PTUN Tolak Gugatan Walhi terkait Izin PT EMM, Upaya Banding Ditempuh

Direktur Walhi Aceh M Nur. @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur siang tadi menolak gugatan WALHI dan warga Aceh dalam sidang putusan terkait pembatalan izin PT Emas Mineral Murni (EMM), Kamis (11/4/2019).

Hakim menilai perusahaan itu sudah mengantongi izin dan tidak mempertimbangkan saksi serta bukti dari penggugat.

“Hanya dua pertimbangan hukum yang digunakan, pertama menyatakan Pemerintah Aceh tidak berwenang menerbitkan IUP dan menyatakan BKPM yang berwenang, dan dilandasi dengan menyatakan bahwa UUPA dikalahkan dengan UU Pemerintahan Daerah,” kata Direktur Walhi Aceh, M Nur, menjawab aceHTrend, melalui keterangan tertulis, Kamis (11/4/2019).

Yang kedua, hakim merujuk kepada Pasal 93 ayat (1) huruf c UU 32/2009 tentang PPLH, yang bunyinya setiap orang dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Hakim menyatakan bahwa PT. EMM sudah memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Nagan Raya sehingga SK BKPM tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c di atas.

“Sehingga alasan ini yang digunakan hakim bahwa PTUN tidak berwenang dan menolak gugatan para penggugat. Menurut kami, ada persoalan hukum yang tidak diungkap oleh hakim, bahkan bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli yang kami hadirkan tidak dipertimbangkan sama sekali,” kata M Nur.

Ia menambahkan, bukti yang jelas disampaikan dalam persidangan dan tidak dapat dibantah, baik oleh tergugat maupun tergugat intervensi (PT EMM dan Kementerian ESDM) adalah, apakah PT. EMM memiliki izin lingkungan dari Kabupaten Aceh Tengah maupun Pemerintah Aceh. Yang mana wilayah pertambangan berada di dua kabupaten, yaitu Nagan Raya dan Aceh Tengah.

“Artinya untuk mempertegas dan mempertanyaan ke hakim PTUN Jaktim, sebetulnya karena kami tidak pernah lihat izin lingkungan yang dimaksud oleh hakim saat membacakan putusan tadi,” jelas M Nur.

“Sehingga Pasal 93 ayat (1) huruf c jelas-jelas dipenuhi oleh penggugat, dimana izin lingkungan yang diterbitkan Bupati Nagan Raya tidak dapat diberlakukan di Aceh Tengah maupun Provinsi Aceh, dengan demikian terbukti sudah Pasal 93 tersebut dipenuhi. Bahkan kami yakini, mereka sengaja tidak mau masuk membahas dan mempertimbangkan pokok perkara karena terlalu banyak persoalan hukum yang dilanggar dalam setiap tahapan prosesnya,” katanya.

WALHI Aceh kata M Nur, akan melakukan upaya banding ke PTUN Jakarta Timur, dengan mengajukan bukti-bukti baru, serta bukti lama.

“Kita akan lakukan upaya banding, dan akan mengajukan bukti baru serta bukti yang lama sebagai pendukung, termasuk dokumen resmi lainya yang diterbitkan Pemda Aceh dan warga serta aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa,” kata M Nur.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK