Sudah Waktunya Aceh Terapkan Hukum Qishas

Muhajir Juli

Oleh Muhajir Juli*)

Pembantaian Irawati dan dua anaknya oleh suami ketiganya yang bernama Aidil Ginting (40) di Ule Madon, Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara, Selasa (7/5/2019) merupakan kasus kesekian yang terjadi di Aceh, yang berlangsung di dalam keluarga. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan, semakin marak saja terjadi di Propinsi Aceh.

Maraknya pelanggaran hukum yang berujung pembunuhan, atas alasan apapun, semakin meneguhkan pendapat bila pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, belumlah masuk ke relung jiwa manusianya. Islam yang menjadi agama mayoritas, hanyalah sebatas formalitas di kartu identitas saja.

Tiap tahun, korban meninggal dunia oleh perbuatan orang lain, semakin banyak saja. Bila beberapa tahun lalu isu politik dan agama menjadi pemicunya, kini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendominasi peristiwa pembunuhan yang kerapkali dilakukan dengan sadis.

Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Karena mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tentu tidak akan menjawab persoalan. Justru akan memperuncing keadaan.

Kini sudah saatnya penerapan hukum qishas di Aceh untuk dikaji kembali secara serius. Bila dulunya hanya sebatas wacana untuk mengisi lembaran media dan kemudian menghilang seperti es di tengah terik matahari, kini perlu diseriusi.

Secara terminologi, Qisas atau kisas (Arab: قصاص, qishâsh) adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan pepatah “hutang nyawa dibayar nyawa”. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.(Wikipedia)

Terjemahan qishas tersebut sesuai dengan Surah Al-Maidah:

“…dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Al-Maidah 5:45).

Saya kira, para pemimpin di Aceh, sudah waktunya bersepakat tentang penerapan qishas. Inilah satu-satunya jalan untuk meredam kejahatan manusia atas manusia lainnya, dengan alasan apapun. Sudah terbukti bila berbagai hukuman lain yang sudah diselenggarakan oleh negara ini, gagal membendung laju kekerasan yang kerap berujung pada kematian manusia secara tidak wajar.

Seperti apa yang saya sampaikan di awal tulisan, bahwa kita tidak perlu menunggu lagi rakyat siap atau tidak. Tugas negara dalam hal ini Pemerintah Aceh adalah menyelenggarakan hukum yang mampu meredam kejahatan manusia atas manusia lainnya.

Penerapan hukum qishas, menurut pandangan saya, tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang semangatnya kita anut sebagai nilai untuk membangun semangat bernegara dan berbagsa. HAM justru menjadi modal utama kita untuk menunjang pelaksanaan qishas di Aceh.

Mengapa demikian? Dikutip dari Wikipedia,Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l’homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.

Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta.

Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Dengan memperhatikan konsep HAM di atas, jelas bahwa semua manusia diberi perlindungan, tanpa kecuali. Negara sebagai sebuah lembaga, haruslah mampu melahirkan keadilan. Memberikan perlindungan kepada segenap rakyat, termasuk memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku kejahatan.

Penerapan qishas akan melahirkan sebuah penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM. Esensi qishas secara lebih khusus adalah kerelaan untuk memaafkan. Jadi bukan sebatas semangat untuk menghukum saja.

Secara umum, qishas memang, bila seseorang mematahkan tangan kita secara sengaja, maka ia harus dihukum, tangannya harus dipatahkan. Tapi, proses qishas tidak sesederhana itu.

Dari Anas dia berkata: “ Sesungguhnya Rubayyi bintu An-Nadhr, bibi Anas, mematahkan gigi seorang wanita. Kemudian, keluarga Rubayyi itu minta maaf kepadanya. Akan tetapi, keluarga wanita itu menolaknya. Keluarga Rubayyi menawarkan denda, tetapi mereka tetap menolaknya.

Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah S.A.W tetapi mereka tidak mau selain qishash. Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan untuk di qishash. Anas bin An-Nadhr berkata: “Apakah gigi seri Rubayyi akan dipecahkan ? Jangan, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, janganlah dipecahkan gigi serinya.

Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda: “Wahai Anas, kitabullah telah menetapkan qishash. Maka keluarga wanita itu merelakan dan memaafkan Rubayyi. Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda, “Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih dan susunan matannya dari riwayat Al-Bukhari).

Siapkah Pemerintah Aceh memulainya? Pantas kita tunggu.

*)Penulis adalah Pemimpin Redaksi aceHTrend. email: muhajirjuli@gmail.com. WA: 085260249240

KOMENTAR FACEBOOK