Dunia Usaha Diajak Terlibat Langsung Berdayakan Masyarakat Daerah Terpencil

Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri (Foto: Humas Dinsos Aceh)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Kepala Dinas Sosial Aceh atau Kadinsos Aceh Drs Alhudri MM mengundang dunia usaha untuk menyingkronkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan program Pemerintah Aceh dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah terisolir dan coba.

“Kami mengajak bapak / ibu semua, ayo sinkronkan program dalam upaya mendorong angka kemiskinan di daerah-daerah terisolir dan diganti dengan program pemberdayaan masyarakat,” kata Alhudri saat membuka program Singkronisasi Kegiatan Potensi Dunia Usaha Tahun 2019 di salah satu hotel di Banda Aceh, Rabu (24/4/2019). Kegiatan yang menghadirkan 13 perusahaan di Aceh ini turut menghadirkan Penasihat Khusus Gubernur Aceh Aryos Nivada MA sebagai pemateri.

Alhudri menuturkan, CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial sedangkan perusahaan itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dan Forum Kesejahteraan Sosial (Kessos) akan mementingkan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan slogan Aceh Hebat. Karena itu, Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT ingin menyapa dan mengembalikan langsung masyarakat yang tinggal di daerah pulih.

“Masyarakat ini sekarang perlu perhatian dan bantuan kita dalam bentuk materil dan immateril sehingga mampu membuat mereka berubah menjadi arah yang lebih baik,” ujar Alhudri.

Aryos Nivada (Foto: Humas Dinsos Aceh)

Alhudri menuturkan, pada awal Maret 2019 lalu, Dinas Sosial Aceh melakukan pemantauan lokasi untuk penanganan masalah sosial (PMKS), dimulai pada akhir Maret. Gubernur Aceh mencari 18 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan lainnya sebagai Kemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakat yang ada di kemukiman itu.

“Di situ, Bapak Plt, Gubernur Aceh, segera menerima SKPA dan para pemangku kepentingan yang terlibat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memeriksakan pembangunan dan penyelenggaraan sosial yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada yang perlu dilepaskan atau diacuhkan oleh pemerintah, pemerintah daerah,” terang Alhudri.

Setelah sukses dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kemukiman Jamat, Dinas Sosial atas perintah Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga telah melakukan pemetaan PMKS ke Gampong Lapeng, Kecamatan Pulo Aceh, dan Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar.

“Dalam waktu dekat, dia (Nova Iriansyah) juga akan turun ke lokasi kedua seperti yang kita lakukan di Kemukiman Jamat, Aceh Besar,” jelasnya.

Karena itu Alhudri mengajak masyarakat dunia untuk bisa terlibat langsung dan memberikan dukungan yang positif dalam bentuk bantuan atau pemberdayaan masyarakat. Karena menurutnya, dibutuhkan pihak dunia usaha sangat diperlukan untuk menjadi mitra yang profesional dalam mewujudkan program kesejahteraan sosial.

“Saya meminta saudara – saudara yang mewakili dunia usaha untuk dapat membantu menyukseskan program Pemerintah Aceh untuk melakukan pemeriksanaan pembangunan hingga daerah / pedalaman,” katanya.

Foto: Humas Dinsos Aceh

Harapannya, kata Alhudri, dengan bantuan dunia dalam pengembangan program sosial maka Aceh Hebat tidak hanya menjadi slogan tetapi akan menjadi tantangan. Terkait, dengan program yang diharapkan mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi Aceh.

“Mudah – coba apa yang menjadi keinginan kita untuk mewujudkan Aceh,” harap Alhudri.

Sementara itu Aryos Nivada dalam paparannya mengatakan, program CSR perusahaan di Aceh sangat penting untuk dikelola bersama dan dikoordinasikan dengan pemerintah sehingga tidak menumpang di antara kebijakan satu perusahaan dengan yang lain, termasuk pemerintah. Alasan, katanya, persetujuan sinergisitas pengelolaan CSR baik maka akan melahirkan pembangunan yang tepat sasaran, strategis dan efektif.

“Bila kajian ini membahas dan dapat dipraktekkan dengan baik, maka Aceh dapat menjadi modal dan model bagi wilayah lain di Indonesia,” kata Aryos.

Turut hadir Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Iskandar, S.Sos, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Isnandar, AKS., M.Si, dan Komisioner Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh Firdaus D Nyak Idin. []

KOMENTAR FACEBOOK