Bawaslu Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 Kabupaten/Kota

Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Aceh, Marini (baju hitam) saat acara media gathering pada Minggu, 14 April 2019 @aceHTrend/Ihan Nurdin

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Panitia Pengawas Pemilihan atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Langkah tersebut dilakukan Bawaslu karena menemukan adanya indikasi kecurangan. Sejumlah kabupaten/kota itu meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Gayo Lues, dan Aceh Utara.

Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Aceh, Marini, menyampaikan dugaan pelanggaran di setiap daerah terjadi bervariasi. Karena itu, dalam hal ini nantinya Bawaslu hanya akan merekomendasikan PSU di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai bermasalah.

“Komisi Independen Pemilihan (KIP) di sana juga sudah mengetahui, kami tinggal menunggu surat resminya saja, bakal ada PSU di empat kabupaten/kota itu,” kata Marini, Kamis (18/4/2019).

Marini menjelaskan, seperti pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, Bawaslu menemukan calon pemilih yang menggunakan formulir A5, tetapi dari pihak KPPS memberikan lima surat suara.

Seharusnya, tambah Marini jika yang bersangkutan masuk Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb), hanya diperbolehkan menggunakan satu surat suara yaitu presiden, karena yang bersangkutan pindahan antarprovinsi.

Kemudian pelanggaran yang terjadi di TPS 97 di Gampong Simpang Ulim, Kecamatan Bhaktiya, Kabupaten Aceh Utara, pihaknya menemukan adanya saksi TPS yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

“Mereka ini melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, ini jelas pelanggaran,” ujarnya.

Di samping itu pihaknya juga menemukan pelanggaran pada TPS 8 Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS tersebut menggunakan formulir C6 yang bukan pemilik aslinya untuk memilih. Pada saat pemilik asli datang hendak mencoblos, ternyata namanya sudah digunakan untuk mencoblos.

Kecurangan juga terjadi di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Bawaslu menemukan adanya anggota KPPS yang memberikan formulir C6 kepada masyarakat, yang tidak memiliki dokumen pemilih seperti KTP dan lainnya, yang bersangkutan juga tidak terdaftar di DPT.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK