DPRA Apresiasi Langkah Pemerintah Aceh terkait PT EMM

Nurzahri @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Komisi II DPRA yang membidangi perekonomian, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, Nurzahri, mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Aceh yang mencabut Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161 yang dikeluarkan pada 2006 terkait izin eksplorasi PT. Emas Mineral Murni.

“Kita apresiasi pencabutan rekomendasi tersebut walaupun sudah sangat terlambat dan juga karena atas dasar desakan mahasiswa. Selanjutnya saya berharap gubernur juga mencabut izin usaha PT. EMM di Aceh dan melakukan upaya hukum terhadap izin yang dikeluarkan BKPM RI,” kata Nurzahri saat dihubungi aceHTrend, Senin (22/4/2019).

Kalau perlu, tambah Nurzahri, juga melaporkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) ke Ombudsman RI atas pelanggaran kewenangan. Tim penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menurutnya juga perlu dilaporkan ke aparat penegak hukum karena dinilai telah membuat Amdal yang bukan kewenangan mereka.

Terkait sikap Komisi II DPRA sendiri dalam mengawal sengketa PT. EMM ini, Nurzahri mengatakan pihak DPRA belum mendapatkan salinan keputusan gubernur untuk ditelaah sehingga pihaknya belum bisa memastikan langkah apa yang perlu dilakukan.

“Kita belum mendapatkan tembusannya, nanti akan kita pelajari seperti apa keputusan gubernur tersebut, terkait sikap DPRA ke depan kita juga belum tahu karena belum mendapatkan tembusannya. Sementara untuk upaya banding yang sedang dilakukan WALHI, DPRA hanya bisa men-support secara moral saja, karena DPRA tidak memiliki legal standing seperti yang dimiliki oleh Gubernur Aceh,” kata Nurzahri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh akhirnya mencabut Rekomendasi Gubernur Provinsi Aceh Nomor 545/12161 yang dikeluarkan pada 6 Juni 2006 tentang Pemberian Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Emas Mineral Murni (EMM).

Baca: Pemerintah Aceh Cabut Rekomendasi Eksplorasi PT EMM

Surat yang dikeluarkan pada Kamis, 18 April 2019 dan ditandatangani oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah itu ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK