ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Emas Mineral Murni (EMM), sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/821/2019, tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pemberian IUP kepada PT EMM.
Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam konferensi pers di Kantor Bappeda Aceh pagi tadi, Senin (22/4/2019) mengatakan, pembentukan tim tersebut sebagai tindak lanjut Pemerintah Aceh atas aspirasi masyarakat yang menolak eksplorasi PT EMM di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.
Adapun langkah yang diambil untuk merealisasikan tuntutan masyarakat tersebut, yaitu mencabut Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006 dengan pernyataan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui surat Nomor 545/6320, tanggal 18 April 2019, perihal Pencabutan Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161, tanggal 8 Juni 2006.
Baca: Pemerintah Aceh Cabut Rekomendasi Eksplorasi PT EMM
Pemerintah Aceh meminta BKPM RI untuk meninjau/mengevaluasi kembali Keputusan Kepala BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017, tanggal 19 Desember 2017, perihal pemberian IUP kepada PT. EMM, dengan menyurati Ketua BKPM RI dengan surat Gubernur Aceh Nomor 545/6321, tanggal 18 April 2019 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017.
“Terkait eksploitasi pertambangan sumber daya mineral, khususnya pertambangan emas, Pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, untuk menyelematkan/memelihara lingkungan hidup (Aceh green) dan sektor pertambangan belum menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Aceh saat ini,” kata Nova yang didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata.
Terkait IUP yang sudah diterbitkan di masa lalu, Pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung langkah-langkah hukum lebih lanjut sesuai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Aceh juga menyesalkan adanya berbagai dokumen pendukung hingga diterbitkannya IUP tersebut oleh BKPM RI, apabila dokumen tersebut tidak sesuai dengan kekhususan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 UUPA.
“Kebijakan Pemerintah Aceh saat ini lebih menitikberatkan pada sektor Industri Kecil dan Menengah yang memungkinkan berbagai pelaku usaha dapat bangkit secara bersama-sama dengan dukungan Pemerintah Aceh dan DPRA.”[]
Editor : Ihan Nurdin
