Setelah Jokowi Menang Lagi, Aceh Bagaimana?

Oleh Muhajir Juli*)

Melalui quick qount (hitung cepat) yang dilakukan oleh lembaga survey, pemilu 2019, untuk pilpres sudah ada hasilnya. Jokowi memimpin perolehan suara yang diberikan rakyat. Narasi anti agama yang dilabel oleh lawan politik dengan segenap susah payah sejak 2014, belum membuat kepercayaan rakyat runtuh secara drastis. Di antara daerah yang Jokowi-Ma’ruf Amin kalah, hanya Aceh yang menunjukkan perlawanan paling serius. 01 benar-benar kalah di sini.

Saya percaya Jokowi tidak kaget dengan kekalahan di Aceh. Jelang pilpres insinyur lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu pernah mengatakan bahwa menurut survey, sembilan juta rakyat Indonesia masih percaya bahwa Jokowi adalah PKI dan anti Islam. Tentang ketidakislaman Jokowi bahkan dibahas di mimbar-mimbar Jumat dengan sangat gamblang. Maka tak heran, di Aceh, sekalipun orang tak terhubung dengan yang online-online itu, tapi tetap terpapar kabar hoaks.

Ada yang beranggapan bahwa setelah kalah lagi di Aceh, bahkan dengan persentase yang lebih parah–terparah se Indonesia-Joko Widodo akan melupakan Aceh. Orang Aceh tak pantas meminta terlalu banyak kepada Pusat karena tak mendukung presiden terpilih.

Dari sisi kualitas manusia, Joko Widodo adalah tipikal individu santai, tak sentimentil dan mengenal dirinya dengan baik. Dari sisi ini saja ia memang pantas untuk menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia. Semenjak awal Mr. President sudah mengatakan bahwa cita-citanya adalah menghadirkan keadilan pembangunan untuk seluruh Indonesia. Ia ingin seluruh daerah di Indonesia memiliki infrastruktur yang mumpuni dan saling terhubung, demi mewujudkan cita-cita bersama yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aceh sudah merasakan itu. Walau Jokowi kalah di Aceh pada 2014, daerah ini tetap menjadi kawasan prioritas. Sebanyak 80 triliun dalam bentuk Proyek Stategis Nasional, dikucurkan Pusat hanya dalam tempo 4,5 tahun. Angka yang luar biasa. Sekjend PDIP Hasto Kristianto, dalam kunjungannya ke Aceh beberapa bulan lalu, mengatakan sebagai kawasan yang berada di jalur penting perdagangan dunia Selat Malaka, Aceh harus dibangun dengan berbagai infrastruktur besar, agar bisa mengambil peran penting dalam jalur perdagangan internasional.

Kita semua tentu menyadari arti penting dibangunnya infrastruktur besar. Itu sebagai modal yang harus kita miliki agar bisa mengajukan diri sebagai daerah tujuan investasi serta menjadi kawasan lumbung produksi. Tanpa infrastruktur, kita tidak akan mungkin tersambung dengan dunia luar. Dunia luar (pasar dan pemodal) pun tidak mungkin percaya bila kita mampu menjadi mitra strategis mereka, andaikan kita tidak memiliki apa-apa.

Status quo sebagai daerah tertinggal, termiskin dan terkorup, haruslah kita tanggalkan sesegera mungkin. Karena bertahan dengan kejumudan, justru merugikan generasi yang akan datang.

***
Dengan kemenangan Joko Widodo periode kedua, keraguan akan mangkraknya sejumlah PSN di Aceh, dengan serta merta bisa ditepis. Tugas elit Aceh adalah mempercepat penyelesaian berbagai proyek itu, sembari terus membangun lobby agar Aceh semakin penting di mata Pusat.

Tidak semua hal bisa kita harapkan jatuh serta merta dari langit. Banyak hal yang harus diperjuangkan. Bila selama periode 2014-2019 Jokowi menaruh perhatian besar pada Aceh, maka ke depan perhatian itu hatus lebih besar lagi. Caranya? Perbaiki kualitas lobby dan tingkatkan negosiasi ala Aceh yang terbukti telah mampu memasyurkan Aceh di masa silam.

Penulis adalah Pemred aceHTrend. Pengasuh kolom Jambo Muhajir.

KOMENTAR FACEBOOK