ACEHTREND.COM, Blangpidie – Atjeh Internasional Development (AID) melalui program kerja sama dengan USAID Lestari memberikan edukasi kepada muspida, instansi, camat, BKPH, KRPH, polhut, geuchik, imum mukim, tokoh masyarakat dan adat, serta pihak terkait lainnya mengenai perhutanan sosial dan proses perizinan di Aceh Barat Daya. Sosialisasi berlangsung di Aula Bappeda Abdya, Kamis (4/4/2019).
Ketua panitia pelakana, Muslidar Elida, mengatakan sosialisasi ini untuk meningkatkan harmonisasi antara pengelola hutan. Selain itu, diharapkan implementasinya bisa maksimal.
“Perhutanan sosial ini merupakan program yang saat ini menjadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Perhutanan sosial sendiri memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang berada di sekitar hutan,” ujarnya.
Perhutanan sosial katanya, juga merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakasanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemsayarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
“Tujuan dari program ini sendiri untuk peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan tersebut,” papar Muslidar Elida.
Sementara itu, Direktur eksekutif AID, Thaifa Herizal, di sela-sela kegiatan menyebutkan, berdasarkan Permen LHK Nomor 83 tahun 2016, tujuan dari program ini adalah memberikan pedoman dan edukasi kepada masyarakat tentang pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial.
Program ini, kata Thaifa, juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarkat setempat dan masyarat hukum adat yang berada dalam atau sekitar hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.
“Program memiliki berbagai skema yang memiliki inti yang masih sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHS), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan,” sebutnya.
Untuk Abdya sendiri, lanjut Thaifa, AID melalui program kerja sama dengan USAID Lestari telah mendampingi Gampong Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil, dan Gampong Alue Jeurejak, Kecamatan Babahrot dengan luas usulan perhutanan sosial dengan skema Hutan Desa (HD) yang diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untk Gampong Kaye Aceh seluas 1.630 hektare. Sedangkan untuk Gampong Alue Jeurejak seluas 7.254 hektare.
Kedua usulan tersebut, kata Thaifa, dipastikan dalam waktu dekat akan diserahkan izinnya oleh KLHK kepada masing-masing gampong.
“Kami perlu mempertegas bahwa izin kelola hutan desa ini merupakan awal dari tujuan dan mimpi besar dari program perhutanan sosial. Dan masih ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sehingga hutan desa dapat beroperasi sesuai dengan harapan yang kemudian hari dapat mewujudkan hutan lestari masyarakat sejeahtera,” pungkas Thaifa.
Acara yang berlangsung setengah hari tersebut, selain mengedukasi masyarakat lewat materi yang disampaikan Kepala KPH Wilayah VI, Irwandi, juga ditampilkan film dokumenter terkait perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.[]
Editor : Ihan Nurdin
