ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kaum perempuan Aceh yang tergabung dalam Aliansi Muslimah Aceh siang tadi melangsungkan aksi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) di halaman gedung DPRA, Senin (7/4/2019).
Amatan aceHTrend, seratusan perempuan tersebut datang dengan mengusung spanduk dan sejumlah karton bertuliskan menolak RUU P-KS karena dinilai berpotensi melegalkan pelacuran, menghancurkan keluarga, menghancurkan generasi, hingga maraknya aborsi.
Dalam orasinya, demonstran perempuan tersebut menyampaikan bahwa RUU P-KS akan melahirkan masalah baru, terutama terabainya nilai syariah di tengah kehidupan bangsa, termasuk Aceh yang sudah sekian lama memperjuangkan penerapan syariat Islam.
Dahlia, kordinator aksi saat ditanyai wartawan mengatakan, pihaknya melakukan aksi dalam rangka menyampaikan aspirasi, untuk menolak penghapusan RUU P-KS yang sedang digodok oleh pemerintah pusat.
“Kami melihat, membaca, dan coba memahami, lahirnya aturan ini tidak menghargai agama dan nilai-nilai umat Islam, dan substansi dari aturan ini mencederai nilai Pancasila dan UUD 1945,” kata Dahlia.
Ia menambahkan, yang diinginkan dari setiap undang-undang bisa memberi penguatan kepada bangsa ini, karena negara yang bermartabat adalah negara yang punya pengetahuannya, negara yang memiliki pembangunan SDM-nya, dan negara yang memiliki pendirian masing-masing.
“Kami berharap kepada DPRA supaya menolak disahkan RUU P-KS, karena ini bukan bertentangan dengan Islam saja, bahkan semua agama, dan masing-masing agama sudah mengatur kehidupan umatnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal Abidin, mengatakan, DPRA yang mewakili rakyat Aceh akan minta kepada pemerintah pusat, dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU P-KS.
“Karena substansinya tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam agama, dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang demi kemakmuran bangsa ini,” sebutnya.
“Langkah yang akan dilakukan DPRA, yaitu akan menyurati secara resmi DPR RI, karena pembahasan RUU P-KS ini belum disahkan, sehingga masih ada ruang bagi kita untuk menolaknya,” kata Ghufran.[]
