• Tentang kami
  • Redaksi
aceHTrend.com
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • SYARIAH
    • MESJID
  • BERITA
    • POLITIK
    • HUKUM
    • DUNIA
  • WAJAH ACEH
    • WISATA
  • LIFE STYLE
    • HIBURAN
  • SPESIAL
    • BUDAYA
  • OPINI
    • ARTIKEL
    • RESAM
  • EDITORIAL
  • LIPUTAN KHUSUS
  • BUDAYA
  • SOSOK
aceHTrend.com
  • HOME
  • SYARIAH
    • MESJID
  • BERITA
    • POLITIK
    • HUKUM
    • DUNIA
  • WAJAH ACEH
    • WISATA
  • LIFE STYLE
    • HIBURAN
  • SPESIAL
    • BUDAYA
  • OPINI
    • ARTIKEL
    • RESAM
  • EDITORIAL
  • LIPUTAN KHUSUS
  • BUDAYA
  • SOSOK
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
aceHTrend.com
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil

Lembaga Pemerintah dan Negara Harus Terapkan Zona Integritas

Redaksi aceHTrendRedaksi aceHTrend
Senin, 01/04/2019 - 15:19 WIB
di BERITA, Pemerintah Aceh
A A
aceHTrend.com
Share on FacebookShare on Twitter

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, menyebutkan setiap lembaga pemerintah dan negara di Aceh harus menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di seluruh instansi. Kebijakan itu, kata dia, merupakan salah satu langkah memberantas perilaku koruptif.

“Pemerintah Aceh telah mencanangkan beberapa waktu lalu. Hari ini Mahkamah Syariah yang melakukannya,” kata Helvizar saat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Aula Mahkamah Syariah Aceh, Senin (1/04/2019).

Helvizar meminta agar pakta integritas yang disepakati bersama itu, tidak sebatas ditandatangani di atas kertas, tetapi diterapkan dalam kehidupan dan lingkungan kerja. Dengan demikian, budaya bebas korupsi akan tercipta. Langkah menghilangkan budaya koruptif memang agak sulit, butuh komitmen dan kegigihan serta keiklasan.

“Padahal berbagai langkah hingga vonis berat telah ditetapkan pemerintah. Karena itu langkah penerapan zona integritas (seperti di Mahkamah Syariah) ini kita dukung,” kata Helvizar. 

BACAAN LAINNYA

Bupati Bireuen Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH,M.Si., Rabu (9/9/2020) menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pencanangan Eksternal Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen.

Buka Zona Integritas BPN Bireuen, Muzakkar Tekankan Pentingnya Kejujuran

10/09/2020 - 17:35 WIB
Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno Riyanto SH (tengah), Ketua DPRK Farid Nyak Umar (tiga kiri), Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman (dua kanan) pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seusai menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas di Banda Aceh, Aceh, Senin (10/2/2020).

Ketua DPRK Banda Aceh Apresiasi Kapolresta atas Inisiasi WBK dan WBBM

10/02/2020 - 21:19 WIB
Rektor Unimal Herman Fithra @aceHTrend/Bustami

Terima Hibah 54 Juta USD, Unimal Bangun Zona Bebas Korupsi

06/02/2019 - 22:00 WIB

Helvizar mengatakan, atas nama pemerintah ia menyambut antusias penetapan zona integritas tersebut. “Mudah-mudahan komitmen ini jadi teladan seluruh masyarakat sehingga dapat membersihkan Aceh dari sifat koruptif”

Sementara itu, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Jamil Ibrahim, mengatakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sejalan dengan tujuan Mahkamah Syariah yaitu mewujudkan layanan bersih dan prima sehingga masyarakat akan mendapatkan layanan secara cepat dan mudah saat mengurus perkaranya di pengadilan. 

Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Wilayah Mahkamah Syariah Aceh, kata Jamil Ibrahim, merupakan miniatur dari implementasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah bersih efektif dan akuntabel. Dalam kinerjanya, Mahkamah Syariah disebut akan tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran. 

“Pembangunan Zona Integritas ini penting dan pastinya berat. Semua pihak harus sungguh-sungguh dan komitmen kuat sehingga tujuannya tercapai,” ujar Jamil Ibrahim. 

Jamil menambahkan keberhasilan zona integritas sangat ditentukan oleh integritas individu. “Indikator bukan ditentukan oleh kegiatan seremoni tapi fakta di lapangan dan masyarakat terbantu dengan pencanangan zona integritas ini.”[]

Editor : Ihan Nurdin

Tag: bebas korupsizona integritas
ShareTweetPinKirim
Sebelumnya

Hari Pertama UNBK di SMA 1 Banda Aceh Lancar

Selanjutnya

Hingga Maret 2019, Aceh Alami 146 Kali Bencana Alam

BACAAN LAINNYA

Ketua Pengprov Hapkido Aceh, Amal Hasan berserta Pengurus Hapkido lainnya saat melakukan Audiensi dengan Pengurus Koni Provinsi Aceh pada Rabu 20 Januari 2021 di Gedung Koni Aceh/FOTO/Hapkido.
Olahraga

Hapkido Aceh Bidik PON Papua 2021 dan PON Aceh 2024

Rabu, 20/01/2021 - 22:46 WIB
aceHTrend.com
BERITA

Mantan Menteri Rokhmin Dahuri Dorong USK Menjadi Kampus Berbasis Riset

Rabu, 20/01/2021 - 18:54 WIB
aceHTrend.com
BERITA

Siswa dari Pesantren Tradisional yang Tidak Memiliki NISN Terancam Dikeluarkan

Rabu, 20/01/2021 - 17:57 WIB
aceHTrend.com
BERITA

Dinas Sosial Aceh Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Pidie

Rabu, 20/01/2021 - 12:06 WIB
Barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di lapas @ist
BERITA

Petugas Gagalkan Penyelundupan Sabu ke Lapas Kelas II Blangpidie Abdya

Rabu, 20/01/2021 - 09:54 WIB
aceHTrend.com

Politik Bendera dan Parlok Bangsamoro di Filipina

Rabu, 20/01/2021 - 07:19 WIB
KIP Aceh menetapkan tahapan Pilkada 2022. Keputusan tersebut dibuat pada Selasa (19/1/2021) di Banda Aceh.

KIP Aceh Tetapkan Tahapan Pilkada 2022

Selasa, 19/01/2021 - 22:08 WIB
Ilustrasi
BERITA

Listrik Padam di Beberapa Daerah di Aceh, PLN Minta Maaf

Selasa, 19/01/2021 - 21:13 WIB
Wakil Wali Kota Langsa, Dr. H. Marzuki Hamid, MM, didampingi Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa, Muharram ST, saat meninjau rumah warga di Gampong Jawa, Selasa (19/1/2021).
BERITA

Tiga Rumah Warga di Gampong Jawa akan Direlokasi ke Gampong Timbang Langsa, Ini Sebabnya

Selasa, 19/01/2021 - 20:47 WIB
Lihat Lainnya
Selanjutnya
TNI membantu mengevakuasi korban banjir di Aceh Tenggara @istimewa

Hingga Maret 2019, Aceh Alami 146 Kali Bencana Alam

Kolomnis - Ahmad Humam Hamid
  • Salah satu hasil perundingan damai antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) dengan Pemerintah Filipina, adalah lahirnya otonomi. Salah satunya adalah dibenarkannya bendera Bangsamoro berkibar di daerah otonomi tersebut. Foto/Ist kiriman Nur Djuli.

    Rayakan Otonomi, Bendera Bangsamoro Berkibar di Cotabato

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KIP Aceh Tetapkan Tahapan Pilkada 2022

    255 shares
    Share 255 Tweet 0
  • Politik Bendera dan Parlok Bangsamoro di Filipina

    16 shares
    Share 16 Tweet 0
  • Asal Mula Siswa Berkarakter Berawal dari Guru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mualem Apresiasi Gerakan Yayasan Herry Center Abdya 

    63 shares
    Share 63 Tweet 0
Ikatan Guru Indonesia

UPDATE TERBARU

Ahmadi M. Isa.
Celoteh

Generasi Muda Aceh Harus ‘Divaksin’

Redaksi aceHTrend
21/01/2021

Ketua Pengprov Hapkido Aceh, Amal Hasan berserta Pengurus Hapkido lainnya saat melakukan Audiensi dengan Pengurus Koni Provinsi Aceh pada Rabu 20 Januari 2021 di Gedung Koni Aceh/FOTO/Hapkido.
Olahraga

Hapkido Aceh Bidik PON Papua 2021 dan PON Aceh 2024

Redaksi aceHTrend
20/01/2021

aceHTrend.com
BERITA

Mantan Menteri Rokhmin Dahuri Dorong USK Menjadi Kampus Berbasis Riset

Redaksi aceHTrend
20/01/2021

aceHTrend.com
BERITA

Siswa dari Pesantren Tradisional yang Tidak Memiliki NISN Terancam Dikeluarkan

Sadri Ondang Jaya
20/01/2021

  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak kami
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
Aplikasi Android aceHTrend

© 2015 - 2020 - PT. Aceh Trend Mediana.

Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • BERITA
  • BUDAYA
  • EDITORIAL
  • LIFE STYLE
  • LIPUTAN KHUSUS
  • MAHASISWA MENULIS
  • OPINI
  • SPECIAL
  • SYARIAH
  • WISATA

© 2015 - 2020 - PT. Aceh Trend Mediana.