ACEHTREND.COM, Lhoksukon – Politisi Partai Aceh, Tgk Muharuddin, mengatakan dalam membangun Aceh juga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, tanpa dukungan pusat, maka pembangunan Aceh akan berjalan di tempat dan sulit berkembang.
“Membangun Aceh tidak bisa sendiri. Tentu harus berkolaborasi dengan semua partai politik lokal serta partai politik nasional yang ada di Aceh. Selain itu, membangun Aceh tidak cukup dengan Aceh saja, yaitu Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, perlu adanya sinergisitas dengan pemerintah pusat. Sehebat apa pun kita berpolitik di Aceh tanpa adanya dukungan pusat, maka hal itu akan bertepuk sebelah tangan,” kata Tgk Muharuddin saat temu ramah dengan warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara terkait pencalonannya sebagai caleg DPR-RI untuk daerah pemilihan Aceh 2, Senin malam (25/3/2019).
Untuk itu, mantan ketua DPR Aceh itu mengajak seluruh elemen masyarakat serta para stakeholder di Aceh untuk dapat berpikir cerdas dan berkembang demi kemajuan Aceh ke depan.
“Mari kita membangun komunikasi dengan semua stakeholder dan semua pihak di Aceh, termasuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat jika kita menginginkan Aceh ini berkembang. Namun jika kita menganggap tidak perlu bantuan orang lain, cukup sendiri saja, maka kita akan berada di situ-situ saja, kita hanya berpolitik dalam ruang lingkup Aceh,” ungkapnya.
Kepada wartawan, Tgk Muharuddin menjelaskan membangun Aceh harus mendapat dukungan pemerintah pusat dikarenakan saat ini dalam hal membuat suatu aturan (regulasi) dan kebijakan di Aceh, khususnya yang bersifat strategis, harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Jika kita bercerita regulasi maka itu adalah persoalan politik. Artinya dalam hal ini, jika partai lokal tidak membangun komunikasi dengan partai nasional, maka dalam hal regulasi akan sulit, karena persoalan regulasi di Aceh harus adanya persetujuan pemerintah pusat,” jelasnya.
Aceh, kata Tgk. Muhar, diberikan hak dalam hal menjalin kerja sama ekonomi dengan negeri luar, namun saat ini menurutnya hal itu masih terdapat ‘kepincangan’, di mana Aceh belum leluasa menjalankan kewenangan hal tersebut.
“Dalam hal investasi ataupun ekspor impor misalnya, meski Aceh diberikan hak bekerjasama dengan pihak luar, maka untuk pelaksanaannya juga harus ada persetujuan pemerintah pusat. Maka dari itu, hal ini masih perlu diluruskan, Aceh harus lebih mandiri, khususnya dalam hal regulasi, tidak bergantung dengan pemerintah pusat,” jelas Tgk Muhar.
Meski Aceh harus mandiri dalam hal regulasi, Tgk. Muhar menambahkan, namun banyak hal di Aceh yang harus mendapat dukungan pusat.
“Misalnya untuk anggaran pembangunan Aceh, jika hanya mengandalkan APBA itu tidak cukup. Pembangunan di Aceh juga harus mendapatkan dukungan dari APBN,” ungkapnya.
Maka dari itu, kata Tgk. Muhar, dalam hal membangun Aceh perlu adanya komunikasi politik yang baik dengan pemerintah pusat.
“Tidak mungkin kita bisa mandiri dari semua sektor. Seperti halnya mengenai anggaran, kita masih terjebak dengan dana otsus. Banyak provinsi-provinsi lain yang tidak memiliki dana otsus, namun mereka mendapatkan alokasi APBN yang besar hingga 40 triliun dari pemerintah pusat. Persoalan di Aceh sangat kompleks, akibat konflik panjang di Aceh, tentu kita tidak mungkin membangun Aceh dengan mengandalkan APBA hanya sekitar 17 triliun, kita butuh banyak dan butuh anggaran lebih untuk membangun Aceh di segala sektor. Butuh lebih ini bagaimana? Tentu kita harus proaktif dan menjalin komunikasi politik dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.[]
