ACEHTREND.COM, Blangpidie – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Cut Hasnah Nur, mengatakan, terkait kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Abdya, pihaknya sudah melakukan analisa terhadap ketersediaan, kebutuhan, kekurangan, dan kelebihan tenaga guru setiap tahunnya.
”Dari data analisa tentang kependidikan, kesehatan dan tenaga administrasi/teknis lainnya. Pada sekolah, puskesmas dan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan tahun 2018, mulai dari tingkat sekolah taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, data itu sudah kita kirim ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) guna untuk kita laporkan kuota yang kita butuhkan di Abdya,” ujar Cut Hasnah saat dikonfirmasi aceHTrend di ruang kerjanya, Kamis (28/3/2019).
Selain itu, katanya, pihak BKPSDM Abdya juga sudah menyurati Menpan-RB terkait peluang pembukaan CPNS secara umum. Pihaknya berharap, seandainya peluang CPNS tersebut dibuka, Kabupaten Abdya diharapakan diberikan kuota sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisisis beban kerja (Anjab ABK) yang sudah pihaknya lakukan.
Di samping itu, sambung Cut Hasnah, BKPSDM Abdya juga sudah berupaya jika seandainya nanti ada penerimaan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), BKPSD juga meminta penambahan kuota untuk beberapa tenaga teknis yang masih mengalami kekurangan dihampir semua SKPK.
Selain kekurangan guru PNS, Kabupaten Abdya juga mengalami kekurangan tenaga teknis lainnya, baik tenaga teknik informatika, tenaga hukum, dan tenaga akuntansi yang hampir semua SKPK membutuhkan tenaga tersebut.
“Kan kita juga punya tenaga kontrak non-PNS dari guru yang kita rekrut dulu, tapi hingga sekarang tenaga kontrak itu belum kita perpanjang SK-nya, karena kita melihat dulu kebijakan secara nasional, karena dengan adanya pengangkatan P3K ini, sebenarnya seluruh pemerintah daerah sudah dilarang untuk mengangkat tenaga honorer, cuma diberikan kesempatan untuk melakukan pengurangan secara bertahap, baru nanti kita seimbangkan dengan tenaga P3K, sebab, itu sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” ulasnya.
Cut Hasnah merincikan, dari hasil analisa tahun 2018, kekurangan guru PNS di Abdya, yakni 82 orang di tingkat sekolah taman kanak-kanak (TK). 157 orang di tingkat Sekolah Dasar (SD) yang terdiri atas 53 guru kelas, 42 guru agama, dan 62 guru Penjaskes.
“Untuk SMP, secara keseluruhan dengan berbagai macam bidang studi, kekurangan guru PNS di Abdya mencapai 196 orang. Dari hasil analisa kita juga, yang banyak kekurangan guru PNS itu di tiga mata pelajaran, yaitu 22 orang guru Matematika, 24 orang guru Bahasa Indonesia, dan 32 orang guru bimbingan Konseling,” terang Cut Hasnah.
Ia mengaku setiap harinya mendapatkan keluhan pihak sekolah terkait kekurangan guru. Apalagi katanya, di satu sisi pemerintah daerah berharap sekolah bisa sukses dan berhasil. Namun di sisi lain, kalau guru-gurunya kurang, bagaimana harapan itu diharap berhasil, maka untuk tahap pertama kekosongan terpaksa diisi dengan tenaga kontrak. Untuk selanjutnya diharapkan untuk dibukakan kembali tes, baik dari formasi PNS maupun formasi P3K.
“Atas kekurangan ini tentu kita sangat berharap untuk kembali dibukakan tes, baik dari formasi PNS maupun formasi P3K, dan mudah-mudahan kita diberikan kuota sesuai dengan analisa yang sudah kita lakukan agar kebutuhan guru PNS di Abdya tercekupi,” harap Cut Hasnah.[]
Editor : Ihan Nurdin
