ACEHTREND.COM, Blangpidie – Sejak KIP Abdya menetapkan jadwal rapat umum terbuka pada 24 Maret 2019, hingga kini belum ada peserta pemilu yang menggelar kampanye terbuka. Padahal jadwal kampanye terbuka tinggal beberapa hari lagi.
KIP Abdya menetapkan sembilan lokasi kampanye terbuka di setiap kecamatan, yaitu di lapangan bola kaki Pantee Rakyat (Babahrot), Pasar Kota Bahagia (Kuala Batee), Cot Manee (Jeumpa), Persada (Blangpidie), Pulau Kayu (Susoh), Lhang (Setia), Gunung Cut (Tangan-Tangan), Teungku Peukan (Manggeng), dan Meunasah Sukon (Lembah Sabil).
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslih Abdya, Rahmah Rusli, kepada aceHTrend, Selasa (2/4/2019) mengatakan, memasuki hari kesepuluh masa kampanye terbuka dimulai, pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait adanya kampanye terbuka oleh peserta pemilu.
Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, Rahmah menjelaskan bahwa sebelum kampanye rapat umum dilakukan, setiap parpol peserta pemilu harus membuat surat pemberitahuan ke pihak kepolisian, dengan tembusan kepada KIP dan Panwaslih.
“Sejauh ini kami belum menerima tembusan surat pemberitahuan mengenai kampanye rapat umum di lokasi yang telah disepakati,” kata Rahmah.
Ia menambahkan, sejauh ini dirinya tidak mengetahui alasan pasti terkait tidak digunakannya lokasi kampanye yang telah disediakan. Namun, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, caleg dari masing-masing parpol peserta pemilu lebih memilih melakukan kampanye dialogis dan tatap muka dengan konstituen.
“Saya melihat, para caleg lebih memilih melakukan kampanye-kampanye dialogis dan tatap muka,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan kampanye dialogis dan tatap muka, Rahma mengatakan ada beberapa caleg dalam melakukan kampanye terbatas tersebut seringkali tidak mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian. Mereka hanya sebatas membuat pemberitahuan kepada geuchik gampong setempat secara lisan.
“Selama ini, ada caleg yang melakukan kampanye terbatas tanpa mengantongi izin. Hanya sebatas mengantongi izin di tingkat geuchik saja. Nah, kan tidak ada yang menjamin tidak terjadi keributan, jika ditemukan kondisi seperti ini maka kami akan melakukan penindakan,” pungkas Rahmah.[]
Editor : Ihan Nurdin
