancang-proyeksikan sebagai skema exit strategy Aceh pasca dana Otsus (jika usulan keberlanjutan Otsus gagal). Jika ini berhasil maka tentu sangat layak kita berharap Aceh bukan sekadar aman, tapi juga maju, makmur, dan sejahterara, kelak nanti ketika dana Otsus berakhir. Insyaallah.[]

*Bulman dan Risman adalah Putra Pantai Barat Selatan, Aceh

KOMENTAR FACEBOOK