Istilah Garis Keras dan Konsekuensinya

Kata-kata “garis keras” sedang menjadi buah bibir di kalangan netizen gara-gara pernyataan Mahfud MD terkait kalahnya paslon nomor urut 01 pada pemilu 17 April 2019 lalu.

” … Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga … ” begitu penggalan kalimat yang dilontarkan Mahfud MD dalam video yang beredar.

Memang tidak ada yang salah dengan istilah garis keras, radikal, fundamental, moderat, tengah, kiri, kanan, sebab itu cara orang menjelaskan keadaan.

Hanya saja, jika tipologi keras-moderat “dipinjam” untuk menjelaskan peta tarung politik, ada konsekuensi yang berpotensi mengikutinya.

Bagi provinsi miskin sumber daya, vote yang berbeda pilihan dengan pemenang secara nasional berpotensi “dijauhi” karena dipandang tidak ikut memenangkan. Sangat mungkin terjadi bully politik: “Kalian kan presidennya si A, jadi minta tolong saja ke presiden pilihan kalian.”

Provinsi yang kalah secara nasional makin bersemangat untuk merawat kemarahan.

Dengan identifikasi provinsi keras bagi yang berbeda pilihan sangat mungkin bentuk intervensi pembangunannya berbeda, yaitu program deradikalisasi. Deradikalisasi di provinsi garis keras dapat saja meningkatkan proyek-proyek militer di daerah, yang memicu kecurigaan-kecurigaan bila terjadi benturan.

Meski ragam istilah itu sah secara pengetahuan, tetap lebih baik dihindari sebab politik memang urusan meraih kemenangan. Dan apa pun hasilnya, tugas bersama untuk terus menuju penerapan demokrasi sejati.

Siapa pun pemenangnya nanti, kita sambut dengan suka cita demokrasi, tanpa harus membawa dendam menang-kalah. Kita adalah satu, Indonesia. Seluruh atribut musim kompetisi sudah harus ditanggalkan.[]

KOMENTAR FACEBOOK