Wahyu Chandra*)
Seperti yang kita ketahui sampai saat ini sangat banyak diberitakan para penyelenggara pemilu yang sakit bahkan meninggal dunia dalam menjalankan tugas masing-masing pada proses pemilu kali ini.
Kemudian mereka yang telah tiada disebut sebagai pahlawan atau pejuang demokrasi.
Apakah mereka benar pejuang demokrasi yang gugur dalam tugasnya untuk negeri? Ataukah mereka adalah korban dari beban ambisi yang menjadi tujuan pihak tertentu?
Sangat banyak yang bisa menjadi alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Ada yang menyebutkan banyaknya kertas suara, kurangnya pelatihan bagi KPPS, bertambahnya jumlah TPS sehingga KPPS banyak dari anggota baru atau yang belum berpengalaman serta alasan-alasan lainnya.
Mari kita kembali sejenak ke pemilu yang lalu tahun 2014.
Pemilu pileg tahun 2014 sebenarnya sudah mengajarkan kita bahwa pada saat itu proses pemungutan, perhitungan hingga rekapitulasi suara di TPS sangat lama, apalagi per TPS dengan jumlah DPT maksimal hingga 500 pemilih sehingga prosesnya mulai dari pagi sampai ke pagi lagi, bahkan lebih.
Di tahun 2019 ini proses tersebut terulang lagi bahkan ditambah dengan pemilu presiden sehingga menjadi 5 surat suara sekaligus yaitu DPR RI, DPD, DPRD, DPRK dan presiden.
Memang, untuk jumlah DPT per TPS saat ini dikurangi menjadi maksimal 300 pemilih, akan tetapi itu tidak mampu menjadi solusi dari apa yang terjadi pada tahun 2014 lalu.
masyarakat pasti bertanya, kenapa kita tidak belajar dari yang sudah. Apa mungkin penyelenggaraan sekaligus seperti ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh kepentingan politik?.
Jika iya, apa yang dan siapa yang diuntungkan?
Secara politis hal ini jelas sangat diterima oleh partai pemenang perolehan kursi parlemen di tahun 2014 karena secara otomatis mereka kembali mendapatkan hak untuk mengusung capres dan cawapres mereka tanpa harus bertarung dulu di pilleg 2019.
Kemudian jika pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPD, maka pemilih pun akan cenderung memilih anggota DPR yang partainya mengusung presiden yang dipilihnya tadi, dan sekaligus memperkecil ruang partai baru dalam hal perebutan kursi, apalagi dengan batasan parlemen threshold sebanyak 4% di tingkat nasional.
Banyak alasan yang bisa disebutkan dari putusan MK menggabungkan pileg dan pilpres tahun 2019. Tapi saya berfikir kemungkinan hal ini tidak lepas dari unsur politik, karena jika pileg duluan yang akan diselenggarakan seperti pemilu di tahun 2014 maka ada kemungkinan akan muncul kandidat atau poros baru yang bakal mengusung capres dan cawapres untuk 2019 ini, dan bahkan ada kemungkinan juga partai penguasa parlemen 2014 pun tidak mampu bersaing di perebutan kandidat capres selanjutnya. Maka oleh itu saya menilai hasil pileg 2014 yang kemudian tetap dijadikan sebagai landasan ketentuan kandidat capres yang akan diusung di pemilu 2019 dengan alasan menggabungkan pemilu seperti ini lebih efektif dan efisien secara waktu, biaya dan alasan lainnya, hal ini perlu dikaji ulang.
Atau mungkin semua ini adalah sebuah reaksi dari kepanikan, kegalauan atau ketidakpercayaan diri pihak tertentu, bahkan ada pihak yang menyebut langkah ini merupakan sebuah transisi ke arah yang lebih maju bagi demokrasi Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah transisi ini yang telah mengakibatkan puluhan mngkin bisa ratusan rakyat Indonesia meninggal dalam menjalankan tugas di saat pemilu bisa disebut langkah ke arah kemajuan? Saya rasa tidak.
Sejatinya pemilu merupakan sebuah pesta, namun jika kita melihat apa yang terjadi hari ini, pada proses pemilu ini, apa benar ini bisa dikatakan pesta jika prosesnya bisa menghilangkan nyawa. Lalu kemudian mereka yang telah tiada disebut sebagai pahlawan demokrasi, yang menurut saya kalimat sanjungan itu tak lebih hanya untuk menutupi kebrobrokan sebuah sistem yang dibangun demi kepentingan pihak tertentu, walaupun pada kenyataannya mereka yang gugur memanglah para pahlawan demokrasi sejati karena gugur dalam menjalankan tugas untuk negeri.
Apabila proses pemilu seperti ini telah menghilangkan banyak nyawa dan pastinya membuat kesedihan pada bangsa ini, maka hal ini haram terulang lagi.
Kenyataan ini tidak bisa diabaikan, maka jika ke depan tetap dilakukan proses yang seperti ini, artinya pemerintah telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap msyarakat melalui kebijakan dan aturannya karena hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan nyawa, dan itu merupakan kejahatan yang berbahaya.
Negara harusnya melindungi rakyatnya, menjamin hidup warganya serta menjamin hak2 dasar setiap warganya.
Kita tidak sedang perang, negara kita tidak dalam huru hara, tidak perlu dan tidak harus ada nyawa yang terkorbankan dalam pesta demokrasi ini.
Jelas-jelas ada yang salah dengan negara ini.
Ada yang salah dengan politik negeri ini.
Kenapa kita terlalu bodoh sehingga puluhan nyawa melayang demi sebuah nama pesta demokrasi. Ataukah kita terlalu ambisi dengan kekuasaan sehingga rakyat yang dikorbankan.
Semoga akan ada perbaikan sistem pada pemilu kedepannya agar tidak ada lagi hal-hal yang menyedihkan dan memilukan bagi bangsa ini terulang kembali.
Dan untuk yang telah pergi semoga diberikan tempat terbaik di sisiNya.
*)Penulis adalah warga Gampong Kuta Tinggi, Kec. Blangpidie, Kab. ABDYA.
