Paradoks Peraturan Menristekdikti tentang Program Profesi Advokat

Oleh: Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.

Beberapa waktu lalu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) baru saja mengeluarkan Peraturan Menristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dari PP inilah Kemudian lahir peraturan menristekdikti tersebut.

Kalangan advokat banyak yang menolak dan menentang keras keberadaan peraturan menteri ini. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Apabila kita menilik pasal demi pasal memang paradoks tersebut secara nyata terlihat. Misalnya dalam UU Advokat dijelaskan bahwa setiap calon advokat wajib menempuh/menjalankan magang di kantor advokat paling kurang dua tahun berturut-turut. Sementara berdasarkan Permenristekdikti calon advokat harus menempuh pendidikan lanjutan setelah memperoleh galar sarjana hukum, bukan magang sebagaimana diamanahkan dalam UU Advokat.

Pendidikan lanjutan dalam Permenristekdikti ini ditempuh sebanyak dua semester, dengan beban belajar paling kurang 24 SKS yang diselesaikan dalam waktu paling lama tiga tahun. Beberapa ketentuan inilah yang dianggap tidak sesuai dengan UU Advokat. UU Advokat tidak mewajibkan calon advokat untuk menempuh pendidikan lanjutan di perguruan tinggi. Praktik selama ini hasil kesepakatan organisasi advokat setiap calon advokat diwajibkan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian, magang di kantor advokat yang telah berpengalaman, kemudian barulah dikukuhkan/disumpah untuk menjalankan profesi advokat secara profesional.

Apabila kita pelajari lebih dalam antara Permenristekdikti dengan UU Advokat memiliki pengaturan yang agak berbeda. Hal ini tergambar dari uraian pasal demi pasal kedua regulasi tersebut. Permenristekdikti lebih menekankan pada pendekatan nilai akedemik, sementara UU Advokat lebih menekankan pada kemampuan praktik bagi calon advokat. Kemampuan praktik inilah yang diutamakan dalam UU Advokat, maka diharuskan calon advokat mengikuti magang secara terus-menerus selama dua tahun di kantor advokat yang telah berpengalaman. Tujuan utama dari magang adalah agar calon advokat langsung mendapatkan pengalaman praktik di medan laga yang sesungguhnya.

Dalam proses magang calon advokat dilibatkan oleh advokat senior untuk menangani perkara baik litigasi maupun nonlitigasi (dalam dan luar pengadilan) meskipun pelibatannya tidak secara langsung. Di sana calon advokat akan dapat mendalami hukum acara dan ilmu terapan lainnya yang saat di perguruan tinggi masih sebatas teori semata (penerapan law in book kepada law in action).

Kedudukan Hukum Peraturan Menteri

Dalam tinjauan ilmu perundang-undangan, sebuah UU atau peraturan haruslah dibentuk berdasarkan tata cara dan prosedur yang benar. Tidak boleh suatu peraturan melampaui ketentuan UU yang ada di atasnya. Secara teoritis dikenal dengan asas lex superiori derogat legi inferiori. Itu artinya apabila terjadi ketidaksesuaian maka UU yang di atas dapat mengenyampingkan UU yang ada di bawahnya. Jika kita membaca pasal-per pasal dari kedua ketentuan tersebut jelas terlihat Permenristekdikti bertentangan dengan UU Advokat maka dengan sendirinya harus dikesampingkan atau paling tidak Permenristekdikti ini harus diubah agar sesuai dengan ketentuan UU Advokat.

Berbicara tentang hierarki peraturan perundang-undangan pastilah yang menjadi rujukan utama adalah UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a) UUD 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di sini tidak terlihat adanya peraturan menteri di dalam hierarki tersebut. Namun dalam norma selanjutnya, yaitu dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tetap mengakui eksistensi peraturan menteri sepanjang diperintahkan atau berdasarkan kewenangan.

Uraian singkatnya dijelaskan dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Namun yang menjadi persoalan lahirnya Permenristekdikti ini bukan bersumber dari UU Advokat melainkan PP Nomor 4 Tahun 2014 yang merupakan dua rumpun hukum yang berbeda, seharusnya UU Advokat lah yang menjadi acuan utama dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Permasalah ini bermula dari pengujian UU Advokat ke mahkamah konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang diputuskan pada 09 Mei 2017. Dalam putusannya MK mengharuskan organisasi advokat dalam penyelenggaraan PKPA turut melibatkan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan agar kualitas keilmuan yang didapatkan oleh calon advokat memenuhi standar pendidikan yang sesungguhnya.

MK berpandangan dengan merujuk pada putusan sebelumnya bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat (PERADI ataupun di luar PERADI). Hal ini bukan berarti organisasi advokat dapat menyelenggarakan PKPA mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam dunia pendidikan. Putusan MK menekankan agar pendidikan tersebut dapat menghasilkan advokat yang  profesional ditunjang dengan kahlian yang memadai.

Namun anehnya dalam ketentuan menimbang Permenristekdikti langsung mengacu pada PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Selengkapnya berbunyi: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Profesi Advokat. Seharusnya Permenristek ini juga disinkronkan dengan UU Advokat dan Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016. Putusan MK pada pokoknya menegaskan bahwa PKPA tetap menjadi kewenangan dari organisasi advokat tetapi harus bekerja sama dengan perguruan tinggi agar memenuhi standar materi dan kurikulum sebagaimana mestinya.

Sebagai pembanding antara UU Advokat dan Permenristekdikti dapat penulis uraikan sebagai berikut: Pertama, UU Advokat mengharuskan calon advokat untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Sementara Permenristekdikti tidak mencantumkan kewajiban untuk mengikuti ujian sebelum diangkat menjadi advokat. Permenristekdikti hanya mewajibkan bagi mahasiswa yang telah mendapatkan gelar sarjana hukum untuk mengambil pendidikan lanjutan paling kurang 24 SKS.

Kedua, UU Advokat mengharuskan magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat yang telah berpengalaman. Sementara Permenristekdikti tidak mencantumkan adanya keharusan magang tersebut. Padahal dengan mengikuti magang akan mengasah kemampuan calon advokat dalam dunia praktik baik litigasi maupun nonlitigasi. Penulis melihat sebenarnya tujuan pembentukan peraturan menteri ini memiliki niat yang baik agar pendidikan profesi advokat benar-benar terjaga kualitasnya. Hanya saja yang perlu menjadi catatan janganlah peraturan menteri ini menegasikan ketentuan yang telah diatur dalam UU Advokat, karena UU Advokat adalah peraturan induk sebagai acuan utama. Karena sebenarnya teori-teori yang telah mahasiswa dapatkan di kampus tinggal diaplikasikan dalam dunia praktik yaitu magang selama 2 tahun terus menerus sebagaimana diamahkan dalam UU Advokat.

Penulis menyarankan agar Permenristekdikti ini segera diubah menyesuaikan dengan UU Advokat sebagai peraturan induknya, atau yang lebih ideal untuk menjawab perkembangan saat ini, UU Advokat pun perlu diperbarui mengingat UU tersebut sudah beberapa kali diuji ke MK. Serta melihat banyaknya organisasi advokat setelah dikeluarkannya kebijakan Mahkamah Agung (MA), yang isinya membolehkan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi mana pun.[]

Hesphynosa Risfa, S.H., M.H. Advokat dan Praktisi Hukum, Email: hesphy_nosa@yahoo.co.id

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK