Masa (Tak) Tenang

Saiful Akmal

Tanggal 14-16 April 2019 merupakan masa tenang yang ditetapkan oleh KPU RI. Ini menandakan masa kampanye sudah berakhir dan para peserta pemilu. Ya, benar! Hanya para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang dimaksud. Ini karena Bawaslu berkata bahwa selain peserta pemilu dan tim sukses, mereka boleh menunjukkan dukungannya di media sosial kepada kandidat di masa tenang (UU Pemilu No.7/2017).

Ketidaktenangan Pertama

Nah… ini yang kemudian menjadi menarik. Sehingga masa tenang, berubah menjadi masa tak tenang. Alhasil pendukung dan simpatisan yang tidak termasuk ke dalam kategori pelaksana, peserta atau tim (sukses) kampanye tidak akan kendur sedikit pun mendukung jagoannya di media sosial, karena alat peraga kampanye (APK) idealnya sudah harus diturunkan. Meski tidak jelas juga siapa yang benar-benar akan menurunkan APK, apakah peserta pemilu, tim sukses? Atau pelaksana dan penyelenggara Pemilu ? – dalam hal ini Bawaslu/Panwaslih?

Kalau ditanya ke peserta pemilu, mereka cenderung akan menjawab, kami sudah tidak ada dana lagi menyewa orang untuk menurunkan atribut, karena kami sedang fokus mengawal saksi dan pengawalan di hari pencobolosan. Jika dikonfirmasi ke Bawaslu atau Panwaslih mereka cenderung akan merespons bahwa itu harusnya tugas peserta pemilu, kalau tidak ada lagi baru kami akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan Satpol PP untuk menurunkannya, tapi kami tidak akan mampu menyelesaikan semua. Paling kami akan fokus di tempat publik dan jalan protokol saja.

Jadi kampanye sampai saat ini pada kenyataannya di lapangan masih terus berlangsung. Baliho dan spanduk masih memancarkan senyuman para kandidat. Ini kontradiktif dengan larangan bagi media masa, termasuk media sosial dan daring yang tidak dibenarkan dalam pasal 287 ayat 5 untuk menyiarkan berita, iklan, dan rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kampanye menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Plus, Dewan Pers mengatakan tidak ada aturan khusus yang membatasai pemberitaan calon peserta pemilu di media massa yang bertolak belakang dengan imbauan KPI terhadapat media.

Ketidaktenangan Kedua

Kembali ke kampanye di media sosial yang dibolehkan oleh Bawaslu. Hal ini tentu akan membuat lalu lintas kampanye di masa tenang akan menjadi semakin ramai, padat, dan merayap. Tidak mustahil bahkan akan terjadi perang kata-kata dan bahkan bisa jadi lebih dari itu, saling block akun media sosial. Atau yang lebih parah dan sudah terjadi, saling hack akun media sosial dan memposting hoaks dan kampanye hitam terhadap rival politiknya. Lalu bagaimana penyelenggara dan pengawas menyelesaikan hal ini? Siapa yang harus dihubungi dan bagaimana menjamin netralitas penyelenggara dalam menindak atau tidak hal-hal yang tidak patut. Batasan masyarakat boleh berkampanye di media sosial asalkan mereka bukan tim sukses dan kandidat menjadi ruang sekat yang tidak berbatas. Ini bisa berujung kepada ketidakefektifan masa tenang dan juga lebih jauh lagi, mempertanyakan kredibilitas dan netralitas penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dewan kehormatan pemilu, atau bahkan pihak pengamanan dan penegak hukum terpadu terkait pemilu.

Ketidaktenangan ketiga

Meski sudah berkali-kali dan tidak bosan-bosannya dilarang. Politik uang tetap menjadi primadona di tengah kondisi masyarakat yang karut-marut kondisi ekonominya. Ini adalah ketidaktenangan yang paling populer dalam setiap penyelenggaran pemilu, ilpres, pileg dan semua jenis “pil-pil” lainnya. Tidak mudah mengkampanyekan hal ini. Tolak uangnya, laporkan orangnya. Meski Satgas Anti Politik Uang atau Patroli Pengawasan Pemilu atau Kampung Anti Politik Uang sekalipun sudah pernah diwacanakan dan dibentuk, tetap saja politik uang – apalagi oleh mereka para kandidat – yang kurang kreatif dan malas, menjadi strategi kampanye yang paling manjur di masa tenang.

Hal terakhir yang mereka akan dan selalu lakukan jika merujuk ke pengalaman. Apalagi kalau kandidat sedikit kreatif, mereka akan memanfaatkan celah hukum UU Pemilu 2017 Pasal 284. Bahwa politik uang baru akan ditindak jika pelakunya adalah peserta atau tim sukses. Belum lagi fakta bahwa UU Pemilu membolehkan pemberian dalam bentuk meski dalam jumlah terbatas. Kesimpulannya UU Pemilu 2017 jauh lebih lemah dari UU Pilkada 2018. Ujung-ujungnya bisa ditebak, para kandidat bisa lebih leluasa memainkan varian dan modus praktik politik uang (termasuk politik uang tanpa uang) di masa tenang. Belum lagi penindakannya masih pilih kasih dan tidak tegas. Harusnya diskualifikasi dan hukuman pidana yang serius. Ditambah masyarakat yang menjadi ojekan politik uang belum sepenuhnya merdeka dari urusan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi kenapa harus melapor? toh kami tidak minta uang, mereka para caleg dan kandidat yang mendatangi kami. Lagian, ini kan, “Pesta rakyat dan pesta demokrasi hanya ada lima tahun sekali, jadi kapan lagi?” kata sejumlah oknum.

Ketiga alasan ketidaktenangan itu tidaklah tetap atau stagnan. Ia bisa bertambah atau berkurang. Namun yang menjadi catatan adalah agar kita senantiasa mewaspadai dan mampu keluar dari ketidaktenangan untuk tetap tenang dan menjaga kesejukan di waktu-waktu menjelang pencoblosan. Seraya memantapkan pilihan dan meyakini bahwa apa pun hasilnya, kita selalu mendoakan yang terbaik. Bagi Aceh, Bagi Indonesia. Bagi kita semua. Apapun pilihan kita, mari memilih dengan hati yang tenang, meski pilihan kita bisa jadi benar bisa jadi salah. Di tengah segala kelebihan dan kekurangan mereka sebagai calon dan di tengah kelebihan kita yang memilih.[]

Penulis Direktur Aceh Institute dan Dosen UIN Ar-Raniry

KOMENTAR FACEBOOK