Memilih Caleg Pro Ekonomi Syari’ah

Oleh: Nasrul Hadi, SE, MM*)

Pemilihan umum (Pemilu) 2019 kini tinggal menunggu hari yaitu tanggal 17 April 2019 mendatang. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, tahun ini pemilu dilakukan serentak dalam satu hari untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik tingkat pusat (DPR RI) maupun daerah (DPRA dan DPRK).

Oleh karena itu masyarakat Indonesia selain fokus menentukan memilih siapa calon presiden dan wakil presiden untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Juga harus cerdas dan cermat dalam menentukan siapa calon legislatif yang mampu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui fungsi, tugas dan wewenangnya di parlemen sebagai fungsi regulasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Nah, salah satunya aspirasi masyarakat tersebut adalah membangun ekonomi masyarakat berbasis syariah.

Terlihat memang sulit untuk membangun sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi berbasis syariah secara keseluruhan. Apalagi Indonesia bukanlah Negara Islam dan sudah melekatnya sistem ekonomi dan perbankan konvensional yang begitu eksis di Indonesia. Akan tetapi paling tidak ada upaya secara pelan-pelan untuk mewujudkan ekonomi berbasis Syariah yang memiliki komitmen kuat mewujudkan keadilan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penghapusan riba, pelarangan spekulasi mata uang sehingga terciptanya kestabilan perekonomian.

Karena ekonomi Islam ini memiliki konsep yang bagus untuk menghadapi gejolak moneter dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Untuk sekedar diketahui, sistem ekonomi Indonesia saat ini ialah sistem ekonomi demokrasi yang secara normatif landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam UUD 145 Pasal 33.

Kita bisa bercermin saat negara ini dilanda krisis moneter tahun 1997-1998 yang memporak porandakan perekonomian dan keuangan Indonesia. Pada saat itu perbankan konvensional bahkan tidak memiliki ketersediaan dana liquidnya untuk operasional. Tetapi lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) dengan sistem syariahnya masih bisa bertahan dan kebal terhadap krisis moneter tersebut.

Hal ini secara impiris membuktikan bahwa menerapkan sistem syariah mampu menghadapi masalah yang berujung kebangkrutan, karena interpretasinya berkiblat pada tujuan rahmatan lil ‘alamin. Di samping itu, melihat fenomena Indonesia yang terjebak hutang luar negeri tidak terlepas dari hegemoni dan berkembangnya kapitalisme serta imprealisme baru yang dikhawatirkan akan merugikan Negara di masa akan datang, sungguh miris.

Sistem ekonomi Islam sebenarnya tidak sebatas perbankan dan keuangan syariah. Tetapi jauh dari itu terkait semua hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi untuk kemaslahatan umat. Termasuk menertibkan aktivitas bisnis yang haram dan ilegal, mengatur etika bisnis sesuai syari’at serta mengatur dalam hal muamalah, dan lain sebagainya.

Nah, melihat fenomena tersebut kiranya pemilu menjadi momen penting untuk memilih calon legislatif yang mengerti dan mendukung mewujudkan ekonomi syariah yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya untuk kemasalahatan umat. Mewujudkannya oleh DPR dengan cara menjalankan fungsinya di parlemen yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang berpihak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan tidak terlena pada kapitalisasi ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Perlu cerdas dan cermat dalam mengamati caleg yang memiliki pemahaman ilmu dan niat tulus untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi berbasis syariah dengan fungsi dan tugasnya di parlemen. Karena hal ini menyangkut upaya islamisasi ilmu ekonomi yang mengarah pada keselarasan antara dimensi etis ekonomi dan dimensi praktisnya dalam dengan tujuan membangun masyarakat yang berkeadilan.

Melalui tiga fungsinya itu pertama fungsi legislasi, dalam hal ini DPR RI maupun DPRA dan DPRK harus bisa merancang mengesahkan Undang-Undang (UU) maupun peraturan daerah (perda) atau qanun yang menyangkut dengan ekonomi negara dan rakyat haruslah memihak terhadap kemaslahatan umat dan membawa keberkahan.

Sejauh ini sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk). Ada pula Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Nah untuk di daerah sendiri seperti Aceh sudah menjadi role model dengan mengkonversi Bank Aceh yang merupakan Bank daerah menjadi Bank Aceh Syariah berdasarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah, tentu hal ini bisa diikuti oleh daerah lain untuk mewujudkan sistem keuangan syariah. Selain menyangkut dengan keuangan dan perbankan syariah, DPR juga harus gencar melahirkan UU atau Qanun yang melarang segala aktivitas bisnis haram dan ilegal. Seperti bisnis narkotika, minuman keras, prostitusi, judi, perdagangan manusia dan berbagai bisnis merusak manusia dan alam lainnya. Perlu adanya konstitusi yang jelas terkait pelarangan aktivitas usaha haram tersebut, sehingga bisnis yang diperbolehkan hanyalah bisnis tidak bertentangan dengan sistem ekonomi islam yang yang menghormati hak sesama manusia dan mengedapan etika.

Kedua fungsi anggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja harus dilakukan untuk kemaslahatan umat. Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Aspek keadilan dan kepatutan haruslah menjadi perhatian. Oleh karenanya DPR harus memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN maupun APBA dan APBK oleh DPRA dan DPRK dengan memperhatikan anggaran yang memihak kepada rakyat dan kemaslahatan umat.

Ketiga melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU APBN dan Perda atau qanun APBA dan APBK serta kebijakan pemerintah supaya tidak menetang dengan prinsip syariah. Bukan malah berlaku curang melakukan tindakan koruptif seperti berbagai kasus yang melibatkan politisi di senayan yang diberitakan selama ini. DPR harus memanfaatkan hak interpelasi dan hak angketnya untuk kepentingan perekonomian masyarakat tidak sekedar kepentingan politik kelompok saja.

Terakhir sebagai bentuk aspirasi rakyat mengedukasi masyarakat tentang kekuatan sistem ekonomi syariah sangatlah penting menghadapi perubahan ekonomi global. Hal ini bisa dijalankan dengan adanya kegiatan pendidikan maupun pelatihan kader ekonomi syariah.

Meski terlihat sulit dan mungkin paradoks, mewujudkan perekonomian masyarakat berbasis syariah adalah cita-cita mulia. Semoga caleg yang terpilih yang mendukung dan melaksanakan tugasnya mewujudkan sistem ekonomi berbasis syariah, aamiin.

*)Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh.

KOMENTAR FACEBOOK