Indeks Kerawanan Pemilu di Aceh di Atas Rata-rata Nasional

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Faizah, mengatakan adanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi landasan bagi Panwaslih Aceh untuk mengambil langkah preventif dalam mengantisipasi adanya pelanggaran.

“Dengan adanya nilai IKP ini jadi perhatian kami semua untuk meningkatkan pengawasan di bidang tertentu,” kata Faizah dalam Kegiatan Media Gathering Pengawasan Tahapan Pemilu yang diselenggarapan Panwaslih Aceh di Keude Kupi Aceh Banda Aceh, Minggu, 14 April 2019.

Kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta untuk meningkatkan partisipasi dan informasi pengawasan tahapan pemilu bagi masyarakat.

Secara spesifik, Ketua Divisi Pengawasan Panwaslih Aceh, Marini, mengatakan IKP Aceh berada di atas IKP nasional yang ditetapkan sebesar 49,63%.

“Sedangkan di Aceh berada di angka 50,27%. Di Aceh ada dua daerah yang tinggik IKP-nya, yaitu Sabang sebesar 90,17% dan Subulussalam 83,26%. Pemicunya itu karena tingginya kontestasi politik,” ujar Marini.

Persantase itu dipengaruhi karena tidak adanya keterwakilan kelompok disabilitas pada daftar caleg, tidak adanya keterwakilan kelompok minoritas, dan tidak terpenuhinya kuota perempuan pada daftar caleg.

Indikator IKP meliputi empat dimensi, yaitu konteks sosial politik dengan subdimensi: keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal. Berikutnya penyelenggaraan yang bebas dan adil dengan subdimensi: hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Berikutnya dimensi kontestasi, dengan subdimensi: hak politik terkait gender, representasi minoritas, dan proses pencalonan. Terakhir dimensi partisipasi, dengan subdimensi: partisipasi pemilih, partisipasi partai, partisipasi kandidat, dan partisipasi publik.[]

KOMENTAR FACEBOOK