ACEHTREND.COM, Kutacane – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami akan membantu dan mendampingi, bila diminta, untuk penyusunan DIP dan pelaksanaan uji konsekuensi serta menyediakan aplikasi yang dibutuhkan,” ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Zalsufran, ST, MSi,
Zalsufran mengungkapkan segi penting daftar informasi publik tersebut pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi Publik di Aula Kantor Bupati Aceh Tenggara, Kamis, 28 Maret 2019.
Puluhan peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tampak serius mengikuti acara tersebut.
BACAAN LAINNYA
Pada sesi tanya jawab, para peserta merespons paparan Zalsufran terkait informasi apa saja yang harus disediakan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan mereka sehari-hari terkait permintaan informasi dari masyarakat. Mereka mengungkapkan pengalaman pelik dan dilematis ketika ada permintaan informasi yang menurut kebiasaaan di institusinya tak mungkin diberikan.
Misalnya, ihwal permintaan soal detail izin suatu badan usaha, informasi kasus-kasus tentang ASN, dan hal lain yang selama ini dinilai dapat merugikan orang lain atau pihak-pihak tertentu.
“Jadi, bagaimana kami harus bersikap atas permintaan informasi itu?” tanya seorang peserta, yang mengaku “mumang” karena pihaknya sudah beberapa kali kalah dalam perkara sengketa informasi.
Merespons berbagai pertanyaan peserta, Zalsufran membagikan beberapa pengalaman dan kiat-kiat jitu sebagai pejabat pengelola informasi publik.
“Keterbukaan informasi kini telah menjadi syarat mutlak pembangunan agar dapat berjalan efektif dan efisien,” kata Sufran.
Selain itu, katanya, bila masyarakat percaya tak ada yang disembunyikan, kita dinilai transparan, maka dukungan serta persepsi positif publik makin mungkin kita dapatkan.
“Kadang kita terganggu kenyinyiran lembaga swadaya masyarakat, tapi bila mereka telah memahami sistem dan metode pelayanan kita, mereka akan rela membantu ringankan kerja-kerja kita,” tambahnya.
Selanjutnya, Sufran mengingatkan lagi para pejabat informasi tersebut untuk segera menyusun daftar informasi publik, agar tidak bingung lagi mengelola informasi yang harusnya dibuka atau dikecualikan kepada publik.
“Bila kita telah memiliki DIP, akan mudah merespons permintaan informasi dari masyarakat. Kita tak bingung lagi menolak permintaan informasi publik, yang memang dikualifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan,” jelas Zalsufran.[]
Editor : Ihan Nurdin
