Mukhlis Mukhtar: Kewenangan Aceh Harus Ada yang Menjaga

Mukhlis Mukhtar (bertopi) dengan Zaini Djalil dan anggota DPRA Iskandar Usman Al Farlaky saat mendaftarkan sidang gugatan DPRA ke MK terkait UU Pemilu yang mencabut 2 pasal di UUPA @dok pribadi

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Secara kasatmata, topi “newsboy cap” yang selalu bertengger di kepalanya membuat kita mudah mengenali sosok seorang Mukhlis Mukhtar. Namun, bila ingin tahu lebih banyak apa yang “tersimpan” di balik topi itu, kita harus duduk dengannya. Ada banyak cerita yang bisa dinikmati sebagai “camilan” sambil meneguk secangkir kopi. Terutama mengenai keinginan besarnya untuk “menjaga” Aceh yang memiliki kekhususan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pria kelahiran Meureudu, 1 Februari 1961 itu adalah seorang sarjana hukum yang sudah berkarier sebagai pengacara sejak tahun ’90-an. Mukhlis sudah sangat kenyang dengan asam garam pada berbagai problematika hukum yang terjadi di Aceh.

Ditambah lagi dengan pengalamannya yang pernah menjadi anggota legislatif dalam kurun waktu ketika Aceh masih dilanda konflik. Tercatat sebagai anggota DPRK Banda Aceh pada 1997-1999 dan anggota DPR Aceh pada tahun 1999-2009. Nalurinya sebagai ureung Aceh terusik ketika yang terjadi dewasa ini dinilai tidak sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh ketentuan hukum atau undang-undang.

Hal itu pula yang membuatnya ingin kembali ke percaturan politik. Namun, bila sebelumnya ia pernah maju melalui jalur partai untuk duduk di kursi legislatif, sekarang Mukhlis maju melalui kendaraan Dewan Perwakilan Daerah. Ia benar-benar ingin menjadi perwakilan daerah bila terpilih sebagai senator Indonesia, bukan perwakilan partai politik.

“Ini berangkat dari pengalaman dicabutnya beberapa pasal UUPA dan UU Pemilu. Dari peristiwa itu saya memahami bahwa apabila ada kepentingan daerah berbenturan dengan kepentingan nasional, Aceh harus punya anggota DPD yang kuat. Karena salah satu fungsi DPD adalah menjaga daerah, karena mereka utusan daerah,” ujar Mukhlis saat berbincang dengan aceHTrend, Minggu petang (7/4/2019).

Sebelumnya ia sempat berpikir, partailah yang menangani semua kepentingan rakyat, ternyata ketika ada kepentingan daerah yang berbenturan dengan kepentingan nasional, menurutnya tidak bisa menaruh harapan banyak pada para legislator.

“Pengalaman kemarin itu tidak ada orang partai yang merespons itu, kecuali di DPR Aceh karena proses pembuatan undang-undang itu memang melalui DPR Aceh,” ujarnya.

Meskipun ia memahami bila senator tidak memiliki kewenangan dalam hal budgeting, tetapi dalam konteks kekhususan Aceh bukan hanya persoalan uang, melainkan soal harga diri daerah. Karena itu, fungsi DPD dinilai sangat fundamental untuk menjaga Aceh. Aceh dalam pandangannya merupakan sesuatu yang rumit sehingga menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan. Untuk itulah komitmen perdamaian antara GAM dengan Pemerintah RI berupa UUPA harus dijaga dengan baik. “Kita butuh orang menjaga itu,” katanya.

“Saya tidak bisa lari dari tanggung jawab itu. Saya pikir yang mengurus anggaran biarlah tugas kawan-kawan di partai, karena menjaga Aceh ini perlu orang yang tepat,” kata mantan Tim Inisiator Raqan Pilkadasung pada 2003 silam itu.

Namun yang membuatnya prihatin, baru 15 tahun usia perdamaian Aceh, sudah ada elite di Aceh yang dinilai tidak tahu lagi tentang UUPA. Padahal UUPA merupakan hasil dari kompromi dari situasi perang yang terjadi di Aceh selama puluhan tahun.

“Itulah yang membuat saya bertekad maju sebagai calon DPD, bila masyarakat Aceh sejalan dengan pikiran saya, kita akan bersama-sama menjaga semangat ini,” ujar caleg DPD nomor urut 38 itu yang sangat blak-blakan kalau bicara.[]


KOMENTAR FACEBOOK