Gubernur Aceh Siap Tanda Tangani Rekomendasi CDOB Aceh Malaka

ACEHTREND.COM, Lhokseumawe – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan dukungannya dan siap menandatangani rekomendasi pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Malaka. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu delegasi CDOB Aceh Malaka yang dipimpin Prof. A. Hadi Arifin dan Zulfadli saat bersilaturahmi dengan Plt Gubernur Aceh di Banda Aceh, Jumat (29/3/2019).

Nova mengatakan, pemekaran merupakan tuntutan alamiah yang tidak dapat ditahan oleh pihak mana pun.

“Kami mendukung Aceh Malaka dimekarkan dari Kabupaten Aceh Utara dengan menerbitkan rekomendasi Gubernur Aceh,” ujarnya.

Menurut Nova, syarat utama yang dibutuhkan pembentukan daerah otonomi baru, yakni dukungan dari masyarakat, selain kelengkapan administrasi telah terpenuhi antara lain rekomendasi Gubernur, DPRA, Bupati, dan DPRK.

“Bahwa 514 kabupaten/kota kini sudah ada di Indonesia, tentu ada dan butuh proses untuk pemekaran lagi. Lanjutkan komunikasi yang proaktif dan konsultasi dengan DPRA,” ujar Nova.

Hadir juga dalam kesempatan itu, sekretaris dan bendahara panitia pemekaran serta perwakilan camat, keuchik, mukim, tokoh sepuh masyarakat, dan tokoh pemuda (GP-PAM) dalam wilayah CDOB Aceh Malaka.

Kecamatan yang masuk dalam wilayah calon pemekaran Aceh Malaka meliputi Muara Batu, Sawang, Dewantara, Banda Baro, Nisam, dan Nisam Antara. Tepatnya berada di sebelah barat Aceh Utara.

Sementara itu perwakilan camat kawasan, Andri, S.Sos mengatakan, jarak tempuh yang jauh untuk akses fasilitas dan layanan publik menjadi alasan kuat masyarakat di ujung barat Aceh Utara itu ingin memekarkan diri.

Keuchik Fajri, mewakili asosiasi dan forum keuchik mengharapkan kepada Plt Gubernur untuk segera menerbitkan rekomendasi sebagai kado terindah untuk masyarakat Aceh Utara bagian barat.

“Jika sudah dibuka moratorium dari pemerintah pusat, kami sangat berharap Aceh Malaka sudah siap dengan persyaratan administrasi,” kata Bendahara Aceh Malaka, Zulfadhli.

Dia menambahkan, Kabupaten Aceh Utara secara demografi dan geografis sangat layak dimekarkan. Dari Plt Gubernur, Nova Iriansyah tidak ada kendala apa pun dan mendukung dan memang perlu stamina untuk mengawal dan memperjuangkan terus.

“Semoga syarat-syarat yang dibutuhkan bisa kita bawa ke Kemendagri, bahwa apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan untuk Aceh Utara,” jelasnya.

Hal itu mengingat wilayah Aceh Utara sangat luas dengan 852 desa, pihaknya yakin pemekaran adalah salah satu solusi untuk percepatan pembangunan.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK