300 Karyawan Perkebunan Sawit di Aceh Dipecat Sepihak

Direktur Eksekutif LBH Banda Aceh, Syahrul. (Dok. pribadi)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh merilis sepanjang 2018 hingga saat ini, pihaknya menangani 300 kasus pemecatan buruh di Aceh oleh perkebunan kelapa sawit swasta.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif LBH Banda Aceh, Syahrul, SH,MH., Selasa (30/4/2019) melalui siaran persnya.

Syahrul menjelaskan, Pemerintah Aceh dinilai oleh lembaga yang ia pimpin, masih belum melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pekerja.

“Sampai dengan saat ini, LBH Banda Aceh masih melihat pengabaian tugas dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan buruh. Pemerintah Aceh masih lalai dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang kerap melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja,” ujar Syahrul.

Ia merincikan, pengabaian tanggungjawab perusahaan yang luput dari pengawasan Pemerintah Aceh seperti tidak memenuhi jaminan kesehatan, jaminan keselamatan pekerja dan atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Selain itu, juga masih terdapat banyak perusahaan tidak patuh terhadap pembayaran gaji sesuai dengan upah minimum yang telah ditentukan.

Dalam sektor lain, di Aceh juga terdapat perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Lalu tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan. Perusahaan tidak membayar pesangon terhadap tenaga kerja yang telah di PHK.

“Sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini LBH Banda Aceh menangani 300 kasus pekerja yang kena PHK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 300 pekerja ini dipecat secara sepihak oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang tanpa memenuhi hak pekerja. Perusahaan menolak memberikan pesangon sesuai dengan perintah undang-undang.

Syahrul tidak merincikan secara detail perusahaan perkebunan sawit yang melakukan pelanggaran tersebut.

LBH Banda Aceh berharap Pemerintah Aceh harus aktif dalam pengawasan pemenuhan hak tenaga kerja. Aktif melakukan pengawasan dan secara tegas memberikan hukuman terhadap perusahaan yang mengabaikan hak-hak tenaga kerja. Selain itu Pemerintah Pusat juga segera melakukan peninjauan ulang terhadap PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, mengingat kebutuhan pokok terus meningkat agar bisa segera disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

“Pemerintah juga harus segara menghapus sistem outsourching, agar sistem perbudakan terhadap tenaga kerja benar benar di negara yang merdeka ini. Memastikan jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar terpenuhi bagi seluruh tenaga kerja.”

KOMENTAR FACEBOOK