ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Mahasiswa Aceh yang tergabung dalam Aliansi Korp Barisan Pemuda Aceh mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Aceh yang telah mencabut Rekomendasi Gubernur Provinsi Aceh Nomor 545/12161 yang dikeluarkan pada 6 Juni 2006 tentang Pemberian Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Emas Mineral Murni (EMM).
Namun mereka tetap akan mengawal perkembangan tersebut hingga 25 April 2019. Karena bila tidak ada perubahan atas izin PT EMM tersebut, dikhawatirkan masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh, Nagan Raya dan mahasiswa akan kembali melakukan aksi.
“Kita mengapresiasi sikap Pemerintah Aceh, artinya sudah ada langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, meskipun belum ada output yang real untuk kita sampaikan kepada masyarakat, belum jadi kabar gembira bagi masyarakat di sana, paling kita bisa sampaikan kepada masyarakat, bahwa gubernur sedang berusaha, apa hasilnya dan kapan kita belum tahu,” kata Pembina Aliansi Korp BPA Wahidul Qahar, usai konferensi yang digelar Pemerintah Aceh di Kantor Bappeda Aceh, Senin (22/4/2019).
Menurutnya, setelah Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menandatangani komitmen bersama mahasiswa, pihaknya perlu tahu perkembangannya. Saat itu, komitmennya dalam 14 hari sejak ditandatangani pada Kamis, 11 April 2019. Kehadiran mereka dalam konferensi pers tersebut untuk mendengarkan poin-poin apa yang sudah dilaksanakan dari kesepakatan sebelumnya.
“Karena di hari yang sama pada 11 April itu, kita menunggu hasil putusan PTUN di Jakarta ternyata gugatannya ditolak, berarti izinnya masih ada, sehingga kita minta dari Pemerintah Aceh melakukan upaya agar izin itu dicabut oleh pusat, bukan meminta Pemerintah Aceh yang cabut, tapi dengan melakukan upaya untuk itu,” katanya.
Baca: Cabut Rekomendasi PT. EMM, WALHI Aceh Apresiasi Pemerintah Aceh
“Memang tadi ada beberapa hal yang kita koreksi juga, jadi tidak sepenuhnya pada pointer yang kita sampaikan terlaksana, padahal waktu itu kita meminta Pemerintah Aceh melakukan gugatan, tapi itu memang ada tahapan,” katanya lagi.
Wahidul Qahar juga mengatakan, bila sampai pada 25 April belum ada hasil mengenai kepastian izin PT EMM, tak menutup kemungkinan akan kembali terjadi aksi seperti sebelumnya.
“Sebenarnya dari kemarin itu masyarakat sudah minta turun bergabung dengan mahasiswa, tapi dicegah oleh mahasiswa, cuma mahasiswa memohon kepada masyarakat biar mahasiswa dulu yang kawal. Jadi kalau tanggal 25 April nanti belum ada kepastian terkait izin PT EMM, atau belum ada sesuatu yang menjadi pegangan masyarakat. Maka, bisa jadi dorongan kembali aksi ke Banda Aceh semakin besar,” katanya.
Pemerintah Aceh kemarin melakukan konferensi pers di Kantor Bappeda Aceh terkait perkembangan pencabutan rekomendasi terhadap PT. EMM. Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan bila Pemerintah Aceh juga telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM. Pembentukan tim tersebut sebagai tindak lanjut Pemerintah Aceh atas aspirasi masyarakat yang menolak eksplorasi PT EMM di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.[]
Editor : Ihan Nurdin
