9 Nota Kesepahaman Ulama Aceh dengan Prabowo-Sandi

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ulama Aceh telah membuat nota kesepahaman dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai kontribusi kalangan agamawan terhadap Aceh maupun Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam konferensi pers yang digelar di Banda Aceh pada Jumat, 12 April 2019, Teungku Yusuf A Wahab atau Tu Sop yang didampingi Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf mengatakan, dalam pesta demokrasi ini para ulama ingin membuat gagasan yang bermanfaat untuk umat. Diharapkan berkah untuk masa depan Aceh dan Indonesia secara umum.

“Dalam hal ini sudah ada kesepakatan bersama antara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, yang digagas oleh ulama sendiri, yang dimediasi oleh Muzakir manaf dengan TA Khalid,” kata Tu Sop dalam konferensi pers tersebut.

Kesepakatan ini kata dia, berdasarkan hasil pertemuan ulama dengan pihak calon presiden nomor urut 02 beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah ini suatu kesepahaman yang menjadi langkah awal, meskipun bukan segala-galanya bagi masyarakat Aceh untuk melangkah ke depan, memperkuat bargaining, demi kepentingan Aceh ke depan, semoga Allah memberi bantuan kepada kita, demi keberkatan ini, supaya ini kita harapkan terwujud, berkat doa dan usaha secara bersama,” katanya.

Ia menambahkan, di dalam draft kesepakatan bersama para ulama itu, ada sembilan poin yang menjadi harapan para ulama untuk kepentingan Aceh ke depan. Pihaknya berharap butir-butir kesepakatan ini bisa dilaksanakan oleh siapa pun yang memimpin Indonesia nantinya.

“Hanya saja dengan pasangan presiden nomor urut 02 ada komunikasi yang intens, secara terus-menerus, kita juga dari masyarakat Aceh berterima kasih pada calon presiden no urut 02,” katanya.

Menurutnya, dari sembilan poin itu, bisa berefek positif untuk semuanya, supaya hal ini bermanfaat untuk semuanya, ke depan seiring sejalan dengan bersama-sama, karena ulama juga punya keterbatasan.

“Sehingga butuh peran semuanya untuk mendukung ini, dan para ulama berharap kalau memang ini baik, mari kita lakukan, dan terus menerus membicarakan ini secara bersama, dan ini menjadi bagian bahwa ulama untuk umat, dan untuk masa depan Aceh yang lebih baik,” jelasnya.

Sembilan poin kesepakatan tersebut, yaitu: pertama, bahwa presiden/wakil presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk pelaksanaan syariat Islam yang berlandaskan sejarah dan kultur masyarakat Aceh yaitu Ahlussunnah Wal Jama’ah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, bahwa presiden/wakil presiden Republik Indonesia mendukung perdamaian di Aceh dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang menjunjung tinggi keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, bahwa presiden/wakil presiden Republik Indonesia dapat membentuk pelembagaan Forum Konsultasi Pemerintah Pusat dan Aceh yang berfungsi untuk membahas dan memutuskan kebijakan administratif dan kebijakan strategis lainnya yang berlaku di Aceh sebagai bagian pelaksanaan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintah terkait masalah keagamaan, pendidikan, politik, hukum, sosial, ekonomi, tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup, sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan.

Keempat, bahwa presiden/wakil presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk memperkuat peran ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Aceh.

Kelima, bahwa presiden/wakil Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk pengembangan dan penguatan sektor pendidikan Islam berbasis dayah di Aceh benar-benar sejajar dengan pendidikan formal.

Keenam, bahwa presiden/wakil presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk pengembangan ekonomi dan investasi syariah yang sesuai dengan karakteristik Aceh sebagai daerah istimewa.

Ketujuh, bahwa presiden/wakil presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan Aceh.

Kedelapan, bahwa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk mengoptimalkan kewenangan dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga kekhususan Aceh sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinski dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kesembilan, bahwa presiden/wakil presiden Republik Indonesia berkomitmen melibatkan ulama Aceh dan komponen cendekiawan sebagai penasihat atau sebutan lain berdasarkan ketentuan hukum, dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan strategis untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang telah menetapkan Aceh sebagai Daerah Istimewa atau Khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh 24 ulama Aceh, di antaranya Teungku Muhammad Amin yang akrab disapa Tu Min, Teungku Usman Ali atau Abu Kuta Krueng, Teungku Muhammad Daud Ahmad atau Abu Lueng Angen, Teungku Muhammad Ali atau Abu Paya pasi, Teungku Judin Ahmad, Teungku Yusuf A Wahab atau Tu Sop, Syeh Marhaban atau Waled Bakongan, Teungku Bukhari Hasan atau Ayah Leunge.Teungku Mustafa Ahmad atau Abu Paloh Gadeng, Muhammad Amin Daud atau Ayah Cot Trueng.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK