Oleh Danil Akbar Taqwaddin
Pemilu Legislatif (Pileg) segera berlangsung pada 17 April mendatang. Agenda ini juga bersamaan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) nantinya. Pelaksanaan dua agenda serentak ini adalah pertama kalinya di Indonesia. Beberapa alasan awal dilaksanakan pemilu serentak di antaranya mencegah berlakunya politik uang, meminimalisir politisasi birokrasi, serta efisiensi penyelenggaraan pemilu, baik secara mekanistik maupun anggaran (Solihah, 2018). Menurut Shugart (1995) pula, pelaksanaan pemilu serentak dapat menimbulkan coattail effect yang dapat mengatasi kemungkinan tidak harmonisnya eksekutif dan legislatif pascapemilu dalam pemerintahan.
Dalam kerangka coattail effect ini, penyelenggaraan pemilu serentak sejatinya dirancang untuk mempengaruhi preferensi politik konstituen yang memberikan efek dari satu domain pemilu ke domain pemilu lainnya. Boleh jadi, domain pilpres memengaruhi pileg, atau sebaliknya (Solihah, 2018). Namun menurut Yunarto Wijaya, dalam negara yang menganut sistem Presidensial, Pemilu Presiden (pilpres) dianggap sebagai agenda lebih diprioritaskan oleh masyarakat berbanding domain pemilu lainnya (www.bbc.com. 17/1/2019).
Hal ini didukung oleh sistem presidential threshold yang membatasi jumlah calon presiden dan wakil presiden, sehingga memudahkan konstituen untuk menentukan prioritas pilihan politiknya. Preferensi ini yang kemudian memberikan pengaruh besar dalam memilih calon legislatif, baik pada level DPR-RI, DPRA dan DPRK. Alasannya, kompleksitas calon-calon legislatif yang berkompetisi pada arena yang sama memicu konstituen untuk melakukan simplifikasi pilihan pada arena pileg dengan mempertimbangkan pilihan presiden dan wakil presidennya. Walaupun, dalam survei nasional yang dilakukan Charta Politika (Januari 2019) pada 2.000 responden di seluruh Indonesia, hanya 17% konstituen yang mengisyaratkan pilihan calon legislatifnya berdasarkan afiliasi dengan calon presiden dan wakilnya.
Pada konteks Aceh, pemilu serentak kali ini memberikan efek yang cukup kuat bagi para calon legislatif, baik pada level DPR-RI, DPRA, DPRK, DPD serta para konstituen. Khususnya pada arena pileg DPR-RI, isu pilpres begitu memengaruhi wacana masyarakat dalam menentukan pilihan calegnya. Bagi sebagian masyarakat, mereka cenderung langsung mengafiliasikan si caleg dengan kendaraan politiknya (baca: partai politik) serta afiliasinya dengan calon presiden dan wakil presiden yang diusung.
Para caleg serta partai politik pun juga tampak kehilangan kreativitas dalam mengemas program yang sesuai dengan kepentingan Aceh karena disibukkan dengan agenda pilpres. Akibatnya banyak caleg yang bersikap realistis dengan hanya ‘menunggang’ program dan agenda dari calon-calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partainya. Pada akhirnya, banyak dari mereka yang lebih memilih fokus untuk memperkuat mesin-mesin politik di akar rumput atau berafiliasi dengan caleg lainnya pada level yang sama (DPR-RI), DPRA atau DPRK, berbanding mengemas agenda yang akan diusung dalam memperkuat kekhususan Aceh yang terus melemah.2 Bahkan tak sedikit pula yang akhirnya terjebak atas tuntutan politik uang demi meraup suara.
Di sisi lain, konteks pileg DPD juga punya masalah dan dampak dari fenomena yang sama. Meskipun sifat ‘non-partisan’ DPD sepatutnya dapat memunculkan lebih banyak ide, gagasan dan agenda. Namun afiliasi dan jaringan para caleg dengan partai-partai politik yang menyertakan ‘jagoan’-nya di arena pileg DPR-RI ternyata sedikit banyak juga memengaruhi aspek ‘kreativitas’. Ditambah lagi luasnya cakupan Daerah Pemilihan, cost politik yang mahal, serta tuntutan perolehan suara yang besar, ‘memaksa’ mayoritas caleg DPD untuk mengandalkan mesin-mesin politik partai dan birokrasi yang bisa diajak bekerja dalam satu ‘paket bersama’.
Lantas dari penjelasan tersebut, beberapa pertanyaan muncul. Paling tidak ada dua hal yang caleg DPR-RI dan DPD –RI asal Aceh harus mampu menjelaskan. Pertama, bagaimana para caleg DPR-RI maupun DPD menanggapi fenomena dan permasalahan yang dihadapi pada konteks pemilu kali ini secara umum?
Kedua, dan ini yang lebih penting bagi Aceh, terlepas dari berbagai strategi yang dijalankan, apa yang bisa diharapkan dari para caleg DPR-RI dan DPD secara personal dalam memperkuat kekhususan Aceh? Jika dua pertanyaan sederhana, tetapi substansial ini bisa dijawab, maka besar kemungkinan sentimen publik secara politik akan memihak kepada para caleg tersebut. Sebaliknya jika tidak, maka alamat akan susah sekali meyakinkan emosi bersama publik Aceh, mengapa harus memilih mereka sebagai wakil di Senayan ke depan. Selamat mempertimbangkan pilihan Anda.[]
*Manajer Publikasi The Aceh Institute
