Aktivis PuKAT Minta SBY Ingatkan Plt Gubernur Aceh tentang MAA

Thayeb Loh Angen @ist

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dugaan malaadministrasi tidak patut dan melampaui kewenangan terkait penunjukan Plt Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), serta tidak dilantiknya kepengurusan hasil Musyawarah Besar MAA tahun 2018 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, turut mendapat perhatian dari aktivis kebudayaan lembaga antarbangsa, Pusat Kebudayaan Aceh-Turki (PuKAT), Thayeb Loh Angen.

“MAA adalah lembaga tua perangkat daerah. Kepengurusannya dipilih melalui musyawarah besar (mubes). Walaupun ini lembaga tua yang pengurusnya pun orang tua-tua, akan tetapi ada beberapa hal penting telah berhasil mereka remajakan. Salah satunya, ide pelahiran kembali hukum adat gampong Aceh oleh MAA, telah ditiru di seluruh Indonesia sekarang. Hal itu dapat dilakukan karena MAA lembaga independen, di luar gubernur. Kalau di bawah gubernur, maka seperti dinas kebudayaan, programnya seremonial copy paste,” kata Thayeb melalui siaran pers, Sabtu (4/5/2019).

Thayeb mengatakan, Plt Gubenur Aceh hendaknya mempertahankan lembaga adat tersebut dengan cara dan status yang sama sebagaimana sebelumnya. MAA, kata Thayeb, bukan tugas Plt Gubernur, yang menjadi ranah Plt Gubernur yakni dinas kebudayaan.

“Saya menganggap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, kurang memahami letak persoalan di sini. Ini bukan persoalan adat semata, bukan hanya persoalan Badruzzaman ketua dan sebagainya, tidak sesederhana itu. Namun, MAA merupakan persoalan kekhususan Aceh dan persoalan perdamaian pula. Peristiwa ikut campurnya Plt Gubernur Aceh dalam kepengurusan MAA itu tidak relevan dengan tugasnya dan akan memperburuk citra Partai Pemokrat di Aceh,” kata Thayeb.

Thayeb menyayangkan sikap Nova Iriansyah sebagai anggota Partai Demokrat yang merupakan partai nasional (parnas). Kata dia, apabila ada anggota parnas seperti Nova Iriansyah mengotak-atik perangkat daerah Aceh bidang adat yang merupakan bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh, maka dapat diduga, itu ada indikasi mengecilkan hak budaya adat Aceh oleh parnas.

“Saya meminta kepada Pembina Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengabarkan dan mengingatkan Nova Iriansyah supaya berhati-hati dalam mengurus pemerintahan. Jangan sampai Partai Demokrat dituduh merusak kekhususan Aceh, sementara Pembina Demokrat, Bapak SBY adalah presiden RI saat GAM dan RI damai. Kalau dugaan itu mulai muncul, maka citra Demokrat akan buruk di Aceh, apalagi mucul mosi tidak percaya dari rakyat,” kata Thayeb yang juga penulis buku novel ‘Teuntra Atom’ dan ‘Aceh 2025’.

Sebagaimana diketahui, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menilai
proses pelaksanaan Mubes Majelis Adat Aceh (MAA) cacat hukum sehingga menunda pengukuhan ketua terpilih, Badruzzaman lsmail M Hum. Nova lantas dilaporkan ke Ombudsman RI Pewakilan Aceh oleh Ketua Steering Committee (SC) Mubes MAA, Mohd Daud Yoesoef, pada Senin, 25 Februari 2019. Ombudsman meminta Plt Gubernur Aceh dan pengurus MAA hasil mubes duduk bersama. Hal itu tidak berhasil dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).

Ketua MAA terpilih hasil Mubes MAA Oktober 2018, Badruzzaman Ismail akhirnya mengajukan gugatan terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Rabu 24 April 2019.

Gugatan yang didaftarkannya itu terkait pengangkatan Drs Saidan Nafi sebagai Plt Ketua MAA yang berada di luar kewenangan Plt Gubernur Aceh, dan sebaliknya Plt juga tidak mengakui Badruzzaman Ismail selaku ketua MAA hasil Mubes 2018.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK